SINARPAGINEWS.COM, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPKP) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat, Rabu (24/9).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Mina Pangan Kantor DPKP Kobar tersebut menjadi ruang bagi pemerintah untuk menerima masukan, kritik, dan saran dari masyarakat serta pelaku usaha terkait penyelenggaraan pelayanan di bidang perikanan dan ketahanan pangan.
Sejumlah aspek pelayanan menjadi pembahasan dalam forum, di antaranya transparansi prosedur perizinan usaha perikanan, efisiensi waktu pelayanan rekomendasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses pelayanan bagi pelaku usaha kecil dan mikro di Kobar.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran struktural DPKP Kobar, Pejabat Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kobar selaku koordinator teknis, pembina dan fasilitator, serta perwakilan tokoh masyarakat, pelaku usaha sektor perikanan dan ketahanan pangan.
Kepala DPKP Kobar Abdul Gafur mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan instrumen penting untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
“Melalui forum ini, kami ingin mendengar langsung masukan, kritik, dan saran dari seluruh elemen masyarakat serta pelaku usaha. Tujuannya agar standar pelayanan yang kami terapkan di DPKP Kobar benar-benar efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya saat membuka acara.
Pelaksanaan FKP juga menjadi bagian dari upaya DPKP Kobar memenuhi amanat regulasi dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan secara partisipatif. Melalui diskusi dua arah, berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan.
Abdul Gafur berharap forum tersebut dapat memperkuat komitmen antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem pelayanan yang lebih bersih, responsif, dan akuntabel, sekaligus mendukung kemajuan sektor perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat. (Gusti/Kobar)
