SINARPAGINEWS.COM, INDRAMAYU – Bupati Indramayu Lucky Hakim menegaskan peringatan Hari Jadi Indramayu ke-499 tahun bukan sekadar seremoni. Momentum ini menjadi refleksi panjang atas perjalanan sejarah dan evaluasi kesejahteraan masyarakat.
“Ya tentu ini bukan sekedar ceremony, tadi sebenarnya sudah dikatakan di atas adalah bagian daripada menghitung angka kalender kita sudah 499 tahun, tentu banyak yang sudah dirasakan oleh Indramayu,” ujar Lucky Hakim.
Ia mengenang jasa para leluhur yang telah berjuang membangun Indramayu hingga saat ini.
“Para leluhur kita, para nenek moyang kita yang sudah berdarah-darah dengan air mata dan keringat untuk sampailah Indramayu sampai saat ini. Silih berganti kepemimpinan dari beberapa kalangan semuanya tujuannya satu yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat Indramayu,” katanya.
Menurut Lucky, usia Indramayu bahkan hingga 1000 tahun sekalipun belum berarti jika kesejahteraan belum tercapai.
“Kalau kita bicara Indramayu usianya sampai 1000 tahun sekalipun kalau masyarakat sejahtera maka belum tercapai. Maka itulah angka yang sudah cukup lama Insyaallah dibarengi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih makmur,” tegasnya.
Lucky Hakim menyoroti paradoks Indramayu sebagai daerah kaya namun masih banyak warga tidak mampu. Ia menyebut Indramayu memiliki tanah subur, sumber minyak dan gas, garis pantai panjang dan hasil laut melimpah.
“Banyak sekali PR-nya, dari hampir semua lini. Kita ini kan kabupaten yang bukan kabupaten miskin ya, kabupaten itu kaya. Tanah kita tuh subur bahkan ada minyaknya, bahkan di atasnya ada gasnya, pantainya banyak, pantainya panjang tapi ada ikannya, sawahnya subur. Tapi kenapa banyak orang tidak mampu di sini, nah itu menurut saya adalah salah satu PR besar,” ungkapnya.
Ia menduga akar masalahnya adalah ketimpangan penguasaan sumber daya.
“Apakah jangan-jangan kekayaan itu hanya dikuasai oleh beberapa kelompok orang. Apakah ada orang yang satu orang memiliki bahkan sampai 500 hektar, sementara ada yang satu hektar digarap oleh banyak rame-rame orang. Itu ketimpangan tentang lahan itu sangat penting sekali,”
“Ketika bicara ikannya banyak, jangan-jangan satu orang punya kapalnya 20, 30, 50 kapal, sementara yang kerja itu sebagai buruh. Kapan kayanya, kapan sejahteranya. Oleh karena itu pemerintah hadir di sini adalah supaya mengikis ketimpangan itu. Para pengusahanya tetap untung tetap semangat tapi para buruhnya itu ada peningkatan taraf hidup,” lanjutnya.
Lucky mencontohkan potensi produksi Indramayu yang mencapai 1,8 juta ton dengan nilai minimal Rp 6.500 yang seharusnya menjadi uang besar yang berputar di masyarakat.
Untuk mengatasi ketimpangan, strateginya dimulai dari bawah. Pertama, menolong kelompok sangat miskin agar kebutuhan dasar dan gizi terpenuhi. Kedua, akses pendidikan berkualitas agar bisa naik kelas. Ketiga, menumbuhkan jiwa kewirausahaan agar tidak terjebak menjadi buruh turun-temurun.
“Jangan cuman dari buruh anaknya jadi buruh, cucunya jadi buruh terus, cicitnya jadi buruh gitu turun temurun,” ujarnya.
Ia menekankan kekayaan alam Indonesia adalah milik negara yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk rakyat. Solusi fundamentalnya adalah investasi besar yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja sebagai buruh pabrik, tetapi juga memicu perputaran ekonomi lokal.
“Saya ingin menjadikan orang Indramayu sebagai buruh pabrik itu adalah salah satu pilihan, toh menjadi buruh adalah halal. Tapi dengan adanya investasi besar maka ada peluang entrepreneurship walaupun kecil-kecilan. Mungkin yang usianya sudah diatas 30 tahun enggak bisa masuk kerja ya enggak apa-apa tapi anda bisa bikin gombyang, ketoprak, bikin rumbah atau tambal ban atau apa. Jadi ada potensi ada perputaran uang,” jelasnya.
Saat ditanya soal gebrakan, Lucky menjawab tidak akan membuat gebrakan sensasional.
“Kami enggak akan gebrak-gebrak, kami jalani sesuai dengan poksinya, jalani dengan sesuai prosedur yang ada. Memang kita punya keterbatasan anggaran saat ini efisiensi tapi efisiensi itu ibarat pil pahit yang harus kita telan,” katanya.
Menurutnya, efisiensi justru membuat pemerintah tahu mana yang benar-benar prioritas.
“Saya ingin sekali memberikan anggaran yang baik untuk yang transparan, teman-teman media, olahraga, seniman dan lain-lain tapi akhirnya kita dihadapkan dengan prioritas. Mana lebih prioritas? Pelayanan dasar, kesehatan, infrastruktur, pendidikan. Lalu nanti kita bisa seni budaya dan lain-lain,”
Ia juga menyinggung keputusan berat harus berhutang kepada BPJS Kesehatan.
“Tentu ada beberapa opsi pilihan yang mungkin tidak menyenangkan sekali kita harus berhutang kepada BPJS, utang ini besar sekali dan ini resikonya besar tapi kalau kita tidak berhutang bagaimana? Bagi saya udah biar yang pusing Bupati saja, masyarakatnya gak usah pusing, kalau sakit cepat dibawa ke rumah sakit,” pungkasnya.
