SINARPAGINEWS.COM, KOTA SUKABUMI – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi pada tanggal 18 November 2024 menggelar kegiatan konsultasi publik tahap 2 penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan perkembangan terbaru serta menjaring berbagai aspirasi dalam penyusunan KLHS RPJMD dilaksanakan di Hotel Horison dan dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta DLH Kabupaten Sukabumi.
Penjabat Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji yang diwawancarai awak media usai membuka kegiatan, mengharapkan penyusunan KLHS RPJMD yang diselaraskan pula dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dapat menjaga keseimbangan laju pembangunan yang memperhatikan pertumbuhan perekonomian serta kelestarian lingkungan.
“Diharapkan pembangunan bukan hanya ke sektor ekonomi saja tetapi juga memikirkan lingkungan yang berkelanjutan. Semoga dengan pertemuan ini ada masukan yang sudah disepakati juga pada konsultasi tahap 1, dan pada konsultasi tahap 2 lebih mengerucut. Kita juga mengundang DLH Kabupaten Sukabumi, karena kita juga terpengaruh besar oleh Kabupaten,” jelasnya.
Pada konsultasi tahap 2, DLH memaparkan berbagai hasil kajian awal terkait kondisi lingkungan yang ada di Kota Sukabumi, serta rencana pembangunan yang dimuat dalam RPJPD. Para peserta pun diberikan kesempatan untuk berdiskusi memberikan pandangan mengenai isu lingkungan yang perlu mendapat perhatian lebih dalam perencanaan pembangunan kota.
Sementara Kepala DLH Kota Sukabumi, Asep Irawan menerangkan, bahwa kehadiran DLH Kabupaten Sukabumi dalam konsultasi tahap 2 ini adalah karena tiga isu utama lingkungan hidup harus ditangani secara bersama.
“Tadi lebih spesifik lagi kebetulan DLH Kabupaten Sukabumi hadir. Kita sekaligus mendiskusikan tiga isu utama yaitu persampahan, kualitas air dan kebencanaan dikaitkan dengan kejadian akhir-akhir ini. Insya Allah kerjasama dengan Kabupaten terkait isu utama dan kebencanaan dapat tercapai,” ungkapnya.
Ia juga menerangkan salah satu kerjasama yang akan dilakukan adalah dalam mitigasi bencana dengan memperbanyak daerah penyerapan air di bagian hulu sungai.
“Terkait air itu yang utama adalah bagaimana caranya agar di bagian hulu tidak terlalu banyak perubahan, sehingga air banyak diserap tanah. Sebetulnya sudah ada MoU antara Walikota dan Bupati sekitar lima tahun yang lalu, tinggal nanti kerjasama teknisnya tergantung objeknya. Tadi juga dibicarakan lebih intens bekerjasama dengan pihak kabupaten,” pungkas Asep. *** (Deni Silalahi)
