Dari Vaksinasi Sampai Protokol Kesehatan

Begini Persiapan Pembelajaran Tatap Muka di Daerah PPKM Level 1-3

Begini Persiapan Pembelajaran Tatap Muka di Daerah PPKM Level 1-3 Kredit visual: idxchannel.com

SINARPAGINEWS.COM, PEREMPUAN - Pembelajaran tatap muka (PTM) akan digelar di sejumlah daerah yang sudah turun status kewaspadaan Covid-19 dengan adanya penurunan level PPKM. Banyak kalangan menyambut baik perkembangan ini, namun vaksinasi dan protokol kesehatan ketat tetap jadi syarat utama.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa daerah yang menerapkan PPKM level 2 dan 3 bisa melakukan persiapan PTM terbatas sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 35 Tahun 2021.

“Kemarin sudah ada kesepakatan memang yang wajib vaksinasi itu guru-gurunya, karena untuk yang murid belum menjadi kewajiban. Tingkat vaksinasinya belum maksimal, tapi gurunya wajib,” kata dia.

Hal serupa disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Mulai Senin, 30 Agustus 2021 satuan pendidikan di daerah level 3 dan 2 sudah bisa memulai belajar tatap muka, namun dengan memastikan semua checklist kesiapan sekolah sudah dipenuhi.

“Misalnya saja guru dan tenaga kependidikannya sudah divaksin, unit pendidikan sudah mendapatkan izin dari Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota setempat dan izin orang tua atau wali siswa,” kata Khofifah.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan PTM Terbatas Tahap 1 mulai Senin, 30 Agustus 2021 di 610 sekolah. Penambahan pembukaan sekolah akan terus diupayakan dengan target pembukaan seluruh satuan pendidikan pada bulan November 2021.

Percepat vaksinasi

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra pun mendorong dilakukannya pembelajaran tatap muka di daerah yang levelnya berada di bawah level 3. Hal ini penting untuk pendidikan anak.

“Menghindari anak Indonesia mengalami loss learning, loss protection dan loss generation menjadi isu penting, melihat dampak buruk yang menumpuk pada anak akibat pandemi,” kata Jasra.

Meski demikian, dia memahami bahwa angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Karenanya, vaksinasi terhadap orang tua dan anak-anak harus digencarkan untuk menghindari klaster penularan.

“Capaian vaksin untuk anak, dari target 26 juta lebih anak, baru mencapai, untuk vaksin pertama 2.478.886 dan vaksin kedua 1.370.995,” tutur dia.

Sementara itu, sudah sepekan terakhir ini SMPN 1 Subang menggelar pembelajaran tatap muka karena Kabupaten Subang telah berstatus level 2. Pihak sekolah pun masih melakukan upaya antisipasi dengan melakukan vaksinasi yang menyasar 500 siswa.

Hal sama dilakukan di Ciamis. Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra Yana menegaskan Pemkab Ciamis mempersiapkan secara matang saat memutuskan PTM di sekolah. Para guru pun harus divaksinasi sebelum pelaksanaan belajar tatap muka.

“Kami juga akan upayakan semua siswa usia 12 tahun SMP, ke atas divaksinasi, tapi bertahap. Sedangkan untuk SMA memang itu kewenangan provinsi. Untuk siswa SD yang sudah berusia 12 tahun memang kita akan siasati supaya bisa divaksinasi,” kata Yana.

Dia juga menyampaikan bahwa sekarang sebanyak delapan sekolah menggelar vaksinasi secara serentak. Kedepannya, vaksinasi akan terus dilakukan secara bertahap agar pembelajaran tatap muka berjalan lancar tanpa terjadi klaster sekolah.

Pada kesempatan lain, Ketua DPR RI Puan Maharani pun menyambut baik rencana pembelajaran tatap muka terbatas di daerah level 1-3. Menurut dia, hal ini bisa memulihkan kondisi anak-anak.

“Saya menyambut baik rencana daerah-daerah yang turun status menjadi PPKM Level 3 untuk menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas karena sekolah tatap muka dapat memulihkan kognitif dan psikologis anak,” ujar Puan.

Meski demikian, eks Menko PMK tersebut juga mengingatkan bahwa protokol kesehatan mutlak dilakukan, dari memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Selain itu, kesiapan ruang belajar dan toilet sekolah bagi siswa harus sesuai prokes

“Sekolah tatap muka terbatas membutuhkan pengawasan bersama dari guru, sekolah, dinas pendidikan, dan dari orang tua murid sendiri agar pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang berlaku,” tutur dia.

Alumni FISIP Universitas Indonesia ini juga mengimbau agar pihak sekolah tidak memaksa siswa apabila orang tua atau walinya tidak mengizinkan. Sekolah diminta tetap menyiapkan infrastruktur pembelajaran jarak jauh, mengingat sekolah tatap muka juga masih bersifat terbatas.

“Sekolah harus memahami apabila pihak keluarga siswa masih memiliki kekhawatiran jika melepas anak-anaknya kembali ke sekolah karena Pandemi Covid-19 belum berakhir. Saya harap, sekolah bisa memfasilitasi setiap kebutuhan siswa,” ucap Politikus PDI Perjuangan ini.

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar