Lebih Baik Jaga Kepercayaan Masyarakat Ketimbang Harus Boros Anggaran

Lebih Baik Jaga Kepercayaan Masyarakat Ketimbang Harus Boros Anggaran Dok Kredit visual: IG akun @aniesbaswedan

SINARPAGINEWS.COM, PEREMPUAN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan perwakilan tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta. Foto pertemuan Anies dengan tujuh fraksi DPRD DKI itu beredar di media sosial. Dalam pertemuan tersebut, hanya fraksi PDIP dan PSI yang tak diundang.

Diketahui, pertemuan Anies dengan tujuh fraksi tersebut bertepatan sesudah fraksi PDIP dan PSI mengumumkan 33 anggota menandatangani usulan hak interpelasi terkait Formula E.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Desie Christyana membenarkan kabar soal pertemuan itu. Ia menyebut pertemuan membahas banyak hal, termasuk rencana interpelasi terkait Formula E.

"Membahas itu juga karena memang kan hot issue-nya Formula E, kita juga menanyakan itu kan. Daripada kita harus interpelasi, kenapa tidak ya duduk bareng begitu?" kata Desie.

Ia mengonfirmasi foto pertemuan yang beredar di media sosial. Dalam foto itu, tampak Anies, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dan sejumlah elite fraksi DPRD DKI Jakarta.

Desie menyebut hanya tujuh fraksi yang ikut dalam pertemuan tersebut. Namun, ia tak menjelaskan fraksi mana yang absen dalam makan malam itu.

Secara terpisah, Anggota DPRD DKI Fraksi NasDem Ahmad Lukman Jupiter juga menyebut pertemuan hanya dihadiri tujuh fraksi. Ia mengatakan dua fraksi pengusul interpelasi tidak datang ke rumah Anies.

"Betul PSI dan PDIP tidak hadir," kata Jupiter.

Selain membahas polemik Formula E, pertemuan itu juga membicarakan sejumlah isu hangat. Salah satunya soal penanganan pandemi Covid-19.

Usulan penggunaan hak interpelasi diajukan Fraksi PDIP dan Fraksi PSI ke pimpinan DPRD DKI Jakarta. Mereka mengaku menemukan indikasi kerugian dalam penyelenggaraan Formula E.

Pengajuan usul sudah dilakukan secara resmi pada Kamis (26/8). Akan tetapi, baru 33 orang anggota dewan yang mendukung rencana tersebut.

Padahal, butuh lebih dari separuh total anggota untuk memulai rapat paripurna Interpelasi. Selain itu, butuh persetujuan lebih dari separuh anggota yang hadir untuk memutuskan Interpelasi.

Menurut aturan, usul interpelasi harus diajukan lebih dari satu fraksi. Tata cara pengajuan hak interpelasi diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Dalam ayat 2 Pasal 12 disebutkan bahwa hak interpelasi paling sedikit diusulkan oleh 15 anggota DPRD atau lebih dari satu fraksi.

Usul tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD. Usul harus ditandatangani oleh para pengusul dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Fokus ke Covid-19

Padahal, Sebagian warga DKI Jakarta meminta agar perhelatan akbar tersebut ditunda.

Hal itu lantaran anggaran-anggaran yang akan digelontorkan untuk Formula E dinilai lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan rakyat di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.

Kendati demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menargetkan balap Formula E menjadi isu prioritas tahun 2022.

Sementara itu, politikus PDI-Perjuangan Gilbert Simanjuntak menyindir tujuh fraksi penolak hak interpelasi terkait Formula E setelah diundang makan malam bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Gilbert mengatakan, pertemuan tujuh fraksi anggota DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur Anies di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta mencederai martabat anggota Dewan.

Karena menurut Gilbert, pertemuan antara anggota legislatif dengan eksekutif seharusnya dilakukan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih Jakarta Pusat.

"Kalau kita mau jujur, ini (pertemuan) adalah sebuah pelecehan, sebuah sikap yang merendahkan martabat, sangat-sangat merendahkan martabat karena seharusnya DPRD itu rapat dengan Gubernur di Kebon Sirih bukan di Rumah Dinas," ucap dia.

Bahkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Basri Baco menegaskan pihaknya menolak interpelasi terhadap Anies terkait Formula E hanya menghabiskan banyak waktu.

"Kami nolak. Buang-buang waktu dan juga politis. Rakyat perlu perbaikan ekonomi, perlu anaknya sekolah dan bantuan pendidikan. Bukan interpelasi," tutur Baco.

Jaga kepercayaan rakyat

Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, Potensi penurunan kepercayaan ini harus dicegah bukan hanya dengan hasil akhir kebijakan yang harus baik, tetapi juga lewat proses yang bisa dipercaya masyarakat.

“Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut,” kata Ketua DPR RI Puan.

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar