Para Diplomat Perempuan Indonesia yang "Garang" Membela Bangsa di Forum Internasional

Para Diplomat Perempuan Indonesia yang "Garang" Membela Bangsa di Forum Internasional Dok SPN Kredit visual: kumparan.com

SINARPAGINEWS.COM,PEREMPUAN - Kalimat tegas dan suara lantang diplomat RI, Sindy Nur Fitri ketika memberikan jawaban atas pernyataan Vanuatu dalam sidang PBB beberapa waktu lalu, cukup menjadi bukti, bahwa perempuan mampu mengemban tugas sebagai diplomat dengan andal.

Ketika itu, Sindy yang merupakan Sekretaris Ketiga Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York membungkam delegasi Vanuatu yang menuduh telah terjadi pelanggaran HAM di Papua Barat.

Dia mengatakan bahwa tuduhan Vanuatu “tidak benar” dan “menyesatkan”. Versi HAM Vanuatu diputarbalikkan dengan “berupaya mengesankan dunia, seolah-olah negara ini peduli terhadap isu-isu HAM”.

Sindy menyebut, Vanuatu “sengaja menutup mata” ketika kelompok kriminal separatis bersenjata membunuh para perawat, tenaga kesehatan, guru, pekerja konstruksi, dan aparat penegak hukum di Papua. Padahal, mereka justru mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat Papua.

Tuduhan Vanuatu bukan sekali itu saja dilontarkan. Pada September 2020 lalu di forum sama, negara di kepulauan Pasifik ini juga melontarkan tuduhan sama. Ketika itu, diplomat Indonesia Silvany Austin Pasaribu juga berani menjawab dengan tegas dan cerdas.

Dia menilai tuduhan Vanuatu sebagai “obsesi yang tidak sehat” dan mengaku bahwa dirinya “bingung” dengan sikap Vanuatu yang berusaha “mengajarkan negara lain”, tapi di satu sisi, mereka tak mengindahkan prinsip fundamental Piagam PBB.

Silvany malah menyarankan Vanuatu untuk menjalankan apa yang tercantum dalam Piagam PBB. “Sebelum hal itu dilakukan, tolong jangan menceramahi negara lain,” ujar Silvan.

Kalimat lain yang menohok dari Silvany adalah ketika dia menegaskan bahwa Vanuatu bukan perwakilan rakyat Papua, “jadi berhentilah bertingkah seakan-akan kalian mewakili Papua”.

Diplomat perempuan

Sepak terjang para diplomat muda dari kaum perempuan tersebut merupakan salah satu bukti bahwa perempuan mampu mengemban tugas sebagai delegasi negara dengan baik.

Bahkan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merupakan salah satu diplomat yang telah tergabung dengan Korps Diplomatik RI sejak 1986, sebelum akhirnya dipercaya oleh Presiden Joko Widodo memimpin Kementerian Luar Negeri.

Lewat kelihaian Retno, Indonesia bisa mendapatkan tambahan jatah vaksin Covid-19 dari berbagai negara. Tanpa diplomasi yang baik, tentu hal ini sulit direalisasikan.

Dia pun menyebut, menjadi seorang diplomat perempuan tidaklah mudah. Seorang diplomat perempuan, menurutnya, menghadapi tantangan yang lebih banyak daripada diplomat laki-laki.

Sebagai awal, Retno menjelaskan seorang diplomat perempuan harus bisa menyeimbangkan antara perannya di dalam keluarga, dengan tugas seorang diplomat yang disebutnya “tidak kenal waktu, tempat, bahkan batas negara”.

Meski demikian, dia menyebut kini semakin banyak perempuan yang berminat menekuni profesi sebagai diplomat. Terbukti, pada awal dia bergabung dalam Korps Diplomatik RI, diplomat perempuan baru 10% dari jumlah total. Angka ini naik menjadi 36% pada 2019.

Menurutnya, kiprah perempuan dalam diplomasi sangat menguntungkan karena perempuan dinilai memiliki kelebihan dalam soft power diplomacy, menggunakan pendekatan dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan masalah.

Kelebihan lain yang diakui dari diplomat perempuan adalah perhatiannya terhadap hal-hal yang mendetail. Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI), Dr. Iur. Damos Agusman.

Dari pengamatannya, dia menemukan bahwa diplomat perempuan sangat detail dan mengetahui berbagai sudut, seperti norma-norma, dan apa yang kemudian harus diperjuangkan. Sifat diplomat perempuan di HPI, lanjut Damos, adalah selalu menonjol pemihakannya kepada hak kelompok rentan.

Oleh karena itu, para diplomat perempuan sangat berperan penting dalam tugas perlindungan para Warga Negara Indonesia yang bekerja dan tinggal di negara lain.

Menurut Siti Nugraha Mauludiah, Ahli Bidang Sosbud dan PMILN/Koordinator Pokja PUG, pada kenyataannya perlindungan WNI melibatkan begitu banyak diplomat perempuan di pusat dan perwakilan RI.

Selain itu, lanjut Siti, jumlah perempuan Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri relatif lebih tinggi dibanding laki-laki. Bahkan, di tingkat ASEAN, Indonesia telah menjadi pemenang dalam upaya mendorong peran perempuan untuk melakukan mediasi dan negosiasi perdamaian di kawasan.

Meski demikian, Kemenlu hingga kini masih terus berbenah. Banyak hal perlu diperbaiki untuk menunjang lingkungan kerja yang mendukung perempuan. Karena menurut Siti, selain menjadi diplomat, para perempuan ini secara bersamaan juga seperti perempuan lainnya yang mengandung, menyusui, dan bagian dari keluarga atau merupakan orangtua tunggal.

(Sartini – Anggota Perempuan Indonesia Satu)

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar