Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan Indonesia

Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan Indonesia Dok

SINARPAGINEWS.COM,PEREMPUAN - Pandemi membuat semua sektor terpuruk. Alhasil, perekonomian Indonesia sempat goyang. Namun, Saat sektor lain terpuruk akibat pandemi Covid-19, pertanian justru tumbuh. Pertanian pun menjadi kunci untuk melawan Covid-19. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian bertekad menjaga ketahanan pangan.

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan negara akan bermasalah apabila ketahanan pangan bermasalah.

"Kekuatan apapun yang kita miliki tidak bisa menjaga negara dengan baik, kalau ketahanan pangan kita bersoal," katanya.

Mentan SYL menambahkan, pangan tidak boleh bersoal.

"Artinya hitung-hitungan kita tidak boleh salah dan hitungan kita harus cermat, harus tepat dan harus akurat serta dapat memberikan informasi secara tepat dan berjenjang kepada masyarakat," katanya.

Secara tegas Mentan menekankan bahwa 273 jiwa penduduk di Indonesia tidak boleh lapar. Dijelaskannya, tantangan pertama adalah memenuhi kebutuhan pangan bagi 273 juta penduduk yang harus dijaga dengan baik dan ini menjadi tugas yang paling utama bagi kami.

"Tantangan yang kedua, yaitu adanya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yang masih terus berlangsung saat ini, bahkan cenderung meningkat dan tugas kita mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani," ujar Mentan SYL.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi, dalam Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) Volume 32, Jum’at (10/09/2021), mengatakan walau saat ini sedang pandemi, yang penting sehat. Kesehatan ditengah pandemi luar biasa nilainya.

"Kita dalam situasi sulit, tetap harus kerja untuk ketersediaan pangan rakyat. Kunci pembangunan pertanian adalah SDM Pertanian, siapa lagi yang mempunyai peran menyediakan pangan kalau bukan petani dan penyuluh pertanian," ujarnya.

Dedi menambahkan bahwa tugas utama penyuluh pertanian adalah membangun SDM pertanian melalui peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas pertanian dan kontunitas bidang pertanian.

"Diharapkan dengan kerja keras penyuluh dan petani di lapangan masalah pangan rakyat Indonesia tidak bersoal," katanya.

Program Ketahanan Pangan RI di G20

Mengenai ketahanan pangan, Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal Keberlanjutan dan Ketahanan Pangan setelah Pandemi Covid-19 pada Seventh Group of 20 (G20) Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Italia. Ia juga menjabarkan berbagai program ketahanan pangan Indonesia di hadapan pimpinan parlemen negara-negara anggota G20.

“Untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan, kita perlu langkah strategi. Pertama, mendorong sistem pangan global yang berkelanjutan, inklusif dan tangguh,” kata Puan di Gedung Senat Italia, Palazzo Madama, Roma, Italia, Jumat, 8 Oktober 2021 waktu setempat.

Puan mengatakan, diperlukan kerangka global yang mencakup stabilitas harga pangan, perdagangan produk pangan, cadangan produk pangan strategis, serta dampak perubahan iklim terhadap produksi. Sistem ini, kata Puan, harus berisi deteksi dini potensi terjadinya kelaparan, malnutrisi, dan sistem database informasi pasar.

“Pandemi telah mengakibatkan krisis multidimensi yang mempengaruhi kita semua tanpa terkecuali. Laporan FAO memperlihatkan realitas suram karena diperkirakan setidaknya 720–810 juta orang kelaparan tahun 2020, meningkat 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” tutur mantan Menko PMK itu.

Dalam diskusi bertajuk “Sustainability and Food Security After the Pandemic” itu, Puan mengatakan pandemi Covid-19 juga memperburuk malnutrisi dan peningkatan jumlah stunting. Padahal menurutnya, pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi. “Ketahanan pangan harus dapat memenuhi kebutuhan people, planet, and prosperity,” ucapnya.

Bagi manusia, ketahanan pangan bisa dilakukan dengan membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Sementara bagi planet Bumi, ketahanan pangan dapat berupa produksi dan konsumsi produk pertanian yang ramah lingkungan. “Bagi kesejahteraan (prosperity), dengan meningkatkan kesejahteraan petani, terutama petani miskin,” ujarnya.

Untuk mendukung ketahanan pangan usai pandemi, ia menekankan pentingnya memastikan perdagangan pangan dan komoditas pertanian yang terbuka, adil, transparan, dan non-diskriminatif.

“Juga diperlukan dukungan finansial dan teknis untuk peningkatan produksi dan distribusi di negara berkembang. Perlu melakukan upaya penelitian bersama, inovasi, dan transfer teknologi dalam pengembangan produksi, distribusi komoditas pangan yang efisien, termasuk upaya menurunkan food loss and waste,” tuturnya.

Sebab itu, imbuh Puan, perlu data akurat untuk mengetahui situasi ketahanan pangan, baik tingkat global maupun nasional. Data yang akurat menjadi panduan dalam membuat kebijakan.

Puan kemudian mengungkap berbagai program ketahanan pangan Indonesia yang terus berupaya mewujudkan ketersediaan pangan yang bernutrisi sekaligus memastikan kehidupan yang layak bagi rakyat.

“Untuk mendukung upaya tersebut, Indonesia telah memiliki legislasi yang komprehensif seperti UU Pangan. Hal ini ditindaklanjuti tahun ini dengan pembentukan Badan Pangan Nasional untuk menangani berbagai permasalahan di sektor pangan,” ujarnya.

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar