Presiden Malu, Puan Maharani Dukung BUMN Tak Efektif Ditutup

Presiden Malu, Puan Maharani Dukung BUMN Tak Efektif Ditutup

SINARPAGINEWS.COM, PEREMPUAN - Sudah sepantasnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan kontribusi terhadap negara. Namun, nyatanya banyak perusahan BUMN yang diam ditempat bahkan terlihat sakit.

Hal itu tentu merugikan pemerintah. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo instruksikan kepada Menteri BUMN agar perusahaan BUMN yang dinilai tidak produktif dan tidak menghasilkan untuk ditutup.

Presiden Joko Widodo menyinggung adanya upaya proteksi atau pengamanan terhadap Badan Usaha Milik Negara yang kondisi keuangannya terlihat sakit.

Jokowi tak ingin proteksi itu terus diberikan kepada perusahaan pelat merah.

Karena hal ini membuat BUMN menjadi 'manja' karena setiap kondisi keuangan sedang tidak stabil, kas negara harus turun tangan untuk memberikan penyertaan modal negara.

Hal ini disampaikannya ketika memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, sudah sejak 7 tahun lalu, dirinya sudah menginstruksikan untuk menggabungkan, mengkonsolidasikan, dan mereorganisasi BUMN yang dinilai saat itu sudah sangat terlalu banyak.

Ini sebuah pondasi yang sangat baik dan diklasterkan itu juga baik. Yang paling penting ke depan yang kita bangun adalah nilai-nilai, core value," jelas Jokowi saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Labuan Bajo.

Presiden Jokowi pun geram karena begitu banyak kesempatan BUMN di Indonesia untuk diajak kerja sama oleh perusahaan multinasional, tapi ajakan kerja sama itu tidak disambut dengan baik.

"Kita sudah bukain pintu, gak ada respons apa-apa ya gimana. Kadang saya sering malu," ujar Jokowi.

Jokowi menceritakan, bagaimana Perdana Menteri India Narendra Modi datang langsung ke Indonesia untuk mengajak kerja sama perusahaan pelat merah di dalam negeri.

Lanjut Jokowi, PM India tersebut sampai menanyakan dirinya hingga berulang kali untuk memastikan. Namun, tidak satu pun BUMN yang bergerak dibidang kesehatan meresponnya.

"India datang sendiri Perdana Menteri Narendra Modi. Di sini tidak merespons, gimana. Sampai nanyain dua kali ke saya, sudah mengirim tim ke sini, tidak ada tindak lanjut. Karena paling pas harus dari sana, murah. Obat-obat generik. Ini ada apa?," ujarnya.

"Yang penting lagi, bahan baku obat. Kita ini sumber bahan baku banyak sekali," kata Jokowi melanjutkan.

Sebagai informasi, Kementerian BUMN mencatat ada sekitar tujuh perusahaan pelat merah yang akan dibubarkan.

Adapun ketujuh BUMN yang dimaksud adalah PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), hingga PT Kertas Kraft Aceh (Persero).

Kemudian, PT Istaka Karya (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kondisinya tidak sehat. Ia mengatakan, banyak BUMN yang mendapat dukungan modal dari APBN melalui penyertaan modal negara (PMN) tetapi tetap sulit untuk disembuhkan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

"BUMN-BUMN yang tidak berdaya guna dan cenderung menghabiskan uang rakyat memang lebih baik ditutup karena hanya menjadi beban negara,” kata Puan

Politikus PDI-P itu mengatakan, PMN dari pemerintah kepada perusahaan BUMN akan percuma jika perusahaan itu tidak kunjung berbenah memperbaiki kondisi perusahaan. Untuk itu, menurut Puan, perlu ada langkah tegas untuk menghentikan PMN terhadap perusahaan pelat merah yang tidak bisa lagi berkembang.

"Percuma bertahan, tapi tak bisa maju akibat buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya profesionalisme para pengurusnya,” ujar Puan.

Ia mengingatkan, salah satu tujuan didirikannya BUMN adalah untuk memberi manfaat umum bagi masyarakat. Jika tujuan itu tak tercapai, maka penyelamatan yang dilakukan pemerintah akan sia-sia. Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah memastikan suntikan dana itu tepat guna dan jangan sampai BUMN-BUMN terlena karena mendapat kemudahan modal.

"PMN yang berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat itu seharusnya digunakan BUMN untuk membantu ekonomi nasional dan ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah ‘lenyap’ oleh pengelolaan yang buruk,” kata dia.

Puan menduga, buruknya tata kelola perusahaan BUMN disebabkan oleh adanya permainan di tubuh BUMN sehingga pemerintah harus menuntaskan persoalan itu hingga ke akarnya.

"Adanya permainan-permainan ini diakui sendiri oleh Kementerian BUMN, termasuk diantaranya ada pada sektor industri gula dalam negeri. Maka kami mendukung berbagai upaya efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang buruk," kata Puan.

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar