Komisi A Minta Hidran di Kota Bandung Kembali Difungsikan Optimal

Komisi A Minta Hidran di Kota Bandung Kembali Difungsikan Optimal Dok SPN

SINARPAGINEWS.COM, KOTA BANDUNG - Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Juniarso Ridwan berharap hidran di Kota Bandung dapat lebih optimal dalam membantu kejadian kebakaran. Saat ini, dari 262 hidran di Kota Bandung, hanya tinggal 6 yang berfungsi.

Hal tersebut disampaikan Juniarso pada rapat kerja Komisi A DPRD Kota Bandung bersama Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB), di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (14/1/2022).

"Ini masalah klasik, yakni soal hidran kita yang masih belum optimal. Maka ini harus diperbaiki dan difungsikan kembali," ujarnya.

Selain persoalan hidran, Komisi A juga mendorong Diskar PB Kota Bandung untuk mengusulkan mobil pemadam kebakaran yang sesuai dengan kondisi Kota Bandung saat ini. Kota Bandung memiliki banyak bangunan-bangunan tinggi yang membutuhkan fasilitas pemadam memadai untuk menjangkaunya, jika terjadi kebakaran.

"Maka tolong disediakan dan diajukan untuk kendaraan pemadam kebakaran bertingkat, sehingga bisa menjangkau gedung-gedung tinggi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Khairullah berharap kualitas pelayanan Diskar PB Kota Bandung dapat semakin baik ke depannya. Perlu ada peningkatan kualitas SDM maupun peralatan serta kendaraan yang menunjang.

Selain itu, Khairullah juga meminta Diskar PB memutakhirkan data peta kebencanaan di Kota Bandung, sehingga dapat terus memantau titik-titik yang rawan kebencanaan.

"Jadi titik kebencanaan di Kota Bandung harus dipetakan, sehingga lebih siap jika ada kejadian bencana," ucapnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Rizal Khairul berharap komunikasi dengan mitra komisi, dalam hal ini Diskar PB Kota Bandung bisa dapat lebih intens. Dengan begitu, ia berharap dapat segera ditemukan solusi jika ada persoalan yang perlu segera diselesaikan karena pemadaman kebakaran dan penanggulangan kebencanaan merupakan urusan wajib.

"Pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana adalah urusan wajib, maka komunikasi yang intens dan berkelanjutan perlu terus dilakukan," ujarnya.* (SPN/Rio)

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar