Gubernur DIY Sri Sultan Mengikuti Rapat Virtual yang Dipimpin oleh Menkomarvest RI

Gubernur DIY Sri Sultan Mengikuti Rapat Virtual yang Dipimpin oleh Menkomarvest RI

SINARPAGINEWS.COM, YOGYAKARTA – Pemerintah RI melalui Kemenko Maritim dan Investasi (Menkomarvest) RI, Luhut Binsar Panjaitan, memperjelas aturan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) pada PPKM Darurat di sektor-sektor nonesensial, esensial dan critical. Hal ini dilakukan karena kerancuan yang terjadi di dunia industri terkait dengan aturan WFH dan WFO.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengikuti rapat virtual yang dipimpin oleh Menkomarvest Luhut Binsar Pandjaitan bersama para menteri dan sejumlah Gubernur se-Jawa Bali, Rabu (07/07) dari Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Rapat darurat ini berkaitan dengan banyaknya sektor-sektor esensial maupun critical di Jawa Bali yang memukul rata karyawannya untuk tetap masuk. Padahal, menurut Menteri Luhut, mereka yang di sektor esensial dan critical ini bisa tetap memberlakukan WFH terhadap karyawan yang tidak di posisi critical atau esensial sesuai dengan aturan PPKM Darurat.

Luhut mengungkapkan kekhawatirannya apabila tidak ada kepatuhan dari pelaku industri. Ketidakpatuhan ini akan menimbulkan klaster keluarga yang diawali dengan penularan dari perkantoran atau industri. Sehingga pihaknya merasa perlu untuk benar-benar tegas memberlakukan aturan ini.

“Industri yang tidak mengindahkan peraturan PPKM Darurat saya minta ditutup saja untuk memberikan efek jera. Usaha kita tidak akan berhasil apabila tidak ada kesadaran dari semua pihak,” tegas Menteri Luhut.

Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji yang mendampingi Sri Sultan pada rapat virtual tersebut menyampaikan klasifikasi esensial, nonesensial, dan critical harus disamakan persepsinya antara petugas dan pelaku industri. Aji menyampaikan, sudah ada kesepakatan yang diambil antara kementerian dengan masing-masing Gubernur se-Jawa Bali terkait dengan aturan jam kerja pada PPKM Darurat.

“Tadi kita sepakati, walaupun itu critical atau esensial tetapi kalau dia tidak termasuk yang personil pokok, dan sebagai staf yang tidak critical, bisa digilir, maka kita tidak harus masuk 100%. Apalagi jika staf-staf ini pekerjaannya bisa dikerjakan dari rumah dengan menerapkan teknologi informasi, supaya angka mobilitas masyarakat itu bisa turun,” jelas Aji.

Lebih lanjut, Aji menjelaskan adanya PPKM Darurat ini bertujuan untuk menekan laju angka kasus positif Covid–19 yang sangat pesat. Seperti saran rekomendasi dari para epidemiologis, maka pembatasan mobilitas menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Saat ini, meskipun sudah berjalan sejak tanggal 3 Juli lalu, pengurangan mobilitas masyarakat belum sesuai harapan.

“Masalah mobilitas belum turun sesuai harapan karena kita lihat misalnya Prameks itu penurunan jumlah penumpang yang masih belum seperti yang kita harapkan. Kita berharap Kementerian Perhubungan atau PT KAI ini bisa mengurangi jumlah trip Jogja-Solo yang menggunakan angkutan kereta supaya ada pengurangan mobilitas penduduk dari Solo ke Jogja atau sebaliknya,” kata Aji.

Salah satu yang dilakukan DIY untuk mendukung PPKM Darurat adalah membuat rekayasa lalu lintas untuk mengurangi mobilitas. Melalui hal itu, masyarakat akan merasa tidak ingin keluar rumah karena tidak ingin repot dengan rekayasa lalu lintas. Sehingga jika tidak untuk bekerja dan hal penting lainnya, maka tidak akan keluar rumah.

“Targetnya (PPKM Darurat) tentu paling tidak sampai ke angka 50% nanti, tetapi Pak Gubernur DIY tadi menyampaikan kalau bisa kita pada minimal angka 30% itu berkurang dari sebelumnya,” tutup Aji.

Pada rapat tersebut, Sri Sultan juga didampingi Wagub DIY sekaligus Ketua Gugus Tugas Covid–19 DIY KGPAA Paku Alam X, Asekda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Asekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Kesehatan DIY, Kasatpol PP DIY, Kalak BPBD DIY, Kadis Perhubungan DIY, Kadisperindag DIY, Paniradya Pati, dan Plt. Kabiro Hukum Setda DIY. (spn/uk)

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar