SINARPAGINEWS.COM, CHINA - China, Rabu (28/8) meminta Kantor HAM PBB agar “menghindar dari dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik yang bertujuan untuk membendung dan mencemarkan China.” Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah kantor itu memperingatkan bahwa “hukum dan kebijakan yang bermasalah masih diberlakukan” di Xinjiang, wilayah di ujung barat China.
Dalam pernyataan yang dirilis Selasa, empat hari sebelum peringatan dua tahun laporan penting yang dikeluarkan Kantor tersebut, PBB menekankan perlunya penyelidikan menyeluruh terhadap pelanggaran HAM yang telah lama diduga dilakukan Beijing dan mengeluhkan tentang akses terbatas ke informasi mengenai isu tersebut di kawasan itu.
Ketika ditanya mengenai pernyataan itu pada konferensi pers harian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian membela upaya-upaya China dalam melindungi HAM di Xinjiang, dengan mengatakan hak-hak sah dari semua kelompok etnik telah dilindungi dengan baik.
China bersedia mengadakan “pertukaran dan kerja sama yang konstruktif” dengan Kantor HAM PBB berdasarkan sikap saling menghormati, kata Lin. Ia menambahkan bahwa kantor PBB itu harus “melakukan tugasnya dengan objektif dan tidak memihak” dan “menolak tindakan yang memolitisasi HAM atau yang memicu perpecahan dan konfrontasi.”
China membantah adanya pelanggaran di Xinjiang, dan menegaskan langkah-langkah yang diambilnya itu perlu untuk memerangi terorisme dan gerakan separatis. Para peneliti mendapati di Xinjiang bahwa lebih dari satu juta orang dikurung di kamp-kamp.
Secara terpisah, Lin mengatakan China “menyambut baik semua pihak untuk melakukan upaya terpadu bagi pembangunan dan kemakmuran negara-negara kepulauan Pasifik” ketika ditanya mengenai persetujuan para pemimpin negara-negara itu terhadap rencana kepolisian regional yang didanai Australia.
Rencana itu, yang diusulkan Australia pada pertemuan puncak para pemimpin di Tonga, bertujuan untuk meningkatkan pelatihan dan membentuk pasukan tanggap krisis multinasional di kawasan tersebut.
China telah bersaing memperebutkan pengaruh yang lebih besar dengan negara-negara barat di kawasan Pasifik Selatan. Beijing menandatangani pakta keamanan rahasia dengan Kepulauan Solomon pada tahun 2022. [voa]
Editor: Red
