SINAR PAGI NEWS, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Bandung mengupayakan pelaku usaha di Kota Bandung tetap bertahan dengan melakukan "shifting".
Kepala KUMKM Kota Bandung, Atet Dedi Handiman mengaku terus mendata UMKM yang dinilai hampir gulung tikar agar diupayakan shifting atau bergeser mencoba membuat sesuatu yang diminati masyarakat saat ini.
"Misalnya yang awalnya kriya menjual kerajinan gelang, coba kita arahkan menjadi kerajinan yang berkaitan dengan kesehatan misalnya APD Masker," katanya saat Bandung Menjawab dengan topik Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), di Taman Dewi Sartika Kota Bandung, Kamis 25 Maret 2021.
"Kemarin sekitar 120 UMKM kita yang kriya itu shifting ke masker dapat proyek dari Provinsi itu lumayan. Kemudian dari kuliner yang biasa shifting ke kuliner yang meningkatkan imun tubuh," lanjutnya.
Atet mengakui untuk melakukan shifting tersebut memang tidak mudah bagi pelaku usaha, sehingga pihaknya pun membuka lebar bagi pelaku usaha untuk datang ke UMKM Recovery Center (URC).
"Dari 2020 lalu kami membuka URC pusat pemulihan UMKM, karena kalau kami melakukan satu satu didatangi itu sulit, yang lokasinya ada di Jalan Mustang, silahkan yang merasa terdampak atau PHK menjadi UMKM silahkan datang, gratis," katanya.
"Di situ kami menyelenggarakan program pendampingan, disitu bisa dilakukan business matching, business coaching, bagaimana meningkatkan kualitas produk dan membenahi administrasi dan perizinan," lanjutnya.
Selain itu, Dinas UMKM pun akan membuka Pusat Pemasaran Terpadu UMKM yang berlokasi di Jalan Ir H Djuanda, yang berfungsi sebagai galeri untuk memasarkan produk UMKM Kota Bandung.
"Di tempat itu akan kita pakai teori tentang pemasaran dari mulai 4P sampai 7P, jadi jangan menganggap bahwa buka galeri itu gampang, produknya harus seperti apa yang disimpan di situ, jangan sampai jadi bumerang produk yang kurang diminati dipajang," ucap Atet.
Ia pun mengatakan, untuk memanage tempat tersebut sesuai dengan kebijakan pusat untuk mensinergikan Koperasi dan UMKM, akan bekerjasama dengan Koperasinya UMKM.
"Tidak mungkin pengelolaannya oleh kami dari jajaran PNS. Kami akan ajak bicara, akan kami gandeng, karena masukan-masukan itu akan lebih banyak dari praktisi," katanya.
"Kami kan teori, peraturan, nanti dari praktisi, dari pelaku UMKM seperti apa keinginannya. Keinginannnya memang tidak bisa semua terakomodir, tetapi minimal akan lebih banyak menjawab permasalahan yang dihadapi UMKM," harapnya.
Editor: Red
