Nunggak Iuran BPJAMSOSTEK, 57 Pemberi Kerja akan Ditangani Kejari Mataram

Nunggak Iuran BPJAMSOSTEK, 57 Pemberi Kerja akan Ditangani Kejari Mataram Dok

SINARPAGINEWS.COM, MATARAM – BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK NTB menyerahkan sebanyak Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk menangani 57 perusahaan pemberi kerja yang menunggak pembayaran iuran. SKK ini diserahkan Kepala Cabang BPJAMSOSTEK NTB, Adventus Edison Souhuwat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Yusuf 20 Mei 2021 lalu.

Penyerahan ini adalah implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan penegasan dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Maksud dan tujuannya agar seluruh pekerja di setiap lapisan (perusahaan swasta, non-ASN, dan perangkat desa) di wilayah Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara mendapatkan perlindungan dari risiko yang mungkin terjadi saat melakukan aktivitas kerja serta mensejahterahkan masyarakat pekerja. Sebelumnya BPJAMSOSTEK NTB dan Kejaksaan Negeri Mataram telah melakukan kerjasama dalam meningkatkan kepatuhan pemberi kerja di wilayah mataram, Lombok barat, dan Lombok utara seperti sosialisasi bersama, penyerahan SKK ditahun 2020 sebanyak 11 SKK dengan berhasil mengembalikan piutang negara sebesar Rp504.222.477.

Selain itu yang mungkin tidak banyak diketahui oleh hal umum bahwa dengan adanya kerjasama SKK tersebut telah mengembalikan perlindungan sosial tenaga kerja kepada 504 orang yang bekerja pada perusahaan tersebut. Tahun 2021 ini, BPJamsotek NTB kembali menyerahkan sejumlah SKK kepada Kejaksaan Negeri Mataram, sebagai mitra dari BPJAMSOSTEK dalam penegakan kepatuhan pemberi kerja. Jumlah SKK yang diserahkan sebanyak 57 SKK dengan nominal piutang negara Rp2.165.076.627.

Upaya ini dilakukan dalam menjaga perlindungan terhadap para pekerja khususnya dalam situasi pandemi Covid-19 yang masih belum tahu kapan akan berakhir. Selain itu hal ini juga salah satu alternatif cara agar para pemberi kerja yang menyalahgunakan moment pandemi ini dapat segera menyadari kesalahannya.

Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Yusuf mengatakan, pihaknya siap bersinergi dengan BPJAMSOSTEK terkait tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk membuat badan usaha menjadi patuh membayar iuran BPJAMSOSTEK. “Kami akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang kami untuk melakukan optimalisasi pelaksaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Menurutnya, aparat sangat memahami di masa pandemi saat ini hampir semua badan usaha merasakan dampaknya, tapi kewajiban untuk melakukan pembayaran iuran BPJAMSOSTEK juga tidak boleh dikesampingkan. Sebab dengan tertib bayar iuran BPJAMSOSTEK, maka para pemberi kerja atau pekerja nya bisa bekerja dengan nyaman tanpa perlu khawatir jika risiko terjadi karena ada BPJAMSOSTEK yang siap membantu.

“Kejaksaan Negeri Mataram berharap Inpres nomor 2 tahun 2021 bisa terlaksana dengan baik di lapangan dan meminta BPJAMSOSTEK untuk selalu mensosialisasikan manfaat program-programnya kepada seluruh pekerja di sektor apapun termasuk Non ASN,” demikian Yusuf. Kepala Cabang BPJAMSOSTEK NTB, Adventus sangat mengapresiasi komitmen Kepala Kejaksaan Negeri Mataram dan jajaran, yang sangat aktif membantu BPJAMSOSTEK menindak badan usaha yang menunggak iuran.

Harapannya, dengan diserahkannya SKK ini, badan usaha menjadi lebih tertib dan taat dalam melakukan pembayaran iuran BPJAMSOSTEK karena manfaat yang diterima akan lebih besar jika dibayarkan dengan tepat waktu dan rutin tiap bulannya. “Sesuai dengan Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJAMSOSTEK NTB mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, salah satunya dengan menyerahkan SKK ini kepada Kejaksaan Negeri Mataram,” demikian Adventus.  (SPN/Suara NTB)

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar