Lindungi Hak Pekerja, BPJAMSOSTEK Bengkulu Jalin Kerjasama Dengan Kejari

Lindungi Hak Pekerja, BPJAMSOSTEK Bengkulu Jalin Kerjasama Dengan Kejari Doglas Bali

SINARPAGINEWS,COM, BENGKULU - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Bengkulu kembali melanjutkan kerjasamanya dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-provinsi Bengkulu, Senin (14/6).

Kerjasama ini dilakukan dengan menandatangani nota kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding/MoU) tentang kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, di Hotel Santika Bengkulu.

Dikatakan Surya Rizal selaku Deputi Direktur Kantor Wilayah Sumbangsel, bahwa saat ini terkait piutang iuran ke BPJS Ketenagakerjaan akan ditindaklanjuti dengan penyerahan surat kuasa khusus secara berskala terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak patuh.

Selain itu, pihaknya juga mempercayakan penyelesaian terhadap perusahaan yang tidak patuh pada pihak Kejati Bengkulu dan seluruh Kejari di 10 kabupaten/kota. sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2004 dalam melaksanaan penegakan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan di Bengkulu.

“Penandatangan MoU ini bukan hal baru karena sudah dilaksanakan sebelumnya dan se-Indonesia. Isi MoU ini sebenarnya penegakan hukum terhadap implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel, Surya Rizal dalam keterangan persnya kepada awak media.

Lebih lanjut kata Surya Rizal. Kerja sama ini akan menangani beberapa kasus seperti Perusahaan Menunggak Iuran, Perusahaan Wajib Belum Daftar, maupun Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja/Upah/Program.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, M. Imam Saputra mengatakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dimana dirinya berharap dengan kerjasama ini sinergitas antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri ini dapat menjadikan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai alat perlindungan pekerja sehingga pekerja merasa aman.

"Dengan adanya bantuan hukum dari pihak kejaksaan, diharapkan proses pengontrolan ke perusahaan dapat dimaksimalkan. Perusahaan yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat segera menjadi peserta," ucap Imam.

Disisi lain, Wakil Kepala Kejati Bengkulu yakni S Tagamal, mengatakan bahwa kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak Kejaksaan sudah terjalin lama dan sudah banyak memberikan bantuan terhadap BPJS Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan kepatuhan terhadap iuran maupun admninistasi lainnya baik.

Dengan begitu, S Tagamal berharap, perusahaan-perusahaan yang ada di Bengkulu mampu bekerja sama dan patuh terhadap perundang-undangan.

“Kita berharap kepatuhan perundang-undangan bisa dijalani oleh pihak perusahaan dan dengan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan ini artinya kita ikut mensejahterakan para pekerja dan juga melindungi pekerja dalam menjalankan pekerjaannya,” tutup S. Tagamal. (spn/ogi)

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar