Menteri Keuangan Mendapat Kritik Dari Mahasiswa ITB, Kenaikan BBM Bersubsidi Kebijakan Pemerintah Tidak Berimpati

Menteri Keuangan Mendapat Kritik Dari Mahasiswa ITB, Kenaikan BBM Bersubsidi Kebijakan Pemerintah Tidak Berimpati Markus Sitanggang

SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA, - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat kritik dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan kebijakan pemerintah yang tidak berempati.

Hal tersebut disampaikan oleh Dhanil, mahasiswa ITB yang juga menjadi peserta Olimpiade APBN 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Pada open ceremony Olimpiade APBN 2022 yang diselenggarakan hari ini, Minggu (25/9/2022), para peserta berkesempatan langsung berbicara secara virtual dengan Sri Mulyani.

Dhanil berpandangan penyediaan bantalan sosial sebesar Rp 24,7 triliun yang dialokasikan pemerintah kepada rakyat di tengah kenaikan harga BBM hanya bersifat jangka pendek.

"Apa komposisi pertimbangan untuk menetapkan Pertalite, sedangkan saat transisi Covid-19 dan pasca Covid-19 akan meningkatkan aktivitas masyarakat, terutama UMKM dan penyuplai bahan pokok seperti petani, buruh petani, nelayan, dan sebagainya," kata Dhanil bertanya kepada Sri Mulyani langsung.

Dhanil menilai, kenaikan harga BBM saat ini akan berimplikasi terhadap bukan hanya meningkatkan angka kemiskinan, namun berdampak signifikan terhadap angka kematian, karena daya beli yang tidak kunjung membaik.

Dhanil pun menilai kebijakan kenaikan harga BBM saat ini minim empati. "Saya berpendapat dan berpandangan, policy yang kita hasilkan sekarang kurang antisipatif dan kurang prediktif dengan apa yang terjadi, dan minim empati," tegas Dhanil.

Pernyataan Dhanil itu langsung direspon oleh Sri Mulyani. Dia menjelaskan APBN 2022 disusun oleh pihaknya pada 2021. Pada saat itu, kata Sri Mulyani, pihaknya melihat ekonomi dunia akan pulih, Indonesia akan pulih. Pasti permintaan barang dan jasa meningkat, termasuk jumlahnya untuk konsumsi Pertalite dan Diesel, masing-masing 23 juta kilo liter dan 15 juta kilo liter, dan kemungkinan masih akan lebih dari itu.

"Waktu menyusun APBN growth tahun depan atau tahun ini seperti apa, kurs seperti apa, harga minyak US$ 63 per barel karena menganggap ekonomi sedang pulih di awal dan tidak melihat akan terjadi perang, yang naiknya (harga minyak) menjadi lebih tinggi.

Jadi memang selalu deviasi asumsi yang akhirnya terjadi, membuat postur APBN deviasi dan mengalami tekanan," jelas Sri Mulyani.

Akibat kenaikan harga minyak dunia karena adanya perang Ukraina dan Rusia tersebut, akhirnya membuat pemerintah mengubah asumsi harga minyak dari US$ 63 per barel menjadi US$ 100 per barel, sehingga belanja subsidi dan kompensasi energi pun membengkak dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

Sri Mulyani menyadari bahwa alokasi Rp 502,4 triliun tersebut kenyataanya tak luput dinikmati oleh mereka masyarakat mampu, yang punya kendaraan bermotor.

Namun, pemerintah menjamin pemberian subsidi tersebut sudah termasuk ke dalam rumah tangga desil 1-10 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kita hitung 40% masyarakat termiskin, biaya hidup mereka akan naik. Dalam hitungan kita di dalam data Susenas, mereka terbebani lebih dari Rp 8 triliun, pemerintah memberikan Rp 24 triliun sebagai kompensasi. Ini salah satu mekanisme mengurangi sedikit kekurangadilan," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebutkan, dalam melihat kebijakan yang diambil pemerintah harus melihat secara keseluruhan. Setiap gerakan, setiap perubahan selalu ada konsekuensi.

"Kebijakan publik dimensinya pasti beragam, kalau di dalam debat-debat sosial bisa membicarakan 1-2 aspek semacam argumentasi yang menyentuh.

Kami tadi mengatakan 'ibu kayaknya minim empati' itu kan asik banget, minim empati," kata Sri Mulyani. "Padahal kalau ngomong empati itu apa dan melihatnya di dalam angka, saya juga akan mengatakan rasanya tidak, Dhanil.

Saat ini saya berjuang untuk rakyat yang membutuhkan untuk dapat APBN lebih banyak, itu yang disebut empati," kata Sri Mulyani lagi. Adapun untuk menangani program kemiskinan dan mengurangi angka kematian di Indonesia, pemerintah sudah memiliki program yang absolut, mulai dari ibu melahirkan, ibu hamil, sampai anak-anak kurang gizi.

"Kemiskinan kita punya program kemiskinan absolut, kita punya program intervensi sampai level rumah tangga, bicara kematian atau kesehatan kita juga punya anggaran bidang kesehatan, itu tak lepas dari policy APBN, terutama berhubungan BBM yang kamu sebutkan," tutur Sri Mulyani.(ms)

Editor: Markus Sitanggang

Bagikan melalui:

Komentar