YLBH AKA Mendesak Pelabuhan PPI Kuala Tuha Minta Dikelola Daerah

YLBH AKA Mendesak Pelabuhan PPI Kuala Tuha Minta Dikelola Daerah Dok

SINARPAGINEWS.COM, BANDA ACEH - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH AKA) Nagan Raya mendesak pihak pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh terkait dengan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Kuala Tuha, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya.

"Ini perlu perhatian penuh dan khusus pihak pemerintah karena status PPI tersebut berada pada kewenangan pemerintah Aceh," jelas Direktur YLBH AKA Nagan Raya, Muhammad Dustur, Selasa (27/9/2022).

Ia juga menyampaikan dalam waktu dekat akan menyurati pihak pemerintah Aceh atas dasar terhadap masyarakat nelayan tidak maksimal fasilitas dimiliki mulai dari pembangunan lanjutan jety dan break water atau pemecah ombak dan fasilitas PPI yang sangat menyedihkan.

"Ini butuh perhatian khusus pihak pemerintah Aceh," katanya.

Ia menyampaikan bangunan yang dimiliki oleh PPI Kuala Tuha cuma butuh perhatian maksimal saja maka sektor perikanan akan maju apabila ini ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

"Harapan kita YLBH AKA Nagan Raya kepada pemerintah Aceh atau pihak terkait jangan melihat sektor perikanan pada masyarakat nelayan kecil dengan sebelah mata," ungkapnya.

Dikatakan, perhatian penuh apabila ini selesai maka akan tumbuh perekonomian maksimal sehingga pendapatan daerah dan pemerintah Aceh akan lebih baik untuk meningkatkan roda perikonomian nelayan Nagan Raya.

Hal serupa juga disampaikan Koordinator PPI Kuala Tuha Samsul Bahri, mengatakan sarana dan prasarana sudah diajukan ke pemerintah Aceh melalui Dinas kelautan dan Perikanan Aceh.

Terpisah, Kasi Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Zulferdi, Selasa (28/9/2022) yang dikonfirmasi menyampaikan tidak ada masalah bila PPI Kuala Tuha diminta dan dikelola oleh daerah.

"Tidak ada masalah buat saja surat dari Pemkab Nagan Raya dan DPRK kalau ingin mengelola PPI," jelasnya.

Dikatakan, PPI Kuala Tuha masuk kategori Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. "Provinsi kelola sejak tahun 2021," ungkapnya.

Ketika dikelola provinsi juga ditandatangani oleh Sekda Nagan Raya dan Sekda Aceh, ketika dijabat Taqwallah.

"Kita sebenarnya repot juga puluhan Pelabuhan yang dikelola di Provinsi," jelasnya.

Dikatakan, sebelum ke serahkan ke provinsi pelabuhan tersebut banyak pihak yang terlibat untuk diverifikasi tidak hanya Sekda saja. (spn/aceh)

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar