SINARPAGINEWS.COM, YOGYAKARTA - Pernyataan Presiden Jokowi terkait ancaman kelaparan dan krisis pangan sudah berulang kali disampaikan. Presiden Jokowi menyebut bahaya jika Indonesia menggantungkan pangan kepada impor. Namun fakta berbicara lain. Pernyataan politik tersebut tidak disertai keberpihakan kepada politik anggaran.

"2021 kementerian pertanian mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 6,3 Triliun, dari semula Rp 21,8 tahun 2020 Triliun menjadi Rp 15,5 Triliun. Anggaran 2022 menjadi 14.45 Trilyun. Anggaran 2023 naik sedikit menjadi 25.318 Trilyun. Keberpihakan Presiden kepada pertanian masih sebatas wacana," papar Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono dalam keterangannya, Kamis (18/5/2023).

Riyono menyebut, heboh publik soal subsidi bagi kendaraan listrik rasanya tidak adil untuk saat ini dilaksanakan oleh negara. Kebutuhan kendaraan listrik tidak semendesak pengentasan kemiskinan ekstrem. Desa sebagai pusat pembangunan dan sekaligus pusat kemiskinan masih membutuhkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"Kenapa subsidi pupuk turun terus? Apa dianggap tidak penting? Apa lebih penting subsidi kendaraan listrik dibanding subsidi pupuk?" tanya Riyono.

Data Kementerian Perindustrian, besaran subsidi motor listrik pada 2023 akan digelontorkan sebesar Rp 1,4 triliun. Kemudian pada 2024 naik menjadi Rp 4,2 triliun untuk 600.000 kendaraan listrik.

Bus listrik juga akan mendapatkan subsidi dari pemerintah sebanyak Rp 48 miliar pada 2023. Lalu pada 2024 naik menjadi Rp 144 miliar.

Tahun 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Artinya, dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 T.

"Angka subsidi pupuk berkurang 10 T bagi petani ini sangat penting, kebijakan ini membuktikan bahwa sesungguhnya pertanian dan petani sudah bukan menjadi prioritas Presiden Jokowi," ulas Riyono.

Editor: Red