Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Rp.84.880.360.212,16 pada DINKES Kota Bandung Dipertanyakan

Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Rp.84.880.360.212,16 pada DINKES Kota Bandung Dipertanyakan

SINARPAGINEWS.COM, KOTA BANDUNG - Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat secara uji petik atas saldo Persediaan pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kota Bandung menunjukkan hal berikut: Saldo Persediaan Dinas Kesehatan per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp.84.880.360.212,16 dengan rincian sebagai berikut: Berdasarkan dokumen persediaan dan Berita Acara stock opname per 31 Desember 2021 diketahui Saldo Persediaan Dinas Kesehatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 95.042.904.278,93 dengan rincian pada tabel 23 berikut:

Dengan demikian penyajian saldo persediaan per 31 Desember 2021 di neraca tidak berdasarkan Berita Acara stock opname per 31 Desember 2021.

BPK melakukan pengujian terhadap hasil stock opname per 31 Desember 2021, dengan hasil sebagai berikut:

1) Selisih Lebih dan Selisih Kurang Fisik Persediaan Pada tanggal 14 Februari 2022. BPK bersama-sama dengan Inspektorat dan Pengurus Barang Dinas Kesehatan melakukan stock opname atas Persediaan Obat-obatan dan Bahan Material Habis Pakai pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan.

Berdasarkan stock opname, dokumen persediaan serta perhitungan tarik mundur diketahui terdapat selisih lebih catat dan kurang catat Persediaan. Adanya selisih lebih dan kurang fisik persediaan tersebut karena tidak akuratnya pencatatan mutasi persediaan di Gudang Farmasi.

2) Pencatatan Kartu Barang pada Gudang Farmasi Tidak Tertib Petugas pengelola Gudang Farmasi tidak mencatat mutasi persediaan pada saat terjadi penerimaan dan/atau pengeluaran barang persediaan pada kartu barang. Pada pemeriksaan fisik persediaan tanggal 14 Februari 2022, kartu barang mencatat mutasi sampai dengan tanggal 31 Januari 2022. 

Petugas pengelola Gudang Farmasi dan Kepala Gudang Farmasi menjelaskan hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan personil di Gudang Farmasi yang menangani pengelolaan persediaan, administrasi pencatatan, dan distribusi obat/BMHP untuk 80 UPT Puskesmas, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT).

Tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran II.06 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, Paragraf 14 yang menyatakan bahwa pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar