Empat Paket Pekerjaan Dinas Perdagangan/Perindustrian dan DLH Kab.Cirebon Patut Diselidiki

Empat Paket Pekerjaan Dinas Perdagangan/Perindustrian dan DLH Kab.Cirebon Patut Diselidiki

Volume Empat Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dua OPD Kurang dari yang Ditetapkan dalam Kontrak Sebesar Rp518.171.916,41, Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp13.286.380,32, serta Kemahalan Harga Sebesar Rp186.510.346,68

SINARPAGINEWS.COM, KAB.CIREBON -  Pemerintah Kabupaten Cirebon TA 2021 menganggarkan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp88.835.933.747,48 dengan realisasi sebesar Rp 83.206.661.924,00 atau 93,66%.

Hasil pemeriksaan secara uji petik BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1).Volume Pekerjaan Lanjutan Pasar Pasalaran 4 Kurang dari yang Ditetapkan dalam Kontrak Senilai Rp37.798.901,00
Pekerjaan Lanjutan Pasar Pasalaran 4 dilaksanakan oleh CV. BR berdasarkan Kontrak Pekerjaan Nomor 602.21/1565-APBDPPK. DISPERDAGIN /2021 tanggal 1 Oktober 2021 dengan nilai kontrak sesuai dengan addendum sebesar Rp1.886.636.000,00. Waktu pelaksanaan sesuai SPMK adalah selama 90 hari kalender terhitung sejak 1 Oktober 2021 dan berakhir 29 Desember 2021.

2).Volume Pekerjaan Pembangunan Pasar Pasalaran Weru (Bankeu) Kurang dari yang Ditetapkan dalam Kontrak Senilai Rp66.350.658,18 dan Kemahalan harga sebesar Rp186.510.346,68

Pekerjaan Pembangunan Pasar Pasalaran Weru (Bankeu) dilaksanakan oleh CV. F berdasarkan Kontrak Pekerjaan Nomor 602.1/1134-
APBD-PPK-DISPERDAGIN/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dengan nilai kontrak sesuai dengan addendum sebesar Rp9.000.000.000,00. Waktu
pelaksanaan sesuai SPMK adalah selama 120 hari kalender terhitung sejak 6 Agustus 2021 dan berakhir 3 Desember 2021.3)

3).Volume Pekerjaan Revitalisasi Pasar Kue Weru Kurang dari yang Ditetapkan dalam Kontrak Senilai Rp40.347.019,94 dan Denda
Keterlambatan Belum Dikenakan Senilai Rp13.286.380,32

Pekerjaan Revitalisasi Pasar Kueh Weru dilaksanakan oleh CV. JP berdasarkan kontrak nomor 602.1/1160-APBD-PPK-DISPERDAGIN/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dengan nilai kontrak addendum sebesar Rp12.302.204.000,00. Waktu pelaksanaan sesuai SPMK adalah selama 120 hari kalender terhitung sejak 18 Agustus 2021 dan berakhir 15 Desember 2021. Pelaksanaan pekerjaan mengalami penambahan jangka waktu berdasarkan addendum Nomor 602.1/1866-APBD-PPKDISPERINDAGIN/ 2021 tanggal 8 Oktober 2021, menjadi 134 hari kalender sampai 29 Desember 2021.

Dinas Lingkungan Hidup

1) Volume Pekerjaan Pembangunan Alun-alun Dinas Lingkungan Hidup Penataan Ruang Terbuka Non Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kurang dari yang Ditetapkan dalam Kontrak Sebesar Rp373.675.337,29

Pekerjaan Pembangunan Alun-alun Dinas Lingkungan Hidup Penataan Ruang Terbuka Non Hijau dilaksanakan oleh CV. AGK berdasarkan Kontrak Pekerjaan Nomor 602.1/158-APBD-PPK-LH/2021 tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp11.650.530.000,00. Waktu pelaksanaan sesuai SPMK adalah selama 135 hari kalender terhitung sejak 16 Agustus 2021 dan berakhir 28 Desember 2021. Pelaksanaan pekerjaan mengalami penambahan jangka waktu berdasarkan addendum Nomor 602.1/259.1-APBD-PPKLH/ 2021 tanggal 14 Desember 2021, menjadi 137 hari kalender terhitung sejak 16 Agustus 2021 sampai dengan 30 Desember 2021.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp477.824.896,47 (Rp37.798.901,00 + Rp66.350.658,18 + Rp373.675.337,29),
potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp40.347.019,94, kekurangan penerimaan denda sebesar Rp13.286.380,32 dan pemborosan keuangan daerah senilai Rp186.510.346,68.

BPK RI Perwakilan Jawa Barat merekomendasikan kepada Bupati Cirebon agar memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk: Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp 477.824.896,47 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah.

Memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp 40.347.019,94 dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum disetor sebesar Rp 13.286.380,32 sesuai ketentuan yang berlaku.

Bang Khoirul Anwar, Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)  DPD Jawa Barat  

Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPD Jawa Barat Khoirul Anwar minta pihak Dinas Perdagangan - Perindustrian dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon mempertanggungjawakan memberikan penjelasan secara transparan ke publik terkait adanya Volume Empat Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dua OPD Kurang dari yang Ditetapkan dalam Kontrak Sebesar Rp518.171.916,41, Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp13.286.380,32, serta Kemahalan Harga Sebesar Rp186.510.346,68 yang cukup pantastis dan mengejutkan buat wong cilik.

"Kami LAKI Jabar akan usut terus realisanya agar supaya masyarakat tahu dan LAKI Jabar akan melakukan kordinasi atas temuan adanya dugaan perampokan uang negara melalui upaya pelaporan kepada pihak penegak hukum dan kapada Kejati Jabar untuk menyelidiki "Tandas Khoirul Anwar kepada Sinarpaginews.com, (23/9/2023).

Sementara dari pihak  Dinas Perdagangan - Perindustrian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sampai berita ini diturunkan belum ada memberikan keterangan,Volume Empat Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dua OPD Kurang dari yang Ditetapkan dalam Kontrak Sebesar Rp518.171.916,41, Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp13.286.380,32, serta Kemahalan Harga Sebesar Rp186.510.346,68 yang cukup pantastis.

 

 

 

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar