Pemerintah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan

Bukti Pertanggungjawaban Belanja BBM,Pemeliharaan,Suku Cadang Rp.296.260.925,Patut Dipertanyakan

Bukti Pertanggungjawaban Belanja BBM,Pemeliharaan,Suku Cadang Rp.296.260.925,Patut Dipertanyakan

SINARPAGINEWS.COM, SUMSEL KOTA PRABUMULIHSistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, selama ini kurang memberikan contoh yang baik dan benar buat masyarakat dan patut dipertanyakan kinerja aparatur negara yang telah bekerja bertahun tahun. (red)

Ali Sopyan Wakil Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO)

Ali Sopyan Wakil Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO) menyoroti ada nya dugaan kasus tindak pidana korupsi di pemerintahan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan yang Aparat Penegak Hukum (APH) tidak boleh lengah, terkait Bukti Pertanggungjawaban Belanja BBM, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Suku Cadang Sebesar Rp296.260.925,00, oknum pejabatnya patut di periksa dan di tangkap.

Ali Sopyan, "Aparat Penegak Hukum jangan dan terkesan  lemah dan  mandul, saya minta tangkap dan panggil jika benar merugikan negara jangan pandang bulu, hal ini jangan biarkan para oknum -oknum koruptor berdasi merajalela di Kota Prabumulih.” tandas Bang Ali kepada SINARPAGINEWS.COM. (6/12/2025)

Dari Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, menganggarkan Belanja Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp170.365.000,00 dengan realisasi sebesar Rp170.365.000,00 atau 100% dari anggaran.

Belanja Suku Cadang Alat Angkutan sebesar Rp79.635.000,00 dengan realisasi sebesar Rp79.632.000,00 atau 100% dari anggaraan, dan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp90.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp89.676.000,00 atau 99,64% dari anggaran.

Berdasarkan hasil konfirmasi dan Uji petik BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan kepada Bendahara Pengeluaran, belanja tersebut digunakan untuk operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 11 kendaraan dinas yang digunakan oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Ketenagaan Kepala Bidang Kebudayaan, Kepala Bidang Pembinaan SD, Kepala Bidang Pembinaan SMP, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Kasubag Keuangan, Koordinator Pengawas, dan terdapat dua mobil operasional yang digunakan untuk pegawai yang membutuhkan.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja, konfirmasi kepada  SPBU, serta permintaan keterangan kepada pengguna kendaraan dinas dan Bendahara Pengeluaran menunjukkan bahwa terdapat pertanggungjawaban Belanja BBM, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Suku Cadang sebesar Rp.296.260.925,00.

Tidak sesuai kondisi  sebenarnya dengan uraian sebagai berikut. a.Pertanggungjawaban Belanja BBM sebesar Rp146.165.000,00 tidak sah Mekanisme pertanggungjawaban belanja BBM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan dengan sistem penggantian uang oleh Bendahara Pengeluaran kepada penggunaan kendaraan dinas setelah menyampaikan struk asli pembelian BBM dari pihak SPBU.

Berdasarkan hasil rekapitulasi atas bukti pertanggungjawaban berupa struk pembelian BBM diketahui bahwa pertanggungjawaban tersebut tidak menjelaskan penggunaan BBM setiap kendaraan dinas untuk masing-masing pengguna kendaraan. Bukti yang disampaikan hanya berupa bukti struk dari SPBU yang ditagihkan melalui mekanisme GU setiap triwulan oleh Bendahara Pengeluaran.

Hasil rekapitulasi atas dokumen pertanggungjawaban belanja BBM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa jumlah bukti pertanggungjawaban belanja BBM sebesar Rp170.365.000,00 berupa struk pembelian BBM dari SPBU di wilayah Kota Prabumulih.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas bukti struk BBM yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan konfirmasi kepada pihak SPBU tempat pembelian BBM menunjukkan bahwa struk BBM yang disampaikan dalam bukti pertanggungjawaban sebesar Rp146.165.000,00 tidak sesuai dengan struk BBM asli yang dikeluarkan oleh pihak SPBU dan tidak dibelanjakan.

Hasil permintaan keterangan kepada pengguna kendaraan dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa pengguna kendaraan dinas selama tahun 2022 tidak pernah menagihkan biaya penggantian Belanja BBM dan menyampaikan struk BBM kepada Bendahara Pengeluaran, kecuali untuk kendaraan dinas yang digunakan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditagihkan dari bulan September s.d. Desember 2022.

Permintaan keterangan lebih lanjut kepada Bendahara Pengeluaran menyatakan bahwa struk BBM yang dipertanggungjawabkan merupakan struk BBM yang dibuat dan dicetak sendiri oleh Bendahara PengeluaranPertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan dan Suku Cadang sebesarRp150.095.925,00 tidak sah.

Hasil rekapitulasi atas bukti pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan dan Suku Cadang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa terdapat realisasi belanja sebesar Rp193.166.850,00 yang digunakan untuk pemeliharaan dan suku cadang kendaraan dinas berupa biaya service, penggantian suku cadang, penggantian oli, perbaikan dan pengecatan mobil, penggantian kaca mobil dan penggantian ban mobil. Realisasi Belanja Pemeliharaan dan Belanja Suku Cadang pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp169.308.000,00.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan dan Suku Cadang yang melebihi realisasi sebesar Rp23.858.850,00.

Hasil permintaan keterangan kepada pengguna kendaraan dinas menyatakan bahwa dua orang pengguna kendaraan dinas selama tahun 2022 hanya menagihkan penggantian ban dan pengecatan mobil dinas, sedangkan untuk biaya pemeliharaan lainnya tidak pernah ditagihkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Hasil permintaan keterangan kepada Bendahara Pengeluaran menyatakan bahwa bukti pertanggungjawaban belanja pemeliharaan dan penggantian suku cadang berupa kuitansi dari toko merupakan bukti yang dibuat dan ditulis sendiri oleh Bendahara Pengeluaran. Namun selama tahun 2022 Bendahara Pengeluaran pernah melakukan pembayaran belanja pemeliharaan dengan jumlah sebesar Rp19.212.075,00.

Berdasarkan nota asli yang disampaikan pada bukti pertanggungjawaban. Dengan demikian terdapat belanja pemeliharaan dan penggantian suku cadang tidak sesuai dengan kuitansi asli dan tidak dilaksanakan sebesar Rp150.095.925,00 (Rp169.308.000,00 - Rp19.212.075,00).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Prabumulih pada Pasal 132. (wry)

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar