SINARPAGINEWS.COM, SEMARANG – Permasalahan pupuk sudah menjadi PR lama yang tak kunjung selesai. Pasalnya, keluhan petani akan ketersediaan dan mahalnya harga pupuk selalu menjadi keluhan dan aspirasi petani dari tahun ke tahun.
Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Riyono mengungkapkan bahwa dalam setiap kunjungannya, Ia menerima keluhan dan aspirasi terkait harga pupuk yang sulit dijangkau. Ketersediannya-pun sangat terbatas, baik pupuk subsidi maupun non-subsidi.
Memasuki awal musim tanam, Pemerintah mendorong peningkatan produksi beras, Pemerintah telah menyiapkan 1,7 juta ton pupuk, yang mana 1,2 ton adalah pupuk subsidi sementara 0,5 ton lainnya adalah pupuk non-subsidi. Kendati demikian, Riyono mengungkapkan bahwa ketersediaan pupuk di Indonesia, utamanya pupuk subsidi perlu dikawal dengan serius untuk menghindari penyalahgunaan dan permainan oleh oknum tertentu hingga mafia pupuk.
Hal tersebut bukan tanpa dasar, Pasalnya laporan kunjungan Komisi IV DPR-RI (30/11/2023) mengungkapkan adanya indikasi mafia pupuk yang mempengaruhi ketersediaan pupuk baik subsidi maupun non-subsidi di lapangan lantaran ketersediaan pupuk begitu berbanding terbalik dengan total produksi dan ketersediaannya.
Indikasi tersebut diperkuat dengan temuan kasus penyalahgunaan penyaluran pupuk subsidi di Kebumen yang merugikan negara sebesar 8,6 Miliar Rupiah pada awal Oktober tahun 2023 lalu. Tersangka menjual pupuk subsidi keluar dari wilayahnya dan mengakibatkan kelangkaan pupuk di sejumlah wilayah di Kabupaten Kebumen.
“Uang subsidi pupuk 2023 hanya 26 Trilyun, hanya urea dan NPK yang di subsidi oleh pemerintah. Per april sudah 2.06 juta ton pupuk disalurkan. Tetapi kenapa di lapangan petani sulit mendapatkan? Kemana pupuk subsidi itu di salurkan? Ini yang perlu menjadi perhatian, perlu ditelusuri dan diawasi untuk segera diselesaikan,” tanya Riyono.
Riyono menjelaskan bahwa Pemerintah tidak hanya bertanggungjawab untuk menjamin ketersediaan stok pupuk, namun juga menjamin pupuk tersebut terdistribusi dengan baik. Distribusi pupuk baik subsidi maupun non-subsidi semestinya perlu dikawal dan dipantau dengan baik. Bila perlu, Pemerintah bisa menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk non-subsidi. Dengan begitu mafia akan sulit mempermainkan harga di pasaran. Karena masyarakat dapat turut memantau dan mengawasi, agar mafia yang terindikasi dapat segera ditindak.
Lebih lanjut, Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS ini berharap, masyarakat dapat turut mengawasi penyaluran pupuk subsidi di lapangan dengan melaporkan segala tindak penyalahgunaan dan kecurangan. Hal tersebut ditujukan agar Pemerintah melalui aparat dapat segera memproses sekaligus memberikan efek jera, juga tekanan pada pelaku da jaringan mafia lainnya.
“Pemerintah sudah menyediakan 1,7 juta ton pupuk sebagai amunisi petani di musim tanam awal tahun ini. Untuk menjamin subsidi tersebut tersalurkan dengan baik, Pemerintah perlu mengawal dengan baik. Pastikan tak ada penyalagunaan utamanya dalam ditribusi. Masyarakat juga kami harap turut mengawasi penyaluran pupuk subsidi. Jangan ragu untuk segera melaporkan segala bentuk tindak penyalaghunaan dan kecurangan di lapangan, agar bisa segera diproses,” pungkas Riyono.
Editor: Red
