Terkait Bansos, Bupati Indramayu Minta Masyarakat Punya Budaya Malu

Terkait Bansos, Bupati Indramayu Minta Masyarakat Punya Budaya Malu Dok Humas

SINARPAGINEWS.COM, INDRAMAYU – Meningkatnya jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) untuk tahun 2024 di Kabupaten Indramayu, tidak berarti terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin.


Sebab data penduduk miskin di Kabupaten Indramayu justru mengalami penurunan. Sesuai data BPS, penduduk miskin tahun 2022 di Kabupaten Indramayu tercacat 12,77 persen dengan 227.432 KPM.


Sementara untuk tahun 2023 penduduk miskin di Kabupaten Indramayu turun menjadi 12,13 persen dengan 260.190 KPM.


Terkait data-data KPM yang diterima Pemkab Indramayu untuk program BP-CBP, itu berasal dari Badan Pangan Nasional, merujuk data yang sama dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.


“Jadi kelihatannya penduduk miskin bertambah, karena KPM juga naik. Padahal semua karena kami tidak cukup waktu melakukan verifikasi dan validasi data KPM,” jelas Bupati Indramayu, Nina Agustina, Senin 5 Februari 2024.


Nina menduga, naiknya jumlah KPM akibat adanya ketidakcocokan data di lapangan. Terlebih dia mendapatkan banyak laporan adanya warga yang sudah mampu justru masuk dalam daftar KPM penerima bansos.


“Saya imbau agar masyarakat mulai menerapkan budaya malu. Yang merasa sudah mampu, informasikan kepada petugas kami di lapangan agar kuotanya bisa dialihkan kepada warga yang benar-benar yang membutuhkan,” tegas Nina.


Sebelumnya, Pemkab Indramayu dan Bulog setempat menyalurkan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) untuk tahun 2024.


Penyaluran BP-CBP dipantau langsung Bupati Indramayu, Nina Agustina. Nina bersama Pimpinan Cabang Perum Bulog Indramayu, Ilhamsyah, melihat langsung proses penyaluran bantuan di sejumlah desa.


Sekadar informasi, BP-CBP menjadi salah strategi yang terus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.


Strategi lain diantaranya adalah pengurangan pengeluaran beban masyarakat melalui program perlindungan dan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan dan bantuan sosial BPNT dan PKH.


Kemudian, strategi lainnya di bawah kepemimpinan Nina Agustina yakni pengurangan kantung-kantung kemiskinan seperti program sanitasi berbasis masyarakat, program rumah tidak layak huni, serta program perbaikan akses jalan.


Sementara strategi berikutnya yang dilakukan pemerintah dalam menurunkan kemiskinan adalah strategi meningkatkan pendapatan, ekonomi dan kesejahteraan melalui program pemberdayaan masyarakat.

Editor: Haris Rojangi

Bagikan melalui:

Komentar