Sidang PKPU Mulai Digelar, Pemohon Minta PT HK Selesaikan Kewajiban

Sidang PKPU Mulai Digelar, Pemohon Minta PT HK Selesaikan Kewajiban Dok Humas Suasana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).

SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA - CV Duta Sarana Mandiri akhirnya mengambil langkah hukum lainnya dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon yaitu yaitu PT Hutama Karya (Persero) dan PT Timas Suplindo. Dalam sidang perdana PKPU, Kuasa Hukum CV Duta Sarana Mandiri, Irwan SE, SH, M.Akt didampingi Ni Luh Putu Aryani SH, MH, menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan karena adanya ketidakadilan terkait dengan tagihan utang kepada Termohon.

"Kami melakukan proses PKPU ini karena terjadi ketidakadilan atas tagihan kami dengan total yang belum dibayarkan sekitar Rp.1,1 Milyar," ujar Irwan kepada wartawan disela-sela sidang PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).

Dalam kurun waktu sejak Oktober 2021 hingga sekarang, kata Irwan, klien kami tidak mendapatkan haknya selaku mitra BUMN Hutama Karya. Pekerjaan sudah diselesaikan dengan baik tetapi pihak Hutama Karya tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang seharusnya diterima. 

"Adapun pembayaran yang kami terima sangat kecil dan tidak menutupi biaya operasional kami. Bersumber dari itulah maka kami berusaha melakukan penagihan secara baik-baik namun tidak tercapai hingga kini meskipun telah diberikan somasi," ungkap Irwan.

Disaat yang sama, Kuasa Hukum Ni Luh Putu Aryani SH, MH menilai bahwa proses permohonan PKPU sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2024 tentang Kepailitan dan PKPU.

"Kalau masalah proses, sudah sesuai dengan UU Nomor 37 tahun 2004. Jadi menurut kami, sudah seharusnya apa yang kami mohonkan yaitu PKPU. Dalam proses PKPU ini, kami berharap kepada Termohon dapat memenuhi pembayaran dan bunga berjalan yang sudah kami mohonkan dalam PKPU," pungkasnya. (***)

 

Editor: Chairul

Bagikan melalui:

Komentar