Diskominfo Sosialisasikan Program Vaksinasi Lewat Peuneugah Aceh

Diskominfo Sosialisasikan Program Vaksinasi Lewat Peuneugah Aceh

BANDA ACEH, -  Dinas Kominfo dan Persandian (Diskominfo) Aceh bekerja sama dengan INews TV Aceh menggelar acara "Peuneugah Aceh" tentang upaya Pemerintah Aceh dalam menyukseskan Program Vaksinasi Covid-19 di Gedung INews TV Aceh, Jumat (5/3/2021).

Juru bicara covid 19 Pemerintah Aceh Saifullah Abdul Gani mengatakan sejauh ini secara umum vaksinasi berjalan dengan baik.

Pada 15 Januari 2021 di Rumah Sakit Zainal Abidin, vaksinasi pertama sekali dilakukan adalah Gubernur Aceh, Setda, DPRA, Forkopimda seluruh pejabat kesehatan.

Selanjutnya diikuti oleh tenaga kesehatan di dua kabupaten kota yaitu Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, secara umum berlangsung baik dan pencapaiannya sudah cukup tinggi, memang ada beberapa kejadian efek samping namun sudah diantisipasi dengan baik.

"Persiapan yang dilakukan mulai dari penerimaan distribusi vaksin dan jumlah termasuk efek samping sudah diperhitungkan," sebutnya.

Ia menyebutkan hingga saat ini ada dua kabupaten yang sudah mencapai 68,9% yaitu Pidie, ini sudah diatas ekspetasi presiden yaitu 60%, namun di Aceh tetap masih terhitung rendah, rendah ini memang karena ada faktor-faktor kondisi masyarakat dan kondisi medisnya yang harus ditunda, namun secara umum berjalan dengan baik.

Kasie Promkes Dinas Kesehatan Aceh Suwarni menyebutkan, sesuai target jumlah sasaran tenaga kesehatan ada 56.470 tenaga kesehatan di 23 kabupaten kota.

"Sampai saat ini bulan 3 Maret untuk dosis yang pertama 90,5%, kemudian kita sedang menyelesaikan dosis yang kedua sampai 3 Maret kemaren 53,7% tentunya kita masih menunggu sampai minggu kedua tanggal 14, karena dua minggu kemudian kita akan vaksin kembali. Jadi untuk dosis kedua harapan kita sama seperti dosis yang pertama kita berikan," jelasnya.

Ia menceritakan, pada masa-masa awal, pihaknya mendapatkan beberapa kendala seperti ada tenaga kesehatan yang memperoleh informasi yang salah serta merasa takut untuk divaksinasi.

Namun dengan program dan gerakan yang dilakukan Pemerintah Aceh dengan langsung terjun ke lapangan yang dipimpim oleh Sekda Aceh, persoalan tersebut bisa teratasi.

"Alhamdulillah ketika kita sudah memberikan pemahaman dan semangat betapa pentingnya kita ini sebagai role model untuk masyarakat sehingga Aceh mendapatkan target cakupan yang tinggi, akhirnya kendala di awal tadi bisa teratasi," ungkapnya.

Ketua Komisi V DPR Aceh M. Rizal Falevi Kirani mengatakan, sejak tahap pertama ketika vaksin belum sampai ke Aceh, pihak komisi V DPRA sudah memanggil Dinas Kesehatan dan Pemerintah Aceh untuk menawarkan alternatif prosesnya.

"Misalnya ada skema, bagaimana caranya vaksin ini harus terealisasikan kepada masyarakat secara gamblang dan utuh serta kita pastikan masalah halal, aman dan nyaman walaupun secara nasional ada fatwa MUI namun kita khusus di Aceh harus ada fatwa MPU," ujar Falevi.

Menurut Falevi, ada hal paling penting dan yang tidak sanggup dibentung yaitu berita hoax tentang vaksin ini. Padahal vaksin tersebut merupakan salah satu upaya bersama untuk membendung penyebaran virus dari dalam dan ini yang harus tersampaikan kepada masyarakat.

Falevi berharap vaksinasi ini bisa berjalan 100% seluruh Aceh, tapi tidak dengan cara memberi denda. Mari kita diskusi dengan tidak ada pemaksaan karena ini hak-hak dasar sebagai manusia.

Ia menambahkan masyarakat Aceh itu sangat paham tentang vaksinasi. "Selama ada penjelasan secara komprehensif ilmiah dan gamblang saya yakin pasti masyarakat akan mudah menerimanya," katanya.

Mari kita membangun edukasi serta menyampaikan bahwa pentingnya vaksin ini kepada tenaga kesehatan di pelosok, sehingga bisa didistribusikan untuk masyarakat setempat. (spn/aceh)

Editor: wry

Bagikan melalui:

Komentar