Mengatasi Miss Komunikasi: Desa Cikarang dan LPAKN Projamin Bersinergi untuk Transparansi

Mengatasi Miss Komunikasi: Desa Cikarang dan LPAKN Projamin Bersinergi untuk Transparansi Chairul Ichsan Ketua Umum Srikandi TP. Sriwijaya Nyimas Aliah SE. S.Sos. M.Ikom dan Ketua I R.A. Aisyah SE. MM. memberikan apresiasi kepada Brigjen Pol. Purn. Drs. H. M. Ikhsan MH. dan Ibu Ida Jaya Ikhsan SE. MM. turut serta dalam perjalanan Goes to Yogyakarta Solo

SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA - Terkait viralnya pemberitaan Kepala desa Cikarang, Kecamatan Jampang Kulon, Sukabumi berinisial AY yang diduga menyalahgunakan anggaran dana desa tahun 2022 -2024 membuat LPAKN RI-PROJAMIN (Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara-RI-Prof Jaringan Mitra Negara) Tegar Prayogo SH mengklarifikasi duduk permasalahannya.

Tegar Prayoga SH menyatakan bahwa klarifikasi ini sudah disepakati, mengakui adanya miskomunikasi antara pihaknya dengan Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia Profesional Jaringan Mitra Negara (LPAKN RI Projamin), dan desa Cikarang. 

"Kami telah melakukan klarifikasi dan pertemuan intensif dengan perangkat desa, terutama Kepala Desa dan pihak Kecamatan. Dugaan-dugaan yang ada telah dikonfirmasi, dan mereka memberikan data serta klarifikasi secara faktual. Semua pertanyaan kami dijawab satu per satu oleh Kepala Desa dan perangkatnya," ujarnya saat konferensi pers di Senayan, Jakarta, Sabtu (6/7/2024).

Dalam kesempatan ini, Kades Asep Yudistira, selaku Kades desa Cikarang, menyampaikan permohonan maaf atas sambutan yang kurang baik saat kunjungan LPAKN Projamin ke desa Cikarang. Ia menjelaskan bahwa kesalahpahaman ini menyebabkan salah persepsi dan komunikasi antara pihak desa dan LPAKN Projamin.

"Saya mengambil hikmah dari kejadian ini agar saya pribadi sebagai kades dapat menjadi lebih baik ke depannya," ungkapnya.

Setelah dilakukan musyawarah, dia berharap kesalah pahaman ini dapat dijadikan pembelajaran dan menjalin silaturahmi yang lebih baik ke depannya.

"Kami juga merasa terbantu dengan sosialisasi yang dilakukan oleh tim LAPKN Projamin mengenai peran aktif kami sebagai pejabat desa untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan, sesuai dengan kepercayaan masyarakat terhadap kami di Desa Cikarang, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi," terangnya lagi.

"Bukan bahwa kami tidak memahami pentingnya keterbukaan informasi publik, namun kami merasa trauma dengan tindakan oknum yang mencoba memeras dan menekan kami," lanjutnya.

Setelah mendapat tekanan, tim LPAKN Projamin memberikan sosialisasi tentang cara-cara penanggulangan terhadap hal tersebut.

"Saya berharap dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat desa, khususnya desa Cikarang, tidak memiliki persepsi negatif terhadap saya dan para perangkat desa," harap Kades.

Dia juga memberikan penjelasan mendalam terkait dugaan yang disampaikan oleh tim LAPKN Projamin, mencakup bukti, kegiatan, dan laporan secara menyeluruh.

Tegar Prayoga SH menambahkan, poin utamanya adalah bahwa desa tidak menolak sosial kontrol, terutama di wilayah ini. Setiap kunjungan harus diterima dengan baik dan dipahami maksud serta tujuannya terlebih dahulu.

"Apabila terjadi penekanan atau hal serupa di masa depan, saya berharap tindakan tegas dilakukan untuk mencegah terbentuknya oknum yang mengganggu ketenangan perangkat desa," tandasnya.

Diketahui, dugaan laporan yang muncul antara tahun 2022-2024 menyebutkan bahwa desa belum melakukan pembaruan terkait bantuan yang sudah diterima atau perkembangan ekonominya, terutama terkait BLT yang saat ini termasuk dalam kategori miskin ekstrim. Hal ini dimaksudkan untuk menurunkan tingkat bantuan karena terjadi peningkatan ekonomi pasca pandemi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Apdesi Nurman Saleh dari Kecamatan Jampang Pulon yang mengawasi 10 desa/kelurahan menyatakan bahwa mereka telah melakukan silaturahmi dengan LAPKN Projamin. Dia bersyukur atas hikmah dari kejadian ini, merasa ada jalan ketika menghadapi oknum yang tidak bertanggung jawab di wilayah mereka, sehingga kunjungan ke desa mereka tidak hanya memberikan solusi tetapi juga tidak menimbulkan trauma.

"Apa yang disampaikan Kades Asep Yudistira bahwa pemahaman mereka terhadap media dan lembaga ke depan akan lebih baik untuk menghindari miskomunikasi," ucapnya.

"Dengan adanya LAPKN Projamin, mereka berharap dapat berkolaborasi dan berharap hal ini akan menjadi proyek bagi Kecamatan Jampang Pulon dalam merespons setiap kegiatan yang melibatkan sosial kontrol," pungkasnya.

Editor: Chairul

Bagikan melalui:

Komentar