Gubernur: Pembangunan Pariwisata Mendukung Pemulihan EKonomi DIY

Gubernur: Pembangunan Pariwisata Mendukung Pemulihan EKonomi DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X Gubernur DIY

SINARPAGINEWS, YOGYAKARTA – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X didampingi Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) DIY melakukan Rapat Koordinasi dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. Rapat Koordinasi dilaksanakan di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. (Rabu (19/05) 

Tujuan Rakor kali ini, untuk merumuskan strategi pengawasan keuangan dan pembangunan guna menguatkan komitmen bersama. Selain itu, Rakor juga bertujuan untuk memastikan efektivitas keuangan dan pembangunan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berbasis pada potensi unggulan DIY di sektor pariwisata.

Gubernur DIY memberikan apresiasi kepada BPKP untuk pertemuan ini. Gubernur menganggap pertemuan kali ini kaya akan makna, karena tema yang dipilih relevan dan kontekstual, dengan tajuk Pembangunan Pariwisata Mendukung Pemulihan Ekonomi DIY.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan gambaran besar topik Wisata-Gumregah, Ekonomi Cerah, Berbasis Desa Mandiri Budaya. “Topik ini memuat tiga pokok bahasan Trilogi; Wisata, Ekonomi, dan Desa sebagai locus. Trilogi adalah satu kesatuan gagasan yang terdiri atas tiga satuan yang mengembangkan satu tema, saling bertaut dan saling bergantung satu sama lain,” jelasnya.

“Desa Mandiri Budaya adalah salah satu penanda Keistimewaan DIY. Di luar DIY tidak ada istilah dan status Desa seperti itu,” tutur Sri Sultan. Desa Mandiri Budaya merupakan kesepakatan bersama dalam Kongres Kebudayaan Desa (2020).

Pemda DIY sudah memiliki pengalaman akan hal itu. Diketahui, diantaranya Desa-Desa seperti Mangunan, Breksi, dan Niten adalah desa yang berkembang dengan sektor wisatanya. Desa-Desa itu tumbuh dengan bantuan investasi di bidang pariwisata dari Gubernur DIY.

Dari pengalaman itu, Pemda DIY dan BPKP berupaya untuk mendesainnya menjadi lebih bagus dan menjadi sebuah kebijakan. Bagaimana cara agar 20 program yang telah disepakati Desa, bisa dalam satu kesatuan sistem report dan pertanggungjawabannya.

Adapun Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menekankan, program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota harus selaras dan focus untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah pandemi yang belum sepenuhnya berakhir.

“Ada tiga kunci agar pemulihan ekonomi lebih cepat, yaitu anggaran pemerintah pusat dan daerah (APBN dan APBD) yang efektif dan efisien mendukung prioritas pembangunan, serta peningkatan investasi karena prosedur yang semakin mudah,” jelasnya.

Oleh karena itu kata Ateh, BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah, sebagai media untuk membantu Pemda memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program/kegiatan/sub-kegiatan termasuk prioritas anggarannya.

“Saat ini sistem informasi evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD sudah siap digunakan dan dalam pelaksanaannya tentunya membutuhkan sinergi dan kolaborasi bersama APIP di daerah,” jelasnya lagi.

Menurutnya, sinergi dan kolaborasi pengawasan perlu dikedepankan untuk memastikan keselarasan program strategis antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu tambah dia, APIP daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan karakteristik risiko daerah setempat atau pengawasan tematik daerah.

Rapat Koordinasi Pengawasan Intern ini menghadirkan narasumber Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji, Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama, Deputi Kepala Perwakilan BI DIY Miyono, dan Kepala Perwakilan BPKP DIY Slamet Tulus Wahyana. Serta dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto, seluruh OPD DIY, Sekda, dan Inspektur di Wilayah DIY. (spn/fk)

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar