Isu Kental Kesenjangan Gender di Indonesia

Isu Kental Kesenjangan Gender di Indonesia Dok Kredit visual: freepik.com

SINARPAGINEWS.COM,PEREMPUAN - Isu kesetaraan gender di Indonesia masih sangat kental. Sebut saja di tempat kerja. Masih banyak pekerja perempuan kerap mendapatkan ketidakadilan dalam mendapatkan haknya, di antaranya hak pendapatan, kesehatan hingga hak untuk mengembangkan diri.

Padahal, jika kesetaraan gender diterapkan secara konsisten dalam sebuah perusahaan, dapat menimbulkan dampak positif yang luas. Apalagi jumlah perempuan hampir mencapai 50 persen.

Maka dari itu, kesetaraan gender memegang peranan penting untuk mencapai pertumbuhan sosial, politik dan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19, sejumlah sektor ekonomi terpukul yang berujung pada pemecatan karyawan hingga perusahaan gulung tikar.

Agenda penerapan kesetaraan gender pun mendapat tantangan. Apalagi sebelum pandemi, laporan The World Economy Forum (WEF) pada 2019 menyebutkan kesetaraan gender di tempat kerja belum banyak terpenuhi. Bahkan, laporan itu mengungkapkan butuh 257 tahun untuk mencapai kesetaraan gender yang ideal.

Di masa pandemi Covid-19, laporan WEF yang mengutip riset Caitlyn Collins, asisten profesor di Washington University, menuliskan bahwa pekerja perempuan yang telah berkeluarga menghadapi banyak kesulitan membagi waktu antara bekerja, mengurus rumah, dan mengurus anak.

Ini membuat perempuan pekerja terpaksa mengurangi jam kerja hingga lima persen atau setara dengan dua jam per minggu, karena harus melakukan pekerjaan domestik tatkala aturan stay at home berlaku. Sementara para suami, bekerja dari rumah seperti biasa dengan jam kerja yang sama dengan bekerja di kantor. Akibatnya, perusahaan melihat adanya ketidakefektifan pekerja perempuan yang harus bekerja di rumah,

“sehingga banyak perusahaan melihat pengurangan jam kerja, yang berarti mengurangi upah perempuan,” kata Collins.

Menurutnya, dari delapan sektor pekerjaan yang dilacak WEF, hanya dua sektor dinilai mencapai kesetaraan gender, yakni sektor "manusia dan budaya" serta "produksi konten". Sementara itu, perempuan masih sangat kurang terwakili di banyak sektor. Kondisi yang diperparah oleh pandemi dapat membawa "efek merusak" pada peluang ekonomi bagi perempuan di masa depan, demikian laporan tersebut memperingatkan.

Belum lagi krisis kesehatan Covid-19 telah mempercepat digitalisasi dan otomatisasi, serta menyebabkan lebih cepatnya disrupsi pada pasar tenaga kerja. Tetapi data menunjukkan bahwa kesenjangan gender lebih mungkin terjadi di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan teknis tertentu. Contohnya, hanya ada sepertiga atau bahkan lebih sedikit tenaga kerja perempuan di sektor teknik, data, kecerdasan buatan, dan komputasi awan.

Dalam konteks pandemi, perempuan juga lebih rentan mengalami peningkatan stres akibat pekerjaan ganda, baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar, akibat tutupnya sekolah dan terbatasnya ketersediaan layanan perawatan. Ini menjadi hambatan lain bagi perempuan untuk mendapatkan posisi kepemimpinan atau untuk mulai memasuki industri baru.

Tak hanya itu, dengan hanya 22,3% dari kesenjangan yang berhasil ditutup, pemberdayaan politik adalah yang paling tidak berkembang dari empat sektor kesenjangan gender yang dilacak oleh WEF. Kesenjangan telah melebar 2,4 poin sejak laporan tahun lalu.

Di semua negara yang diacak, perempuan hanya menduduki 25,7% dari sekitar 35.500 kursi parlemen dan 22,8% dari 3.400 lebih jabatan menteri di seluruh dunia. Dengan laju saat ini, dibutuhkan waktu 145,5 tahun untuk mencapai kesetaraan gender di ranah politik.

Setelah politik, partisipasi dan peluang ekonomi adalah kesenjangan yang paling tidak berkembang di posisi kedua. Untuk saat ini, dibutuhkan waktu 257,2 tahun bagi partisipasi ekonomi dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan.

Dalam dunia politik, menurut Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kaum perempuan jangan ragu terjun ke dunia politik. Sebab, perempuan memiliki karakteristik yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi krisis.

"Saya menegaskan bahwa perempuan butuh berpolitik karena politik butuh perempuan," kata Puan.

Lebih lanjut Puan mengatakan, kaca pembatas peran perempuan dalam berpolitik di Indonesia sudah runtuh saat Megawati Soekarnoputri menjadi perempuan pertama yang dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 23 Juli 2001.

"Saat ada yang bicara bahwa peran perempuan di politik selalu dibatasi oleh glass ceiling, sesungguhnya glass ceiling politik bagi perempuan Indonesia sudah diruntuhkan di hari Ibu Megawati dilantik menjadi Presiden," ujarnya.

Sejak saat itu, menurut Puan, peran perempuan di Indonesia terus berkembang pesat, banyak perempuan yang memegang peran strategis dalam setiap kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, lingkungan hidup, olahraga, ilmu pengetahuan, riset, dan lain sebagainya.

Puan menyampaikan, dalam bidang politik sudah banyak yang dicapai perempuan Indonesia seperti peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI.

"Pada periode 2014-2019 sekitar 17 persen anggota DPR adalah perempuan, periode 2019-2024 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR meningkat menjadi sekitar 21 persen. Sekarang banyak anggota perempuan DPR-RI yang menempati posisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan," katanya.

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar