BANDUNG - Meskipun Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi sekolah dan guru guna mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa.

 

Nyatanya, Pengenalan Kurikulum Merdeka di Indonesia masih menjadi pembahasan pro dan kontra yang hangat di kalangan pendidik, ahli pendidikan, dan masyarakat luas. 

 

Mengulas hal itu, Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bandung yang diketuai H. Osin Permana menggelar diskusi online pada Sabtu, (11/3/2023) malam dengan berbagai kalangan.

 

Hadir pada forum diskusi tersebut Wakil Ketua Komisi X, DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendy, para tenaga pendidik, insan pers, pemerhati Pendidikan dan kalangan masyarakat lainnya.

 

Pada forum yang bertajuk ‘Menakar Implementasi Kurikulum Merdeka dan Pembangunan Karakter Bangsa’ memuat beberapa pesan kritis para guru dan aktivis Pendidikan di Kabupaten Bandung.

 

Seperti halnya yang disampaikan peserta forum, Gina Lusiana, ia menyinggung bahwa dengan berubah-rubahnya kurikulum tersebut berpengaruh terhadapp kualitas Pendidikan di Indonesia yang sampai saat ini tidak jelas.

 

“Pendidikan di indonesia itu hanya sebagai kelinci percobaan. Kenapa? dengan gonta ganti nya kurikulum dari dulu yang saya tau, mencoba dengan KBK, coba dengan KTSP, Kurtilas dan sekarang kurikulum merdeka,” kata Gina berkomentar saat forum tersebut berlangsung.

 

Selain itu, Gina mempersoalkan gaji guru honorer yang tidak ada standar jelas. Ia memisalkan, seperti karyawan perusahaan sudah ada standar jelasnya seperti Upah Minimum Kerja (UMK).

 

Lebih lanjut Gina menyampaikan, terkait fasilitas sarana – prasarana mengajar harus mengikuti perkembangan zaman. Sehingga, lanjut Gina, guru mudah menyampaikan materi sesuai dengan perkembangan tersebut. Namun, tidak merusak adab anak zaman saat ini.

 

Selain Gina, beberapa peserta forum menyampaikan hal senada, mereka mengeluh dan mengkritisi kurikulim merdeka tidak dapat memberikan kontribusi yang jelas terhadap kualitas Pendidikan saat ini. Terlebih, mereka menilai sisi kekurangan daripada adanya kelebihan.

 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X, DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendy mengatakan, pihaknya tetap berupaya bagaimana caranya bahwa kurikulum merdeka bisa teregulasikan dengan jelas terkait arah kualitas Pendidikan. 

 

Melalui kewenangannya sebagai anggota DPR RI, persoalan tersebut telah ia sampaikan kepada Menteri Pendidikan. Namun, Dede mengakui, menyelesaikan persoalan tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan.

 

“Tidak ada acara lain, selain melakukan perubahan dan perbaikan nanti, maksudnya pemerintah saat ini tidak bisa merubah kembali begitu saja, maka upaya yang bisa kita lakukan sekarang adalah menghambat hal-hal yang bisa menurunkan kualitas Pendidikannya,” kata Dede Yusuf.

 

Terlebih, Dede Yusuf mengkhawatirkan, adanya unsur-unsur politis berbasik proyek di dunia Pendidikan, hal itu menurutnya sangat mempengaruhi arah Pendidikan di Indonesia jika tidak dibahas oleh pihak yang benar-benar berkompeten.

 

Forum diskusi yang dipandu oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bandung, H. Osin Permana itu memuat kesimpulan yang dianggap menjadi PR bersama. Beberapa kesimpulan tersebut disampaikan langsung oleh pemandu acara.

 

 H. Osin Permana pemandu Diskusi bertajuk 'Menakar Implementasi Kurikulim Merdeka dan Pembanunan Karakter Bangsa'. Foto: Dokumen.

 

“Pertama, konsep kurikulum merdeka ini sebuah konsep yang belum utuh, begitu ya,” kata H. Osin menyimpulkan hasil diskusi tersebut, disampaikan kepada seluruh peserta forum. 

 

“Kemudian (Kurikulum Merdeka) dianggap gampang padahal tidak pas dan belum utuh, terlebih juga terlalu cepat (tergesa-gesa),” ulas H. Osin. 

 

“Selain itu, juga terjadi penetrasi yang disebut dengan politik pendidikan membawa liberalisasi Pendidikan,” tuturnya. 

 

“Nah, ketika (terjadi) liberalisasi pendidikan, maka hakikat pendidikan yang kita harapkan itu menjadi jauh panggang dari api, kan begitu ya? Ini sesuatu yang sangat menyedihkan,” ujar H. Osin.

 

“Termasuk juga waktu itu, saya di fraksi Demokrat Kabupaten Bandung senantiasa mendengar, menyerap bagaimana suasana kebatinan dalam dunia pendidikan kita,” katanya. 

 

Lebih jauh H. Osin menjelaskan, meski sudah beberapa kali pihaknya di Fraksi Demokrat menyampaikan aspirasi dibidang Pendidikan, hal itu dirasa tidak memberikan pengaruh jelas terhadap perubahan kebijakan.

 

Termasuk, persoalan-persoalan kulitas pengajaran para guru, kualitas gaji guru, prasarana, dan keikutsertaan pihak yang tidak berkompeten dalam kebijakan didunia Pendidikan, namun dilibatkan.