SINARPAGINEWS.COM. GARUT – Di panggung-panggung resmi, Bupati dan Wakil Bupati Garut kerap melantangkan jargon “Garut Hebat”. Namun di balik gemerlap slogan itu, wajah pendidikan daerah ini justru menyuguhkan ironi. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang seharusnya menjadi ruang belajar anak putus sekolah, kini berubah menjadi “sarang kepentingan” yang meruntuhkan tata kelola pendidikan.
Direktur Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS), Ade Sudrajat, menilai fenomena PKBM di Garut bukan sekadar kelemahan manajerial, melainkan pembiaran sistemik yang merugikan masyarakat.
“PKBM itu awalnya dimaksudkan untuk anak-anak putus sekolah dan meningkatkan rata-rata lama sekolah. Faktanya, banyak yang fiktif, hanya mengejar dana, tanpa aktivitas pembelajaran nyata,” kata Ade, Selasa, 9 September 2025.
IPM Terpuruk di Jabar
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan keterpurukan itu. IPM Garut hanya 69,9, menempatkan kabupaten ini di peringkat 26 dari 27 di Jawa Barat. Angka itu jauh tertinggal dari rata-rata provinsi 74,92. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Garut pun cuma 7,85 tahun, di bawah rata-rata Jawa Barat 8,87 tahun.
“Pemerintah daerah terus bicara Garut Hebat. Tapi faktanya, IPM kita hebat dari bawah. Ini bukti pengawasan pendidikan di Garut gagal total,” ujar Ade.
Kritik Bupati, Desakan GIPS
Ironisnya, sehari sebelumnya Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegur keras jajaran Dinas Pendidikan. Ia mengakui hampir 90 persen PKBM di Garut bermasalah—tidak terakreditasi, bahkan sebagian diduga fiktif.
“Kalau hampir semua PKBM bermasalah, itu berarti ada yang salah secara struktural. GIPS mendesak audit menyeluruh, termasuk membuka transparansi anggaran. Jangan sampai PKBM jadi ATM oknum tertentu,” kata Ade.
“Garut Hebat” Jauh dari Kenyataan
Jargon Garut Hebat yang kerap dilontarkan pemimpin daerah terasa kian jauh dari realitas lapangan.
“Bagaimana mau hebat kalau pendidikan dibiarkan bobrok begini? PKBM fiktif, IPM jatuh, dan tata kelola pendidikan amburadul. Garut Hebat hanya jadi slogan, jauh sekali dari kenyataan birokrasi,” sindir Ade.
Generasi Terancam
Menurut GIPS, pembiaran PKBM bermasalah berarti menyiapkan “bom waktu sosial”. Rendahnya partisipasi sekolah, mutu guru yang minim, hingga jebloknya kualitas pendidikan, bisa memperparah lingkaran kemiskinan di Garut.
“Ini bukan sekadar angka IPM. Ini soal masa depan generasi Garut. Kalau PKBM terus jadi proyek bancakan, yang lahir bukan generasi hebat, tapi laporan hebat di atas kertas. Sementara rakyat tetap sengsara,” pungkas Ade.(nandy)
