Antara Mencuri Kakao, Getah Karet dan Menyebar Ujaran Kebencian

Antara Mencuri Kakao, Getah Karet dan Menyebar Ujaran Kebencian Ismet spn Nenek Minah. Foto: Istimewa.
PADA hakikatnya Indonesia merupakan Negara hukum. Dan mempunyai lembaga yaitu Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Dengan moto Rasta Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Bangsa. 
 
Tugas utamanya adalah sebagai penjaga keamanan, ketertiban, penegak hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Nasional Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonseia (KAPOLRI). Secara langsung berada di bawah wewenang dan tanggung jawab Presiden.
 
Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”). Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian bertugas:
 
melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 
Selain itu polisi juga berfungsi membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 
melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 
menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 
melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  
melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; 
serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 
Jika dilihat dari apa yang sedang terjadi di Indonesia sekarang, Polri belum sepenuhnya menegakan keadilan sebagaimana mestinya. Hukum di Indonesia dirasakan sudah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maksud dari istilah ini adalah bahwa keadilan di Negara ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah dari pada pejabat kelas tinggi, termasuk meraka yang dilindungi oleh penguasa negeri ini.
 
Sebagai contoh, kasus yang sedang menerpa salah satu tokoh banser yaitu Permadi Arya atau yang biasa dikenal dengan sebutan Abu Janda. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, pada hari senin, 1 februari 2021 memeriksa Permadi Arya atas cuitan “Islam adalah agama arogan” yang diunggah di twitter, senin (25/01/2021). 
 
Dugaan kasus rasisme Abu Janda. Foto: Ist
 
 
Kembali mendatangi Bareskrim Polri, kamis, 4 februari 2021, Permadi Arya juga dimintai keterangan atas dugaan ujaran rasisme yang ditunjukkan kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, terkait dengan twitnya, sabtu (02/01/2021). Yang dilaporkan oleh Ketua Bidang Hukum DPP KNPI Medi Rischa Lubis, kamis (28/01/2021).
 
Bukan hanya kasus ini saja Permadi Arya berurusan dengan hukum. Pada 2019, Permadi Arya juga mendapatkan laporan atas kasus penistaan agama dengan nomor STTL/527/XII/2019/BARESKRIM. 
 
Permadi Arya juga pernah dilaporkan oleh Muhammad Alatas dari majelis Al-Munawar ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP TBL/6215/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus. Ia dianggap telah menghina bendera Tauhid karena menyatakan bendera yang digantung di kediaman Rizieq Shihab di Arab Saudi bukanlah panji Rasulullah, tapi bendera teroris. Dan masih banyak kasus-kasus yang melaporkan Abu Janda.
 
Meski terkait dengan banyaknya perkara, pihak kepolisian sudah menindaklanjuti pelaporan yang diterima, sampai saat ini Permadi Arya belum pernah mendekam di tahanan dengan status tersangka. Lain hal dengan kasus seorang nenek yang mencuri tiga buah kakao karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dihukum selama satu bulan. Dan kasus seorang kakek yang dihukum akibat memungut sisa getah pohon karet di perkebunan milik PT Bridgestone. 
 
Seorang kakek ini divonis hukuman penjara selama 2 bulan 4 hari. Perlu diketahui bahwa apakah kasus ini mengandung unsur pidana atau tidak, namun publik bisa menilai sendiri apakah ada perbedaan pengusutan perkara atau tidak.
 
Polri seharusnya bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya sebagaimana tercantum dalam sila ke-5 pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 
 
Pancasila adalah dasar Negara yang melambangkan bahwa ideology Negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia. Yang di implementasikan dalam pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual.
 
Dengan adanya kasus perbedaan tindak pidana, seharusnya Polri bisa adil dalam menegakkan hukum bagi rakyat. Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi bukan Negara Polisi yang seenaknya menghukumi.
 
Polri tidak bisa sewenang-wenang dengan jabatannya. Memilih dan memilah siapa yang pantas di hukum dan siapa yang mendapat perlindungan agar terhindar dari hukum. Akankah Negara ini menjadi Negara penguasa yang seenaknya mejatuhkan hukuman kepada mereka yang berada di kalangan kelas bawah.
 
Untuk menghindari opini negative di masyarakat, bahwa Indonesia menjadi Negara penguasa, salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh Polri adalah harus meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kinerja personel. Polri yang profesional dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kepolisian merupakan pondasi penting bagi kepercayaan masyarakat Indonesia.
 
 
 
Penulis:
 
Hanif Agung Gumelar (Mahasiswa Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bina Muda Bandung).

Editor: Dimas Madia

Bagikan melalui:

Komentar