Sekda Subang Didakwa Melakukan Tindak Pidana Korupsi Perjalanan Dinas Anggota DPRD Tahun2017.

Sekda Subang Didakwa Melakukan Tindak Pidana Korupsi Perjalanan Dinas Anggota DPRD Tahun2017. Markus Sitanggang sekda Subang, Aminudin (poto tribun)

SINARPAGINEWS, SUBANG,- Sekda Subang Aminudin menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi dari jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (3/5/2021).

Aminudin didakwa melakukan tindak pidana korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Subang pada 2017. Jaksa mendakwanya dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor, yang ancamannya maksimal 20 tahun.

Selain Aminudin, kasus ini juga menyeret Johan Meidar Achyan selaku PNS di Sekretariat DPRD Subang.

"Terdakwa Aminudin menyalahgunakan anggaran dengan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Subang ke luar daerah yang bertentangan dengan aturan," ucap jaksa Kejari Subang, Dimas Indra Gunawan.

Ia menerangkan, dugaan perbuatan korupsi itu berawal saat Aminudin pada 2017 menjabat Sekretaris DPRD Subang. Saat itu, dia memerintahkan kepada Johan Meidar Achyan, anak buahnya, untuk membuat surat pertanggungjawaban perjalanan dinas (SPPD) luar daerah untuk wilayah Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes.

"Tapi kegiatan perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan dan tidak ada dalam hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus)." "Alasan penyusunan SPPD fiktif itu jika nanti anggarannya sudah cair, bakal digunakan untuk menutupi kekurangan biaya operasional Kantor Sekretariat DPRD Subang," ujar jaksa.

Adapun pada 2017, anggaran untuk perjalanan dinasnya mencapai Rp 8,6miliar. Terdakwa tidak dihadirkan di persidangan karena masih mendekam di Lapas Subang. Aminudin tersambung ke persidangan secara telecoference.

Selanjutnya, kata jaksa, setelah diminta secara lisan, Johan memerintahkan kepada saksi Gugun Gunawan membuat SPPD fiktif. Kemudian, saksi Nining Kurdiningsih dan MD Melinda selaku staf Sekretariat DPRD diminta menyusun SPPD fiktif dengan menggabungkan SPPD yang kegiatannya telah dilaksanakan.

Pasalnya, dalam setiap kegiatan perjalanan dinas luar daerah pimpinan dan anggota DPRD Subang, tidak langsung dibuatkan surat pertanggung jawaban (SPJ) namun dibuatkan setelah tiga atau empat kali kegiatan perjalanan dinas luar daerah.

"Bahwa terdakwa Aminudin memerintahkan Johan Meidar Achyan dalam membuat SPJ fiktif kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Subang ke luar daerah tidak pernah dilaksanakan dan juga tidak diagendakan di bamus 2017," ucapnya.

SPJ SPPD fiktif dan SPPD yang sudah dilaksanakan itu diproses dan anggarannya cair dan diterima oleh Johan Meidar Achyan. "Atas permintaan terdakwa, yang itu diserahkan ke Aminudin dan digunakan untuk kebutuhan ataupun biaya Operasional terdakwa Aminudin selaku Sekretaris DPRD Subang," ucapnya.

Dari total anggaran Rp 8,6 miliar, perbuatan persekongkolan Aminudin dalam membuat SPPD fiktif itu berbuah kerugian negara. Audit kerugian negara oleh BPK Jabar Tanggal 30 Desember 2020 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD tahun anggaran 2017 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Subang.

"Akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Johan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara keuangan daerah Pemkab Subang sebesar Rp. 835.400.000," kata dia. (Ms).

Editor: Markus Sitanggang

Bagikan melalui:

Komentar