SINAR PAGI NEWS.COM, SUMUT- Ratusan jurnalis dari berbagai Media dan organisasi lainnya menggelar aksi turun jalan. Massa Wartawan dan organisasi tersebut menuntut Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan salah seorang Wartawan di Sumut An. Mara Salem Harahap yang akrab disapa Marsal. Senin (21/6/2021) pagi.
Marsal adalah Pemimpin Redaksi (Pemred) Lasser News Today yang dibunuh dengan keji, tidak jauh dari rumahnya pada kejadian jumat (18/6/21) lalu. Ia diduga meninggal karena ditembak.
Kematian Marsal masih misteri. Duka mendalam pun masih dirasakan keluarga, kerabat dan rekan-rekannya Wartawan lainnya.
Pembunuhan terhadap Marsal dinilai sebagai salah satu ancaman atas Kemerdekaan (kebebasan Pers) dalam menjalankan tugas dan Profesinya sebagai Jurnalistik.
Ratusan massa aksi pun bergerak dengan membentangkan spanduk serta membawa poster berisi seruan pengusutan atas kasus yang menimpa Marsal.
Massa berjalan kaki dari lapangan H Adam Malik ke depan Balaikota Pematangsiantar.
Usai berorasi dan menyampaikan sejumlah tuntutan, massa aksi kemudian bergerak ke depan Mapolres Pematangsiantar dengan pengawalan petugas Kepolisian.
Di depan Mapolres Pematangsiantar, Massa aksi diterima oleh Kapolres Pematangsiantar, AKBP Boy Suran Binanga Siregar yang didampingi oleh para PJU Polres Pematangsiantar Polda Sumut.
Massa aksi pun menyampaikan dukungan sekaligus desakan kepada Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Wartawan An. Mara Salem Harahap.
Selain itu massa aksi juga meminta Polisi jaminan keamanan bagi mereka dalam melaksanakan tugas Jurnalisnya. tuntutan orasi.
Kapolres pun berjanji akan mengawal jurnalis yang merasa terancam keselamatannya dalam peliputannya di wilayah Hukum Polres Pematangsiantar.
"Kalau ada rekan-rekan Wartawan yang merasa terancam keselamatannya, laporkan ke kami akan mengawalnya," tegas Kapolres di hadapan massa aksi tersebut.
Di akhir aksi, Rivay Bakkara mewakili rekan juangnya menyerahkan salinan pernyataan sikap kepada bapak Kapolres Pematangsiantar.
Berikut pernyataan sikap dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), KWRI dan Ikatan Wartawan Online (IWO), dan MIO serta seluruh massa aksi:
1. Mengecam aksi pembunuhan terhadap Mara Salem Harahap. Apapun alasan yang melatarinya, tindakan kekerasan dan aksi main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan karena Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum.
2. Meminta Polda Sumut dan Polres Simalungun mengungkap motif dan menangkap pelaku pembunuhan Mara Salem Harahap.
3. Meminta Polda Sumut, Polres Pematangsiantar, Polres Serdangbedagai, dan Polres Binjai untuk melanjutkan proses penyelidikan terhadap kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi di wilayahnya.
Ketidakpastian hukum dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis menjadi preseden buruk yang merugikan dunia Pers, karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Kondisi ini juga diduga menjadi penyebab semakin tingginya jumlah dan kualitas kekerasan terhadap Jurnalis di Sumatera Utara.
4. Negara melalui Polri diminta memberikan jaminan perlindungan dan keamanan terhadap wartawan ketika menjalankan tugas Jurnalistik sebagaimana diamanahkan undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
5. Meminta Polda Sumut dan Polres Simalungun untuk bersikap dan bertindak transparan dalam menangani perkara pembunuhan Marsal Harahap. Dalam hal ini, kami mendesak Polda Sumut dan Polres Simalungun untuk menyiarkan secara resmi ke publik, tentang:
a. Penyebab kematian Marsal Harahap, untuk menghindari simpang siurnya informasi. Karena informasi yang valid merupakan hak publik.
b. Menjelaskan ke publik terkait luka tembak yang di alami Marsal Harahap. Ada berapa luka tembak yang mengenai bagian tubuh Marsal Harahap dan ada berapa kali tembakan.
c. Menjelaskan ke publik tentang jenis peluruh yang melukai Marsal Harahap dan jenis senjata yang digunakan pelaku.
6. Meminta semua elemen masyarakat agar mendukung kebebasan Pers dan menggunakan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Pers dalam penyelesaian sengketa pers.
7. Meminta seluruh jurnalis untuk mengedepankan profesionalisme dan mengutamakan keselamatan dalam menjalankan kerja jurnalistik.
Editor: Red
