Tak Puas Putusan Hakim, Get All 40 Mengajukan Kasasi

Tak Puas Putusan Hakim, Get All 40 Mengajukan Kasasi Ahmad spn Owner Get All 40

SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akhirnya memenangkan penggugat WD 40 dalam kasus sengketa merek antara WD 40 dengan Get All 40 melalui sidang putusan pengadilan yang gelar di PN Jakarta Selatan pada tanggal 25 Agustus 2021 lalu, dengan Putusan Majelis Hakim Nomor 03/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Menanggapi keputusan tersebut, Owner Get All 40, Benny Bong sebagai pihak tergugat menilai adanya cacat hukum diantaranya terkait legalitas daripada penggugat dan adanya kekurangan pihak yaitu komisi banding yang mengeluarkan sertifikat ini yang seyogyanya komisi banding ini turut menjadi tergugat sehingga keputusannya menjadi sah atau bulat. 

"Keputusannya menjadi banci karena Komisi Banding sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat tidak dilibatkan, artinya tidak memiliki hukum yang sah untuk mengikat keputusan ini yang bisa diimplementasikan dalam membatalkan sertifikat tersebut," ujar Benny kepada awak media, Senin (6/9/2021).

Hal senada disampaikan Chandra Suwono, Pengusaha dan Ketua Koperasi Pasar HWI Lintedeves bahwa jika dilihat dari konteks dunia usaha, keputusan tersebut dinilai tidak adanya keberpihakan dari dunia hukum terhadap produksi dalam negeri.

"Saya menganggap keputusan ini sangat tidak adil. dan tidak memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan akan menghambat perkembangan produksi dalam negeri, bukan hanya get all 40 tetapi juga produk-produk lainnya. Saya menganggap ada pendzoliman dan ketidakadilan terhadap pengusaha kecil yang notabene produksi dalam negeri. Seharusnya pengusaha lokal itu kita dukung supaya bisa berkompetisi di dunia global dengan produk luar," tegasnya.

Untuk memperoleh keadilan, rencananya pihak Get All 40 akan mengadu ke Komisi Yudisial, Komisi III DPR RI. Sebelumnya, Get All 40 juga telah mengajukan kasasi terhadap putusan gugatan merek kepada Mahkamah Agung pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan nomor: 40 K/Pdt.Sus-HAKI/2021/PN.Niaga.JKT.Pst.Jo., dan nomor 3/Pdt.Sus-Merek/PN.Niaga.Jkt.Pst

"Secara bulat kami sudah Mengajukan kasasi ke MA karena keputusan tersebut kita anggap cacat hukum. Kita berharap aparat hukum betul-betul bisa menegakkan keadilan. Di MA nanti kita berharap ada kepastian hukum terhadap produk-produk dalam negeri," tambahnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Get All 40, Djamhur SH menegaskan, pihak Get All 40 merasa sangat kecewa dengan hasil keputusan tersebut. Pasalnya, beberapa alat bukti yang dimiliki pihak Get All 40 tidak dipertimbangkan sama sekali, bahkan pihak Komisi Banding tidak dilibatkan dalam perkara ini. 

"Kami berharap dengan kasasi ini MA bisa menunjukkan profesionalitasnya dengan membatalkan putusan tersebut dan menyatakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Komisi Banding adalah sah," ungkapnya.

Terkait kurang pihak, kata Djamhur, dalam pertimbangannya Majalis Hakim mengatakan hal itu merupakan hak inisiatif penggugat untuk menentukan siapa-siapa pihak yang akan digugat sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 546K/Sip/1970 yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 1970.

“Ternyata setalah saya cek, Keputusan Mahkamah Agung No. 546 itu bukan menyangkut pihak yang digugat, putusan itu hanya untuk sengketa penjualan karet antara Eka Nasrun Direktur Utama PT Bintang Jaya Raya dengan pemimpin Bank BNI Cabang Kota. Itu tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Berarti ini Majelis Hakim ‘asal tembak’, seolah-olah kami dikelabui dan dibodohi,” ungkap Djamhur.

Djamhur heran, mengapa beberapa yurisprudensi terkait sengketa merek yang dia ajukan dibaikan, tetapi Majelis Hakim malah menggunakan yurisprudensi yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang diputuskan.

“Seharusnya Komisi Banding dilibatkan sebagai tergugat karena yang dipersoalkan adalah sertifikat yang dikeluarkan Komisi Banding. Padahal setiap keputusan Komisi Banding biasanya digugat di Pengadilan Niaga,” jelas Djamhur. 

Djamhur juga menyoroti keputusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan pendapat saksi ahli yang menyebut tidak ada kesamaan pada pokoknya antara WD40 dan Get All 40. 

Menurut Djamhur, pihaknya juga telah mengajukan eksepsi terkait Legal Standing kuasa hukum penggugat karena paspornya prinsipal penggugat hanya dalam bentuk foto copy yang dilegalisir KBRI setempat , bukan dokumen asli.

“Legalisir KBRI setempat itu hanya sebatas cap dan tanda tangan, tetapi bukan mengenai isi. Dalam putusan hakim tertuang keterangan, tanda tangan yang ada pada dokumen itu dibenarkan oleh Konsulat Jenderal RI. Nah, kata-kata ‘dibenarkan’ itu tidak bisa dibuktikan. Jadi kata membenarkan itu hanya asumsi Majelis Hakim saja, bukan berdasarkan bukti surat,” pungkas Djamhur.

Editor: Chairul Ichsan

Bagikan melalui:

Komentar