Ini Tanggapan; Bupati Garut Di Hadapan Para Pendemo

Ini Tanggapan; Bupati Garut Di Hadapan Para Pendemo Dok SPN

SINARPAGINEWS.COM, KAB GARUT - Bupati Rudy Gunawan mendengarkan langsung orasi para pendemo dan langsung di tanggapi, Senin 29 November 2021.

Bupati Rudy Gunawan, mengatakan, bahwa sebagai Bupati Garut salah satu tugasnya adalah membuat keputusan, setiap tahun selama delapan tahun memimpin kabupaten Garut, dirinya selalu membuat keputusan rekomendasi atas upah minimum kabupaten ( UMK ).

Lanjut Rudy, jadi hanya membuat keputusan rekomendasi UMK, dimana perhitungannya itu didasarkan kepada ketentuan yang berlaku yang diberikan oleh pemerintah pusat,

"Saya pun sebagai Bupati disumpah untuk melaksanakan segala peraturan perundang – undangan” kata Bupati Rudy Gunawan.

"Pihaknya sudah dua kali menerima audensi dari kalangan serikat pekerja, hasilnya sudah di terima oleh para pekerja, makanya datang kesini untuk permohonan melakukan perubahan terkait UMK tahun 2022.

Menurut Bupati, Sebelum ada keputusan rekomendasi kami sudah menyampaikan bahwa yang dijadikan dasar ini meskipun ada keputusan MK kita tunggu.

"Yang kita tunggu adalah PP 36 tahun 2021, PP 36 itu dari perintah dan dari Undang – Undang Cipta Kerja, PP 36 adalah peraturan yang baru menyangkut pengupahan, "saya telah menerima tiga rekomendasi dari dewan pengupahan kabupaten” ungkap Bupati di hadapan pendemo."ungkap Rudy

Disampaikan ke Awak media Bupati menyampaikan, apabila pemerintah tidak mengikuti aturan perundang – undangan yang ada, tentunya ada sanksi yang berlaku."jelas Rudy

”Dan Saya akan mendapatkan sanksi sampai dengan pemecatan sebagai Bupati, tentu apapun saya akan menerima konsekuensi politik,

Bupati, dengan demikian saya mohon maaf bahwa berdasarkan perhitungan kami mengacu PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan itu lah yang kami usulkan kepada pak Gubernur yaitu Rp 1.975.000 naik sekitar Rp 14.000, itu perhitungan kita” paparnya.

Rudy menyatakan permohonan maaf kepada kaum pekerja bahwa itu lah yang harus dilakukan karena itu berdasarkan peraturan, sebelumnya Pemkab Garut telah berkomunikasi dengan KASBI.

Bupati Rudy mengajak kepada para pendemo, untuk menghitung kembali berdasarkan PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan , ayo hitung kembali tapi acuannya sama, kalau – kalau dari tim pengupahan itu adalah tidak sempurna,

"Saya ngasih, tetapi ketika ketemu dengan saya hari senin pada waktu itu dia hanya mengajukan Rp 650.000 naiknya tanpa ada dasar hukumnya, dasar hukumnya hanya keadilan dan sebagainya, tapi kami tidak bisa , tetap harus melaksanakan PP No 36 tahun 2021, bila mana PP 36 di tolak kan pak Gubernur bisa melakukan itu sampai pemerintah pusat” ucapnya.

Rudy menegaskan bahwa kami selaku pemerintahan daerah paham terhadap rekan – rekan pekerja, tapi ingat ini hanya upah minimum bagi mereka yang baru pertama kali kerja, dan banyak di Garut itu yang berada di bawah upah minimum.

Sampai bupati mencotohkan, Sok lihat, contoh di perhotelan, kan apa bukannya tidak sayang pengusaha itu , tapi pengusaha itu karena keadaan, dan kita juga memperhatikan dua pihak, pengusaha dan pihak pekerja, makanya di dewan pengupahan kabupaten itu ada wakil dari pemerintah, ada wakil dari pengusaha dan dari wakil akademisi serta serikat pekerja,

"Hasilnya adalah kalau berdasarkan PP 36 tentang pengupahan ya RP 1.975.000, saya mohon maaf tidak bisa keluar dari peraturan yang sudah ada, mau diapain juga dibaledogan, tadi juga ada yang nyeburkan air ke Bupati saya nga ada masalah, karena saya harus melaksanakan peraturan perundang undangan, sekali lagi saya mohon maaf saja” pungkasnya.

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar