Pemerintah Kota Sukabumi Kuasai Tanah Yayasan Kehidupan Baru Tanpa Prosedur

Kuasa Penggugat Akan Bawa Perkara Ke Satgas Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN

Kuasa Penggugat Akan Bawa Perkara Ke Satgas Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN Iyan Sopyan Bangunan diatas tanah yang dihibahkan oleh Himpunan Sekolah Kristen yang berkedudukan di Jakarta pada 21 Oktober 1976 dengan Akta Hibah No. 46, Kepada Yayasan Kehidupan Baru pada tahun 1976 yang saat ini digunakan oleh Pemkot Sukabumi sebagai Gedung BKPSDM Kota Sukabumi

SINARPAGINEWS.COM, KOTA SUKABUMI,- Pemerintah Kota Sukabumi diduga telah sewenang-wenang menguasi sebidang Tanah dan Bangunan yang saat ini digunakan sebagai kantor BKPSDM Kota Sukabumi dan Sekolah Dasar (SD) Cikole, tanpa melalui prosedur. 

Hal itu dijelaskan oleh salah satu kuasa penggugat Law Firm Rhema Kasih Dedi Cristian, SH., S.Sos kepada wartawan di Kantornya Kamis 16 Desember 2021.

Menurut Dedi, Jika tetap tidak ditemukan titik terang dalam perkara tersebut, pihak Yayasan dengan tegas akan membawa permasalahan ini ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sejak 2017, tegas Dedi dihadapan Wartawan.

Lebih jelasnya lagi Dedi mengatakan, Tanah dan Gedung di jalan R. Syamsudin SH. No. 43 Kel/Kec. Cikole Kota Sukabumi, yang saat ini digunakan sebagai kantor BKPSDM dan Sekolah Dasar (SD) Cikole, sejak lama telah digunakan oleh pemerintah Kota Sukabumi, bahkan saat ini sebagian tanah dari luas total 6580 meter persegi, telah  bersertifikat Hak Guna Pakai oleh Pemerintah Kota Sukabumi.

Padahal pihak Yayasan tidak pernah melepaskan Hak Tanah kepada pemerintah Kota Sukabumi, karena sampai saat ini Yayasan Kehidupan Baru masih memegang sertifikat asli HGB No. 604/Desa Kota wetan, luas 6580 meter persegi atas nama perkumpulan Sekolah-Sekolah Kehidupan Baru Di Jawa Barat yang berkedudukan di Sukabumi sekarang menjadi Yayasan Kehidupan Baru Sukabumi, tegas Dedi.

Sebidang tanah dan bangunan tersebut diperoleh Yayasan Kehidupan Baru Sukabumi berdasarkan Hibah dari Himpunan Sekolah Kristen yang berkedudukan di Jakarta pada 21 Oktober 1976 dengan Akta Hibah No. 46 tahun 1976, yang dibuat oleh Abu Bakar Yakup PPAT Wilayah Kota Madya saat itu.

Tanggal pencatatan 02 November 1976 DP No. 318/1976, dengan nama yang berhak perkumpulan Sekolah-Sekolah Kehidupan Baru di Jawa Barat yang berkedudukan di Sukabumi dan berakhir haknya pada 23 September 1980.

Dengan berakhirnya HGB No. 604 atas sebidang tanah dan bangunan seluas 6580 meter persegi, pada 03 Desember 1980 pihak Yayasan telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi perpanjangan atas tanah dan bangunan tersebut.

Namun kami baru mendapatkan jawaban dari Walikota Sukabumi 13 Maret 1982 yang isinya bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kota Sukabumi tidak keberatan atas permohonan perpanjangan HGB No. 604, karena hal itu sesuai dengan rencana induk tata kota yaitu merupakan daerah pusat pendidikan.

Kendati rekomendasi perpanjangan dari Pemerintah Kota Sukabumi telah didapatkan, tetapi kami tidak dapat memproses perpanjangannya, Karena keterbatasan dana saat itu.

Tetapi 23 Februari 1994, kami mengajukan kembali perpanjangan rekomendasi HGB No. 604 yang sudah habis tersebut, namun pihak Pemerintah Daerah menolak permohonan tersebut, dengan alasan karena sudah habis masa berlakunya.

Berbagai upaya telah ditempuh oleh Yayasan kehidupan Baru, agar tanah dan bangunan tersebut dikembalikan kepada kami, namun segala upaya yang kami tempuh di tolak oleh pemerintah Kota Sukabumi, dengan berbagai alasan, termasuk berdalih bahwa pemerintah Kota Sukabumi telah melakukan jual beli/memberikan penggantian kepada pihak Yayasan pada 1980, padahal pihak kami tidak pernah melakukan jual beli atau pelepasan Hak tanah kepada Pemerintah Kota Sukabumi dan tidak ada bukti akta jual beli, justru yang kami miliki saat ini Sertifikat asli HGB No. 604, tandasnya.

Berkaitan dengan hal diatas pada Jumat (17/12)  awak media telah mencoba konfirmasi kepada Kepala BPN/ATR Kota Sukabumi dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, namun hingga berita ini ditayangkan belum mendapatkan penjelasan, karena kedua Kepala tersebut sedang dinas luar

Kabag Hukum yang dihubungi awak media melalui Whatshapp, telah  menjajikan bertemu hari Senin 20 Desember 2021, sementara pihak BPN/ATR melalui Staffnya, menjanjikan kepada awak media untuk bertemu dengan Kepala BPN/ATR Kota Sukabumi pada Rabu 22/12/2021.

Editor: Iyan Sopyan

Bagikan melalui:

Komentar