Tanah dan Bangunan HGB 604 Aset Pemprov Jabar atau Aset Pemkot Sukabumi

Kepala BPKD Kota Sukabumi Memilih Tidak Menjelaskan

Kepala BPKD Kota Sukabumi Memilih Tidak Menjelaskan Dok SPN Sebidang tanah dan bangunan di belakang RSUD R. Syamsudin SH Kota Sukabumi

SINARPAGINEWS.COM KOTA SUKABUMI,- Menurut penjelasan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sukabumi beberapa waktu lalu yang disampaikan oleh Yudi, bahwa tahun 1980 Sebidang Tanah dan Bangunan HGB 604, sudah ada penggantian ganti rugi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 21 Juta, kepada Yayasan Kehidupan Baru Sukabumi

Sementara pada 12 Januari 1983 Keluar surat keterangan dari BAPPEDA Tingkat II Sukabumi, dalam surat tersebut diterangkan bahwa uang Rp. 21 juta bukan penggantian ganti rugi melainkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Yayasan Perkumpulan Sekolah-Sekolah Kehidupan Baru Sukabumi.

Merujuk kepada penjelasan dari bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, Jika uang sebesar Rp. 21 Juta merupakan penggantian dari Pemprov Jabar kepada Yayasan Kehidupan Baru Sukabumi tahun 1980, berarti sebidang tanah dan bangunan sertifikat HGB 604, itu merupakan Aset Pemprov Jabar.

Berkaitan dengan hal tersebut, awak media sudah 4 Kali menyambangi  Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi di Jalan Cikole Dalam Nomor 23/29 Kota Sukabumi, mencoba untuk melakukan konfirmasi tentang status Aset tersebut.

Namun dari ke 4 kali kunjungan tersebut, awak media belum pernah bertemu dengan Kepala Bidang Aset BPKD Kota Sukabumi.

Kepala BPKD Kota Sukabumi Andang Tjahjandi,S.T., MKM yang dihubungi melalui Whatsapp mengatakan, yang berkaitan dengan sebidang tanah dan bangunan sertifikat HGB 604, pihaknya telah menyerahkan ke Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi.

“Bersama ini kami sampaikan untuk informasi dan klarifikasi diserahkan ke Bagian Hukum untuk menjelaskannya,” katanya kepada awak media, 20 Januari 2022.

ketika dipertanyakan tentang kejelasan proses pelepasan aset dari Provinsi Jawa Barat menjadi Aset Pemkot Sukabumi atas sebidang tanah dan bangunan HGB No 604 yang sertifikat aslinya masih di pegang oleh Yayasan Kehidupan Baru Sukabumi, yang sebagian tanahnya sudah bersertifikat Hak Guna Pakai Nomor 25 atas nama pemerintah Kota Sukabumi, dan sebagian masih di pending proses penerbitan sertifikatnya karena sedang berproses hukum, Andang kembali menegaskan, untuk penjelasanya agar awak media menghubungi bagian Hukum.

“Sesuai hasil rapat di pemda untuk masalah ini, informasinya ada di satu pintu, di Yudi Bagian Hukum,” singkat Andang Senin 24 Januari 2022.

Editor: Iyan Sopyan

Bagikan melalui:

Komentar