Melanggar Hukum Lagi, PK Bapas Semarang Membuat Laporan Usulan Pencabutan PB

Melanggar Hukum Lagi, PK Bapas Semarang Membuat Laporan Usulan Pencabutan PB Dok SPN

SINARPAGINEWS.COM, SEMARANG - Mendapatkan program integrasi Pembebasan Bersyarat (PB) bukan berarti Warga Binaan Pemasyarakatan yang berubah status menjadi klien Bapas dapat hidup bebas merdeka dan bahkan melakukan tindak pidana lagi.

Sesuai dengan pasal 139 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB dan CB termuat syarat umum pencabutan status PB klien yaitu apabila melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka.

PK Bapas Semarang Falikha Ardiyani Zjubaidi pada Hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 di Kantor Bapas Semarang melakukan pembuatan laporan usulan pencabutan PB pada klien Bapas Semarang atas nama “ IT ” yang telah melakukan tindak pidana lagi dan ditahan penyidik Polda Jateng.

Pembuatan laporan pencabutan dikatakan oleh Falikha, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 141 Permenkumham No 7 Tahun 2022, dimana PK melakukan pemeriksaan dan membuat laporan usulan pencabutan yang akan disampaikan pada Sidang TPP Bapas selanjutnya dikirim ke Dirjen Pemasyarakatan guna dikeluarkan SK Pencabutan PB.

Pembuatan laporan usulan pencabutan merupakan salah satu tusi Pembimbing kemasyarakatan yaitu pengawasan guna mendukung tercapainya tujuan Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System)

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar