Diduga Ada Oknum Di Dinas PUPR Kota Pontianak Lakukan Pungli Setoran Proyek

Diduga Ada Oknum Di Dinas PUPR Kota Pontianak Lakukan Pungli Setoran Proyek ilustrasi

SINARPAGINEWS, PONTIANAK - Meskipun sudah dilarang, praktik pungutan liar (pungli) diinstansi pelayanan publik acap kali menjadi isu yang hangat diperguncingkan dari kalangan kontraktor dan masyarakat pada umumnya.

Dimana tengah gencarnya pemerintah menggelontorkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat khusunya dikota pontianak, masih memunculkan kabar tak enak didengar tentang pungutan liar setoran proyek yang dilakukan oleh sejumlah oknum sehingga masih menyisakan kesan bahwa belum sepenuhnya bersih dari pungli.

Maman.S yang merupakan salah satu dari banyak kontraktor pelaksana pekerjaan saat ditemui awak media dikediamannya beberapa waktu mengatakan,”Beberapa dari kalangan kontraktor lokal mulai gerah dan mengaku kesal atas permainan sejumlah oknum dinas yang nakal, dan saya mendukung penuh langkah aparat penegak hukum untuk mencari fakta dugaan penyelewengan dana APBD.

Sebab, sebagian dari rekanan curiga aroma permainan proyek kental terjadi karena adanya keterlibatan sejumlah oknum pejabat, mulai dari staf hingga pimpinan unit satuan kerja (OPD),”ucapnya.

“Aroma tersebut bahkan sudah menyebut persentase dari nominal proyek yang dimunculkan mulai dari 10 persen hingga sampai 15 persen untuk satu jenis paket pekerjaan sebagai setoran proyek ke oknum pejabat agar proyek bisa dimenangkan atau didapatkan, munculnya persentase itu sudah tercium sejak awal paket diumumkan. ’’Persentasenya berbeda antara satu sama lain, baik itu proyek tender maupun yang penunjukan langsung (PL),’’ tutur maman.

Lebih lanjut maman menceritakan pengalamannya pada tahun 2021 lalu, kalau dirinya pernah mendapatkan paket pekerjaan dari dinas PUPR Kota Pontianak, kemudian dirinya diminta untuk membayar kewajibannya dengan dalih untuk pengurusan administrasi satu pintu.

Didalam pengurusan adminitrasi satu pintu itu kata maman,’’ditunjuklah salah satu oknum pejabat dibagian pengadaan barang/jasa didinas itu untuk mengkoordinir pembuatan dokumen kontrak/Surat perintah kerja (SPK ) dan malah di tawarkan pula untuk pembuatan penawaran serta laporan hariannya dengan dalih kalau prosesnya seperti ini model kegiatan yang dilaksanakan didinas ini ,’’kata maman.

Tentu saja lanjut maman, “didalam pelayanan administrasi satu pintu itu, ada kewajiban yang diterapkan oleh si oknum pejabat yang mengkoordinir administrasi tersebut, yaitu berkaitan dengan biaya, ada dua (2) opsi pilihan biaya yang diterapkan, kalau hanya untuk pembuatan Dokumen Kontrak plus SPK maka dikenakan biaya kisaran 2,5 persen, kalau termasuk pembuatan penawaran maka dikenakan kisaran 3 sampai dengan 4 persen dari pagu dana.

Bayangkan saja kalau 1 paket proyek yang dikerjakan itu nilai Rp 150 juta saja, maka si kontraktor pelaksana tersebut wajib mengeluarkan biaya kisaran 3 juta sampai dengan 4,5 juta untuk pengurusan administrasi tersebut,’’ucap maman lagi.

“Nah saat itu, kita pernah akan menyelesaikan kewajiban kita untuk menyelesaikan administrasinya itu, tapi pada awalnya ditolak oleh oknum itu, saya juga heran kenapa ditolak, eh rupanya setoran untuk administrasinya itu kurang, makanya ditolak dan ya terpaksalah saya tambah lagi dan akhirnya diterima oleh oknum yang mengurus administrasinya itu,” ungkap maman.

Maman menambahkan, “Cara bermain inilah yang membuat para rekanan lokal ya termasuk saya sendirilah sekarang ini agak males main proyek di pemerintahan, soalnya kurang bisa mengambil untung, sebab, persentase tersebut masih belum dipotong pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) yang semuanya dibebankan kepada kita sebagai rekanan, belum lagi dikurangi dengan nilai penawaran yang dibuang sekian persen dari nilai pagu yang tercantum pada anggaran proyek.

Dengan potongan sebanyak itu, ya kita sebagai pelaksana pekerjaan mengaku kurang bisa mengambil untung. ’’Ya bayangkan saja. Nilai paketnya sekian ratus juta misalnya, dipotong sekian persen untuk PPN dan PPh dan dipotong lagi untuk setoran ke oknum pengurusan administrasinya itu agar bisa diloloskan atau dipermudah urusannya.

Belum lagi nilai penawaran harus dibawah nilai pagu, jadi dari mana pelaksana bisa mengambil keuntungan kalau caranya begitu, belum lagi kalau lagi kerja eh tiba-tiba harga material naik, darimana nomboknya,’’ keluh maman sambil menarik nafas panjang.

“Padahal kalau biasa kita datang dan masuk ke kantor-kantor dinas, sering kan kita jumpai barner yang bertuliskan berintegritas, jujur, bersih, humanis, alangkah mulianya slogan itu kalau kita hayati secara mendalam, tapi terkadang fakta berbicara lain, justru slogan itu hanya dibuat tameng saja dan malah sebaliknya jauh api dari panggang, semua slogan yang terpampang itu tak lebih hanya sekedar "pencitraan" malah sudah menjurus ke pembohongan publik,”ungkap maman dengan nada sedikit kesal.

Berkaitan informasi tersebut, media ini lantas menyambangi kantor Dinas PUPR Kota Pontianak untuk mengkonfirmasi terkait informasi yang didapatkan, tapi sangat disayangkan, saat media  tiba dikantor dinas PUPR, kepala dinas yang akan ditemui untuk dimintai keterangan sedang tidak berada ditempat.

Menurut keterangan dari staf dikantor yang ditemui media ini mengatakan “kalau kepala dinas PUPR sedang ada kegiatan diluar, tidak ada ditempat” kemudian media ini melayang surat permintaan konfirmasi agar bisa mendapatkan keterangan atau jawaban dari kepala dinas PUPR Kota Pontianak terkait informasi tersebut , namun hingga berita ini diturunkan pihak dinas PUPR belum berhasil dimintai keterangannya dan surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi yang telah dilayangkan itu juga belum mendapatkan respon dari pihak dinas PUPR Kota Pontianak.

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar