Komisi Pemberantasan Korupsi Gelar Bimtek Keluarga Berintegritas di Lingkungan Pemprov Sulut

Komisi Pemberantasan Korupsi Gelar Bimtek Keluarga Berintegritas di Lingkungan Pemprov Sulut Dok Humas

SINARPAGINEWS.COM, SULUT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menggelar bimbingan teknis (bimtek) untuk pemberdayaan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Kamis (17/11/2022). Kegiatan yang terselenggara di Junior Ballroom Novotel Manado, Sulawesi Utara, mengangkat tema ‘Mewujudkan Keluarga Berintegritas melalui Penanaman Nilai Antikorupsi’.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam sambutannya mengatakan, sulit untuk mewujudkan tujuan negara jika permasalahan bangsa termasuk tindak pidana korupsi tidak bisa terselesaikan. Berbagai pendekatan telah KPK lakukan untuk memberantas korupsi seiring berjalannya pemerintahan, salah satunya melalui komitmen bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi.

“Keluarga menjadi motor penggerak utama dalam menumbuh kembangkan budi pekerti agar terciptanya sikap yang antikorupsi pada pribadi seseorang. Pemberantasan Korupsi harus dimulai dari diri sendiri, dengan terus meningkatkan iman dan takwa,” ungkap Tanak.

Tanak lebih lanjut mengungkapkan, KPK terus mendukung dan memberikan perhatian yang baik untuk Provinsi Sulawesi Utara demi terciptanya daerah yang maju dan transparan tanpa korupsi. Karena tindak pidana korupsi, terus menunjukan dinamika dari tahun ke tahun yang secara sistematis berdampak di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.

“Untuk itu, perlu peran aktif kita semua untuk membantu bangsa ini keluar dari masalah Korupsi, khususnya di Sulawesi Utara. Semoga dengan kegiatan ini, dapat memberikan inspirasi bagi jajaran pemprov Sulut, Pemerintah Daerah, Bapak atau Ibu Pejabat agar dapat melanjutkan program ini di daerah masing-masing,” pinta Tanak.

Melalui kegiatan ini Tanak menjelaskan, KPK melakukan fungsi trigger mechanism, mendorong perluasan gerakan Antikorupsi. KPK menyadari bahwa pemberantasan Korupsi tidak bisa hanya dilakukan sendirian, KPK butuh peran serta aktif seluruh elemen masyarakat.

“KPK memiliki strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yaitu Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan. Pendidikan fokus agar orang tidak mau korupsi, strategi pencegahan ialah dengan perbaikan sistem agar tertutup celah korupsi, sehingga orang tidak bisa korupsi. Strategi ketiga yaitu penindakan untuk memberikan efek jera,” jelas Tanak.

Oleh karenanya, berkaitan dengan korupsi yang melibatkan keluarga, tidak terbatas pada pasangan suami dan istri, tapi keluarga dalam arti luas. Untuk itu, KPK hadir untuk mengingatkan akan bahaya korupsi, karena sejatinya perang melawan Korupsi adalah perang terhadap diri sendiri, serta membutuhkan peran orang lain untuk saling mengingatkan agar tidak terjerumus pada praktik korupsi.

Selain Wakil Ketua KPK, Kepala Sekretariat Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Guntur Kusmeiyano juga menyampaikan, latar belakang dari kegiatan bimtek keluarga berintegritas melibatkan anggota keluarga pada kasus Korupsi yang ditangani oleh KPK, Survei BPS, dan Survei KPK tentang pemberantasan Korupsi berbasis keluarga.

“Hadir sebagai peserta Bimtek di Provinsi Sulawesi Utara ialah para Bupati dan Walikota Se-Sulawesi Utara, para Pejabat Eselon II dan III, dengan total peserta sebanyak 60 peserta atau 30 pasang suami-istri”, ujar Guntur.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan, keharmonisan dan kerukunan keluarga para penyelenggara negara menjadi tolok ukur ditengah masyarakat, yang menunjukkan bagaimana cara memimpin ditunjukkan ditengah masyarakat. Para Pejabat yang menjadi peserta Bimtek diharapkan dapat menjadi pionir dan menunjukkan tauladan dalam hal Antikorupsi di lingkungan sekitar.

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar