PETA JALAN KOALISI

Ada 'Operasi Politik' Koalisi Pilpres 2024, Jubir Demokrat Tetap Fokus Bahas Harapan Rakyat

Ada 'Operasi Politik' Koalisi Pilpres 2024, Jubir Demokrat Tetap Fokus Bahas Harapan Rakyat Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) - Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Dok Demokrat.
JAKARTA – Saat ini, Partai Politik (Parpol) sedang sibuk bergerilya menentukan bentuk koalisi, mempersiapkan calon presiden (Capres) dan wakil presiden (Cawapres) dalam menghadapi kontestasi pemilihan umum (Pemilu) di tahun 2024 mendatang.
 
Terdapat parpol telah berdeklarasi mengusung Calon Presiden, ada juga parpol yang telah membentuk koalisi namun belum mendeklarasikan calon presiden, ada juga parpol yang masih terlihat santai-santai saja.
 
Beberapa isu muncul pada perhelatan politik tersebut, diantaranya masih adanya negosiasi mengenai penentuan capres dan cawapres, sikap partai yang dua kaki dan lain sebagainya.
 
Menanggapi hal itu Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, saat ini terjadi miskonshapsi dikalangan elit politik. Pasalnya, menurut Fahri, jika mengacu negara diseluruh dunia, koalisi itu terbentuk ketika sudah dilakukan Pemilu.
 
“Kecuali disistim, apa namanya parlementer,” kata Fahri dikutip Sinarpaginews.com saat menjadi pembicara siaran langsung di TVRI Nasional pada acara Fokus terkini dengan topik ‘Peta Jalan Koalisi 2024’ yang ditayangkan pada Rabu (23/11/2022) pukul 19.00 WIB.
 
Fahri menuturkan, di Negara dengan sistem Parlementer terdapat tradisi politik pembangunan koalisi dini seperti di Malaysia. Namun, di Negara dengan sistem Presidensil seperti di Indonesia itu tidak ada istilah koalisi.
 
“Dikita ini terjadi kekeliruannya ini karena ada konsep tiket, gitu, sehingga penggabungan tiket (pada parpol) inilah yang disebut koalisi, yang sebenernya saya meninterpretasi undang-undang dasar itu pada putaran pertama tidak ada koalisi,” terang Fahri.
 
Fahri melanjutkan, koalisi itu munculan setelah putaran kedua, maksudnya pasca pemilu, sehingga nanti akan terjadi negosiasi antara yang bergabung dengan pemerintah disebut koalisi dan tidak bergabung dengan pemerintah.
 
 
“(Maksudnya) Itu kesalahan konshapsi pertama, yang kedua itu, jadwal, kekacauan kita karena didalam undang-undang dan juga keputusan KPU,” ulas Fahri.
 
Berdasarkan peraturan pemerintah, pendaftaran calon presiden itu, menurut Fahri, baru diterima naskahnya oleh KPU tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 september 2023, dan akan disahkan sebulan setelah pendaftaran tersebut.
 
“Itu artinya 11 bulan dari sekarang (lamanya), sementara itu, 11 bulan ini tidak ada aturan tentang pencapresan, tidak ada aturan tentang koalisi dan sebagainya, sehingga apa yang terjadi saat ini sebenarnya ilegal, dan ini yang harus diatur,” tegas Fahri.
 
Fahri menjelaskan, hal ini dapat mengancam keamanan para kandidat capres, artinya menurut Fahri, jika ini diatur pemerintah bisa meregulasi keadaan, bahwa setiap capres dapat terawasi, terjaga dan terlindungi keamanannya.
 
Menanggapi hal itu, disesi pembahasan yang sama, Direktur Ekseskutif Indostrategic, Khoirul Umam membenarkan, dari aspek regulasi dan legal prosedural, hal itu seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah.
 
Namun, disisi lain, Khoirul menilai, penyebab yang terjadi saat ini juga adalah bagian dari impact design politik Nasional. “Seolah-olah sudah dipersiapkan seperti ini,” ujar Khoirul, yang juga menjadi pembicara kedua pada tayangan acara TVRI tersebut.
 
Khoirul mencontohkan, jika misalnya ditahun 2022 atau 2023 sudah terlewati, pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap dilaksanakan seperti sebelumnya. Kemudian, tidak ada kepakuman kekuasaan dimasing-masing daerah.
 
“Misalnya kepala daerah tersebut maju menjadi kandidat pilpres, maka tentu tidak ada mekanisme seperti ini, atau misal sebaliknya (Pusat),” ucap Khoirul.
 
 
Khoirul menuturkan, terdapat kabar burung, maksudnya perlu diklarifikasi dan dikonfirmasi, yaitu adanya operasi politik yang dipersiapkan diawal tahun 2022, bahwa koalisi indonesia bersatu (KIB) itu dipersiapkan menjadi skoci politik bagi Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.
 
“Konon dikonfirmasikan, dikoordinasikan secara intens dengan pak presiden jokowi, maka artinya sebenarnya ini yang memulai, ya, temen-temen dilingkaran kekuasaan sendiri,” ungkap Khoirul.
 
Sehingga, menurut khoirul, jika itu benar adanya, maka yang disampaikan Wakil ketua umum partai gelora tersebut, seharusnya dipersiapkan sedemikian rupa. “Meskipun diregulasi atau tidak diregulasi, ini akan terus berjalan,” tegasnya.
 
Ditempat yang sama, berbeda tanggapan yang dinyatakan salah satu pembicara lainnya, yaitu juru bicara partai demokrat Herzaky Mahendra Putra, pada topik Peta Jalan Koalisi di acara TVRI tersebut, ia membahas harapan perubahan yang dibutuhkan rakyat.
 
“Kalo kami melihatnya begini bang, ada penomena yang aga anomali sebenarnya, berbicara mengenai Pilpres ini, (bukan tentang itu, namun) ada arus yang kuat dari (tahun) 2021 pertengahan, ada dirkursus dipublik yang muncul yaitu mengenai siapa yang akan menjadi calon pemimpin selanjutnya,” terang Herzaky.
 
Hal itu, menurut Herzaky, berkembang pesat dikalangan masyarakat adanya aspirasi yang kuat dari mulai pertengahan pandemi Covid-19 hingga saat ini, yaitu keinginan adanya perubahan di pemerintahan dan kepemimpinan.
 
 
“Itu yang kami tangkap aspirasinya, bahkan bicara mengenai nama Anis dan AHY, Demokrat itu tidak pernah mengeluarkan nama ini seklipun, tetapi nama ini muncul sejak antara maret atau april tahun lalu dan terus bergulir sampai saat ini,” kata Herzaky.
 
Bahkan, Herzaky menjelaskan, terakhir demokrat menyelenggarakan konsolidasi dan pelantikan belasan ribu kader di Jawa Barat, AHY diaspirasikan menjadi Presiden sembari diteriaki ‘AHY Presiden’.
 
“Berarti AHY-Anis ini atau Anis-AHY ini, ini memang benar-benar dari masyarakat, memang muncul kuat aspirasi seperti itu, kemudian sampai saat ini, mengapa koalisi perubahan belum deklarasi, ya karena kami masih terus berproses,” tegas Herzaky.
 
Herzaky mengabarkan, Nasdem, Demokrat dan PKS sudah terjalin semacam Ecoul Fathnership, saling diskusi satu sama lain, tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang memaksakan.
 
“Bicara mengenai visi-misi, bicara mengenai paltform pemerintahan kedepan, bicara mengenai disaign pemerintahan, sosok yang pas untuk mengawal perubahan dan perbaikan, karena orang bertanya, perubahan seperti apa gitu loh,” pungkas Herzaky.
 
 
 
 
 

Editor: Dimas Madia

Bagikan melalui:

Komentar