Islam Solusi, Pasti Basmi Korupsi

Islam Solusi, Pasti Basmi Korupsi

SINARPAGINEWS.COM, KAB.MAJALENGKA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono (DES) sebagai tersangka dugaan korupsi penggunaan fasilitas pembiayaan bank PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP).

Tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), melakukan penahanan terhadap DES yang baru terpilih kembali sebagai dirut di perusahaan konstruksi milik negara tersebut. DES menjadi dirut WSKT dua periode setelah ditunjuk pada medio Februari 2023.

Dari tahun ke tahun, korupsi di Indonesia kian subur saja dan tak pernah berhenti bahkan semakin menjadi-jadi. Ini menunjukkan ada yang salah dengan landasan hidup yang diterapkan hari ini. Sistem demokrasi telah menyuburkan korupsi.

Sebagaimana Menko Polhukam Mahfud MD pernah mengatakan, korupsi lahir dari banyak politisi yang dipilih lewat proses secara demokratis. Hal ini menjadi bukti bahwa demokrasi tidak selalu mendukung lahirnya tata kelola yang baik.

Sejatinya pilihan atas sistem demokrasi bukanlah jalan keluar dan solusi bagi aneka persoalan yang ada, terutama korupsi. Demokrasi yang lahir dari sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan), justru menjadi biang atau akar segala persoalan yang ada, termasuk korupsi.

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan dan kekuasaan merupakan amanah. Pertanggungjawabannya bukan hanya di hadapan manusia di dunia, akan tetapi juga di hadapan Allah SWT di akhirat kelak.

Oleh sebab itu, sistem Islam yang berlandaskan pada akidah Islam memberikan solusi yang tidak hanya muncul ketika ada masalah. Sistem Islam mencegah sejak awal manusia untuk memiliki niat korupsi. Pada titik inilah, Islam memberikan solusi secara sistemis terkait pemberantasan korupsi.

Dalam Islam, ada sejumlah langkah dalam memberantas bahkan mencegah korupsi, antara lain: Pertama, penerapan syariat Islam secara kafah dalam segala aspek kehidupan salah satunya dalam hal kepemimpinan.

Dalam Islam, pemimpin negara diangkat untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan Al-Qur’an dan as-Sunah. Begitu pun pejabat lainnya. Mereka diangkat untuk menerapkan dan melaksanakan syariat Islam.

Kedua, pemilihan penguasa dan para pejabat yang bertakwa dan zuhud. Dalam pengangkatan pejabat atau pegawai negara, syarat takwa sebagai ketentuan, selain syarat profesionalitas. Ketakwaan menjadi kontrol awal sebagai penangkal berbuat maksiat dan keburukan. Ketakwaan akan membuat seorang pejabat dalam menjalankan tugasnya selalu merasa diawasi oleh Allah SWT.

Saat takwa dibalut dengan zuhud, yaitu memandang rendah dunia dan kanaah dengan pemberian Allah SWT., maka pejabat atau pegawai negara akan amanah. Karena dunia bukanlah tujuan. Tujuan mereka adalah meraih rida Allah SWT.

Mereka paham bahwa untuk menjadi pemimpin, pejabat, atau pegawai negara merupakan sarana untuk mewujudkan izzul Islam wal muslimin. Bukan untuk kepentingan materi atau memperkaya diri dan kelompoknya.

Ketiga, pelaksanaan politik secara syar’i. Dalam Islam, politik adalah ri’âyah syar’iyyah, yaitu bagaimana mengurusi rakyat dengan sepenuh hati dan jiwa sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Bukan politik yang tunduk pada kepentingan oligarki, pemilik modal, atau elit rakus.

Keempat, penerapan sanksi tegas yang memberi efek jera. Dalam Islam, sanksi tegas diberlakukan untuk memberikan efek jera juga mencegah kasus serupa muncul berulang. Hukuman tegas itu bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk sampai hukuman mati.

Dalam Islam, keimanan dan ketakwaan penguasa dan para pejabat sangatlah penting. Namun, sistem yang menjaga mereka agar tidak menyimpang itu jauh lebih penting.

Demikianlah mekanisme Islam dalam membasmi korupsi. Upaya ini membutuhkan kesungguhan dan komitmen semua pihak untuk mewujudkannya. Hanya dengan menerapkan syariah Islam secara kafah lah korupsi pasti bisa dibasmi.

Wallahu a'lam bishshawab.

Oleh : Tawati (Aktivis Muslimah Majalengka)

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar