Terkait Proses Penyidikan Perkara Tersangka YM dkk

KPK Cegah Plh Walkot Bandung Ema Sumarna ke Luar Negeri

KPK Cegah Plh Walkot Bandung Ema Sumarna ke Luar Negeri red spn

SINARPAGINEWS.COM, KOTA BANDUNG, - Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, KPK memerlukan keterangan Ema selama pencegahan itu berlangsung. Menurutnya keterangan Ema dibutuhkan untuk proses penyidikan.

"Saat ini KPK telah melakukan cegah pada satu orang pihak yang menjabat Sekda di Pemkot Bandung untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri," kata Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (16/5/2023) seperti dikutip dari detikNews.

"Cegah dalam rangka kebutuhan proses penyidikan perkara Tersangka YM dkk," tambahnya.

Sebelum pencegahan ini, Ema Sumarna diketahui sempat diperiksa oleh lembaga antirasuah sebagai saksi. KPK menganggap Ema memiliki kaitan erat dalam kasus korupsi tersebut.

"Diduga pihak yang dicegah dimaksud memiliki keterkaitan erat dengan penyidikan perkara ini," ujar Ali.

Pencegahan kepada Ema sendiri telah dilakukan sejak awal bulan ini. Kebijakan itu dilakukan selama 6 bulan ke depan.

"Pengajuan cegahnya sudah diajukan sejak awal Mei 2023 pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI. Sikap kooperatif dari pihak yang dicegah tersebut diperlukan agar proses penyidikan perkara dapat segera dirampungkan," tutur Ali.

Ema menanggapi santai pencegahan dirinya ke luar negeri oleh KPK. Ema menegaskan akan tetap mengikuti arahan seperti yang diminta oleh KPK.

"Itu hal yang wajar dalam proses penyidikan yang sedang dilakukan karena mungkin keterangan saya masih dibutuhkan," kata Ema ditemui awak media di Balai Kota Bandung.

 

Dia juga memastikan, sejauh ini tidak ada agenda dinas untuk bepergian ke luar negeri. Dia menyatakan hanya akan fokus dengan program yang ada Pemkot Bandung.

"Saya juga sekarang fokus berbagai program di Kota Bandung, salah satunya penanganan sampah dan penurunan kabel (ducting). Tidak ada agenda ke luar negeri dan ke luar kota. Dalam kondisi sekarang saya akan tetap di Bandung," ucapnya.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, pencegahan tersebut dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan. Menurutnya KPK belum menetapkan status hukum apapun kepada Ema Sumarna.

"Kita lihat faktanya saja, kan statusnya masih dicekal. Dicekal itu belum memiliki status hukum apapun, mungkin sedang intensifikasi pemeriksaan saksi, dibutuhkan keterangan-keterangan sehingga direkomendasikan jangan bepergian dulu supaya informasi bisa terkumpul secara maksimal," kata Ridwan Kamil di Gedung DPRD Jabar.

Meski begitu, pria yang akrab disapa Kang Emil ini menyatakan tidak mau berkomentar jauh soal pencegahan Ema ke luar negeri. Yang penting menurutnya, kasus yang membuat Yana Mulyana ditetapkan sebagai tersangka ini harus diusut tuntas.

"Saya kira saya tidak akan berasumsi terlalu jauh statusnya sebagai saksi agar isu di Bandung ini bisa clear and clean secara cepat. Saya dukung penegakan hukum KPK secara maksimal," tegasnya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan 6 tersangka terkait suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di wilayah Bandung dalam program Bandung Smart City. Salah satu yang menjadi tersangka adalah Walkot Bandung Yana Mulyana.

Berikut 6 tersangka kasus korupsi Bandung Smart City:

1. Yana Mulyana (YN), Walkot Bandung

2. Dadang Darmawan (DD), Kadishub Pemkot Bandung

3. Khairul Rijal (KR), Sekretaris Dishub Pemkot Bandung

4. Benny (BN), Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA)

5. Sony Setiadi (SS), CEO PT itra Jelajah Informatika (CIFO)

6. Andreas Guntoro (AG), Manajer PT Sarana Mitra Adiguna (SMA)

(spn/detiknews)

Editor: Red

Bagikan melalui:

Komentar