SINARPAGINEWS.COM, KOTA BANDUNG - Menjelang Pilpres 2024 pada 14 Februari 2024, dan Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat, Ormas Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Barat sedang meningkatkan kontrol sosial terhadap Unsur Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum.
Hal ini dibahas dalam Rapat Pimpinan GNPK-RI Jawa Barat yang diselenggarakan di Bandung pada Jum'at, 2 Februari 2024. Rapat Pimpinan tersebut dihadiri oleh Ketua GNPK-RI Jawa Barat, Nana Supriatna Hadiwinata, Dewan Kehormatan GNPK-RI Jawa Barat DR.Drs. H. Dandan Riza Wardhana, M.Si., DR. Dede Farhan Aulawi, dan Prof. DR. H. Makhmud Syafei, MA.,MPd., Irjen Pol (Purn) DR.H. Anton Charliyan, SH.,MH. selaku Pembina, dan sejumlah pengurus serta Dewan Pembina GNPK-RI Jawa Barat.
Dalam pengarahannya, Ketua Pimpinan Wilayah GNPK-RI Jawa Barat yang akrab dipanggil Abah Nana tersebut menyampaikan pentingnya peningkatan sosio-kontrol bagi para penyelenggara Negara dan Aparat Penegak Hukum agar penyalahgunaan wewenang dan pemborosan anggaran pembangunan dapat dicegah terutama pada masa kepemimpinan baru, baik tingkat nasional maupun daerah.
"Saat ini adalah momentum yang tepat untuk menerapkan SOP pengawasan masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diberbagai sektor", demikian kata Abah Nana pada saat memberikan kata pengantar pada Rapim tersebut.
"GNPK-RI sebagai organ relawan yang dibangun sejak Tahun 2015 lalu telah cukup banyak berkontribusi pada segi upaya pencegahan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia.
GNPK-RI sedikit banyak telah berkontribusi terhadap kinerja positif Pemerintah, namun demikian tidak sedikit instansi Pemerintah yang masih bersikap skeptis terhadap pergerakan masyarakat dalam pencegahan korupsi yang disebabkan oleh masih kurangnya tenaga relawan yang kompeten dalam banyak hal terkait pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang menggunakan APBD dan APBN. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi internal organisasi untuk meningkatkan kompetensi internal", jelas Abah Nana.
Sementara itu, Prof. DR. Makhmud Syafei, MA., MPD., dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Pengurus Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah GNPK-RI se-Jawa Barat yang tanpa lelah melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yakni mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara.
Makhmud mengharapkan agar pengurus GNPK-RI membekali diri dengan ilmu dan iman, agar jatidiri organisasi ini semakin kuat dan semakin mampu memberikan contoh teladan bagi masyarakat.
DR.Drs.H. Dandan Riza Wardhana, M.Si., selaku Dewan Kehormatan GNPK-RI Jawa Barat pada kesempatan yang sama memberikan arahan pentingnya kemudahan akses pengaduan masyarakat kepada GNPK-RI yang dapat ditindaklanjuti secara langsung oleh lembaga-lembaga negara terkait yang telah bersinergi, seperti KPK, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman, dan sebagainya.
"Adalah sebuah hal yang penting ketika ada masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan dapat difasilitasi oleh GNPK-RI secara mudah", ungkap Dandan.
"Didalam struktur GNPK-RI ada Biro Pengaduan Masyarakat dan Biro Advokasi dan Perlindungan Hukum, unsur inilah yang akan mengawal laporan pengaduan sekaligus melindungi hak-hak pelapor hingga masalah yang dilaporkan dapat diselesaikan secara transparan dan akuntabel", demikian lanjut Dandan.
Pada sesi akhir pengarahan, DR.IR. Dede Farhan Aulawi, MM., CHT., yang pernah menjadi Komisioner KNKT dan Kompolnas, memberikan pengarahan tentang perlunya terus menjaga idealisme perjuangan, termasuk pembekalan keterampilan lain yang menunjang.
"Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Kemitraan Strategis dengan Perguruan Tinggi", tegas Dede.
Disinggung tentang adanya rencana Munas I GNPK-RI, Dede Farhan Aulawi memberikan pernyataan singkat, "Mudah-mudahan MUNAS GNPK-RI yang rencananya akan dilaksanakan di Jawa Barat berlangsung dengan aman, lancar dan tertib".
GNPK-RI Jawa Barat dalam Rapat Pimpinan tersebut menyampaikan rencana pelatihan untuk umum. Beberapa materi pelatihan yang akan diselenggarakan adalah Pemahaman TIPIKOR, Anatomy of Crime, Law Enforcement Intelligence, Ketajaman Analisis Intelijen, Analisis Bedah Kasus, Keterampilan Membangun Network, Penyusunan Narasi dan Kontra Narasi Gerakan Anti Korupsi, dan Agitasi dan Propaganda Pencegahan Korupsi
Sekecil apapun sumbangsih perjuangan untuk memperbaiki negeri ini dari perilaku koruptif, akan tetap tersimpan dalam lembaran sejarah perjalanan organisasi, bangsa dan negara. Perjuangan yang tulus harus berdasarkan kecintaan terhadap negeri tercinta.*
Editor: Red
