SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA - Forum 98 Melawan menyebut adanya peran Presiden Jokowi sebagai penguasa dibalik pengunduran diri Airlangga Hartanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Hal tersebut disampaikan pada Konferensi Pers Forum 98 Melawan dengan tajuk “JOKOWI KUDETA DEMOKRASI: KASUS GOLKAR,” Selasa, 13 Agustus 2024 di Bakoel Koffie Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.
Analis politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun mengingkapkan bahwa data empirik yang diteliti lima tahun terakhir, menunjukkan adanya analisis aktor kuat di belakang peristiwa politik tersebut.
Secara tegas, Ubedillah Badrun mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan biang kerok dari buruknya demokrasi di Indonesia.
“Salah satu aktor utama yang kami duga sangat kuat adalah Joko Widodo. Itu menjadi faktor yang kemudian membuat demokrasi makin memburuk,” tegas Ubedillah Badrun dalam jumpa media 98 Melawan, bertemakan 'Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).
Dalam Forum 98 Melawan menyebut, sejumlah hasil riset dari para ilmuwan politik dari sejumlah negara menilai bahwa wajah demokrasi Indonesia secara kualitatif semakin memburuk.
Forum 98 Melawan mencermati penilaian Edward Aspinall dan Marcus Mietzner dari Australia National University (2019) yang mengatakan kepemimpinan Presiden Jokowi disebut-sebut sebagai salah satu penyebab dari kemunduran terbesar demokrasi di Indonesia saat ini.
Jurnal ilmiah karya ilmuwan lain tentang mundurnya demokrasi Indonesia juga bisa dicermati dari risetnya RW Liddle Bersama S.Mujani dengan judul Indonesia Jokowi Sidelines Democracy (2021).
Mundurnya demokrasi Indonesia, menurut Forum 98 Melawan, pada periode ini juga didukung data tentang indeks demokrasi Indonesia yang menurut The Economist level skornya stagnan berada di kategori flawed democracy.
Wajah buruk demokrasi Indonesia ini terjadi diantaranya karena menurunya kebebasan sipil, faktor perilaku elit dalam proses prosedural demokrasi maupun pada ranah budaya politik yang ditunjukan elit politik maupun warganya.
Proses-proses sirkulasi elit partai yang tidak normal juga menjadi petanda penting buruknya pelembagaan politik yang sekalogus memburuknya demokrasi.
Terakhir, kasus mundurnya Airlangga Hartarto (AH) dari posisi Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak pada 10 Agustus 2024 dan minim argumen kokoh adalah fakta politik yang menunjukan abnormalitas sirkulasi elit partai itu.
Ubedillah Badrun, salah satu pembicara dalam konferensi pers tersebut menyebutkan, adanya politik sandera yang dilakukan oleh penguasa, Politik sandera ini, menurut Ubed, dilakukan kepada beberapa partai politik seperti Golkar, PAN, PPP dan Demokrat.
“Ini kan memberikan bukti empirik bahwa politik sandera ini tengah dimainkan oleh Joko Widodo, meskipun Joko Widodo menggunaan tangan-tangan lain,” jelas Ubedillah Badrun
Ubedillah menyebut Jokowi seolah membiarkan praktik kotor dalam berdemokrasi dan juga cuci tangan pada sejumlah peristiwa politik yang dialami partai politik.
“Membiarkan praktik busuknya demokrasi dan menjadi pelaku utama dalam proses busuknya demokrasi itu. Karena dia berada pada posisi sentral, berada pada posisi struktural kekuasaan,” jelasnya.
Sebagai presiden, lanjut Ubedillah, Jokowi seharusnya mengerem tindakan sandera politik tersebut.
“Yang memungkinkan dia bisa membalikan arah menjadi demokratis. Tapi itu tidak dilakukannya. Bahkan kemudian membiarkan itu, bahkan terkesan menikmati busuknya demokrasi ini,” ungkapnya.
Pada titik inilah Forum 98 Melawan yang terdiri dari para aktivis 98 dari berbagai profesi baik sebagai pekerja profesional, akademisi, aktivis NGO, maupun pekerja di berbagai sektor lainya menyatakan sikap atas fenomena tersebut sebagai berikut:
1. Secara kualitatif demokrasi Indonesia terus mengalami kemunduran dan sudah mnenuju masa gelap demokrasi Abnormalitas sirkulasi elit partai adalah tanda buruk demokrasi.
2. Dalam kasus Golkar kami mencermati dengan perspektif analisis aktor dan didukung analisis peristiwa politik yang terangkai hingga mundurnya Airlangga Hartarto kami menyimpulkan bahwa ada akor utama yang semacam melakukan kudeta demokrasi atau melakukan pengambilalihan kekuasaan secara semena-mena karena mengabaikan prosedur normal pergantian kepemimpinan di tubuh partai.
3. Aktor utama dalam proses 'kudeta demokrasi' ini diduga kuat adalah Joko Widodo.
4. Mendorong kepada seluruh kader partai politik apapun partai politiknya untuk secara sungguh-sungguh menegakan demokrasi dengan menolak seluruh proses politik yang melanggar proses demokrasi ditubuh partai maupun dalam ketatanegaraan Indonesia sebagai negara republik.
Editor: Chairul
