Ketua Fraksi PDI-P, M. Luthfi Hafiyyan: Bupati Diharapkan Penuhi Kebutuhan SKTM Masyarakat

BANDUNG - Ketua Fraksi PDIP Kabupaten Bandung Moch Luthfi Hafiyyan mengutarakan pemerintah diharapkan dapat menjaga Kestabilan Dana  SKTM di tahun 2023, yang pada akhirnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat melalui SKTM dapat terlayani. 

 

Pasalnya, masyarakat tidak mampu yang membutuhkan layanan kesehatan di Kabupaten Bandung harus menjadi prioritas Bupati Bandung. Sementara itu, berhembus isu dan beredar kabar yang simpang siur di masyarakat bahwa SKTM akan dihentikan. 

 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP Kabupaten Bandung Moch. Luthfi Hafiyyan mengutarakan, Kabupaten Bandung sudah melebihi Kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari kementerian sosial. 

 

"Terkait BPJS kesehatan Kabupaten Bandung, pendanaannya sempat terganggu,  karena jumlah penerima bantuan iuran (PBI) dari pusat sudah melebihi kuota sebanyak 200 ribu peserta," ungkapnya. 

 

Menurutnya, Kabupaten Bandung pada tahun 2022 yang lalu telah menerima sebanyak 1.3 juta peserta yang diberikan oleh kementerian sosial, ada kelebihan kuota penerima sebanyak 200 ribu peserta.

 

"Pada mulanya untuk kabupaten Bandung seharusnya mendapatkan 1.1 juta  peserta BPJS Kesehatan, ada penambahan jumlah kepesertaan sebanyak 200 ribu," ungkap Lutfhi.  

 

Berdasarkan hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP Mochamad Luthfi Hafiyyan menegaskan, kalau seandainya ada pengusulan jumlah PBI baru Kabupaten Bandung tidak menjadi prioritas kemensos. 

 

"Nah kalau sekarang diusulkan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI)  yang menggunakan dana APBN melalui kementerian sosial (Kemensos) dapat dipastikan tidak akan menjadi skala prioritas Kemensos," ungkap Luthfi.

 

Pasalnya, "masih banyak daerah lainnya yang harus dipenuhi kuotanya," imbuh Luthfi.

 

Sedangkan PBI BPJS Kesehatan yang di danai oleh APBD berdasarkan infonya, sudah tidak sanggup lagi menambah jumlah peserta PBI karena anggaran yang kurang. 

 

Lutfhi berharap pemerintah diharapkan dapat menjaga kestabilan anggaran untuk SKTM karena kesehatan masyarakat itu mutlak menjadi tanggung  jawab pemerintah daerah secara berkelanjutan. 

 

Sementara itu, Bupati Bandung telah mengeluarkan statement terkait SKTM ini, bahkan sudah menyiapkan anggaran senilai 8 milliar lebih seraya menepis isu SKTM akan di hentikan. 

 

Kaitan informasi kebijakan, Ketua Fraksi PDIP ini menyoroti, sebaiknya informasi yang belum jelas jangan sampai di umbar ke publik. Sebab, akan menimbulkan kekisruhan dan kegaduhan. 

 

Luthfi mencontohkan, pada  Bupati memasang pamplet yang di sebar ke publik. Melalui media sosial, terkait ketersediaan anggaran SKTM, dan penghapusan SKTM. 

 

"Pamplet yang satu SKTM tidak di hapus, pemerintah anggarkan 5.5 milliar, muncul lagi pamplet kedua pemerintah anggarkan 8.3 milliar," Luthfi mencontohkan. 

 

Sebaiknya hal ini tidak dilakukan Bupati, sebab menimbulkan keresahan di masyarakat.!!pungkas Luthfi.  (Andi)