Opini.

Mewujudkan Transportasi Berkualitas Level Dunia

Mewujudkan Transportasi Berkualitas Level Dunia Dok Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Foto: Istimewa.

PEMERINTAH Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat menandatangani kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memajukan perkeretaapian di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil dan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menandatangani langsung nota kerja sama. Adapun tiga lingkup yakni kereta api cepat Jakarta - Bandung, reaktivasi jalur kereta, dan pembangunan taman kereta api Indonesia (KAI) di Kota Bandung. 

 
Menurut Ridwan Kamil, salah satu upaya dengan membangun kereta cepat Jakarta- Bandung akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara (Asean). Nantinya kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan melahirkan peradaban kota baru di jalur yang dilewati. (jabarprov.go.id, 24/9/2021)
  
Proyek kereta cepat Jakarta—Bandung memang telah banyak mendapatkan kritikan sejak perencanaannya. Pada 2015, Ekonom senior Faisal Basri telah mengkritisi rencana pembangunan proyek ini. Menurutnya, penyediaan kereta cepat itu tidak mendesak. Selain telah menghadapi masalah pembengkakan biaya, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) juga menghadapi dua masalah keuangan, yaitu kekurangan ekuitas dasar (base equity) dan defisit kas (cash deficit). 
 
Permasalahan dalam proyek KCJB ini terjadi karena kesalahan perencanaan. Bukan hanya dalam proyek KCJB, Indonesia telah mengalami kesalahan perencanaan pada proyek-proyek lainnya seperti Bandara Kertajati dan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW.  Dalam bukunya, Thinking, Fast and Slow, Daniel Kahneman menjelaskan bahwa kesalahan perencanaan ini bisa terjadi karena para perencana seringkali menggunakan penilaian berdasarkan intuisi yang seringkali tidak akurat. Mereka membuat prediksi yang terlalu optimis dan mengabaikan informasi dari luar. 
 
Pembengkakan biaya proyek KCJB ini makin menambah pilu hati rakyat. Pada masa pandemi, rakyat merasakan kesulitan ekonomi yang berat. Selain merasakan “pukulan” di aspek kesehatan, rakyat juga mengalami “pukulan” ekonomi. Ketika ditambah lagi dengan pembengkakan proyek dengan nilai yang demikian besar dan akan diselesaikan dengan merogoh kantong negara, tentu bisa dibayangkan kepada siapa negara akan “mencari” uang. Tentu dari rakyat dengan pengenaan pajak yang makin berat.
 
Padahal proyek KCJB tidak mendesak untuk dilakukan. Sudah ada banyak pilihan moda transportasi untuk menuju Bandung dari Jakarta. Misalnya dengan kendaraan pribadi, travel, bus, kereta, hingga pesawat. Waktu tempuhnya pun bervariasi, paling cepat 20-25 menit menggunakan pesawat, hingga sekitar tiga jam menggunakan kereta. 
 
Kereta cepat Jakarta—Bandung ditargetkan sekitar 45 menit. Memang akan ada efisiensi waktu jika kereta cepat tersebut beroperasi. Namun dalam kondisi pandemi, pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan rakyat seharusnya lebih diprioritaskan. Sedangkan proyek infrastruktur yang sifatnya hanya penunjang seperti KCJB sebaiknya ditunda hingga keuangan negara aman. Jangan sampai, demi proyek mewah, defisit APBN makin lebar.
 
Dalam perencanaan proyek, seharusnya pemangku kebijakan melakukan perhitungan yang akurat tentang apakah proyek tersebut benar-benar dibutuhkan ataukah tidak. Jika memang proyek itu dibutuhkan, apakah harus diprioritaskan ataukah bisa ditunda. Jika harus diprioritaskan, apakah dana yang ada di kas negara mencukupi. Termasuk perlu dimitigasi atau dicegah adanya permasalahan dalam proyek, seperti waktu yang molor, biaya yang membengkak, dan sebagainya.
 
Cara mitigasi adalah sebagaimana yang disarankan ahli perencanaan dari University of Oxford, Bent Flyvbjerg, yaitu dengan mengumpulkan segala informasi yang terkait dengan satu proyek ke dalam satu big data. Data-data tersebut dianalisis untuk dijadikan perkiraan dasar. Selanjutnya perencana harus menambahkan analisis atas informasi spesifik yang ada di setiap proyek untuk menghindari bias optimistik.
 
Memang perencanaan yang demikian akurat membutuhkan usaha yang keras, tetapi bisa menghemat anggaran dan mencegah terjadinya proyek mubazir. Karena, setiap sen uang negara yang dikelola merupakan amanat dari rakyat. Apalagi kekuasaan yang ada di tangan penguasa adalah hak yang diberikan Allah Swt. padanya untuk dijalankan secara amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.
 
Kereta api dalam sistem kapitalisme digunakan untuk menumbuhkan peradaban baru. Maka KEK, pariwisata, dan lain-lain adalah sebagai lahan bercocok tanam. Karena, transportasi dalam sistem kapitalisme adalah sebuah industri yang bisa menghasilkan keuntungan materi. Paradigma ini mengakibatkan kepemilikan fasilitas umum—seperti transportasi dikuasai oleh korporasi, yang secara otomatis mempunyai fungsi bisnis untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, bukan fungsi pelayanan. Sehingga, tidak heran jika biaya transportasi mahal, melalui jalan tol pun harus membayar mahal. 
 
Sedangkan di dalam pandangan Islam, infrastruktur transportasi adalah fasilitas umum yang dibutuhkan oleh semua orang, sehingga termasuk dalam kategori marâfiq al-jamâ’ah, seperti air bersih, listrik, dan sejenisnya. Begitu juga termasuk fasilitas umum yang tidak mungkin dimonopoli oleh individu, seperti jalan raya, laut, udara, dan sejenisnya. Semuanya ini merupakan bagian dari infrastruktur yang dibutuhkan oleh seluruh manusia dan wajib disediakan oleh negara. Karena ini merupakan fasilitas umum, maka penggunaannya pun gratis, tanpa dipungut biaya. 
 
Metode pendanaan proyek dalam pandangan Islam adalah dengan memperhatikan terlebih dahulu, apakah proyek tersebut jika tidak ada akan mendatangkan kerusakan bagi umat ataukah tidak. Jika terkategori proyek yang jika tidak ada akan mendatangkan kerusakan bagi umat, perlu dikaji dulu, apakah di baitulmal ada dana yang melebihi kebutuhan pokok. Jika tidak ada dana di baitulmal, sementara penundaan proyek akan mengakibatkan kerusakan pada umat Islam, maka pembangunan proyek ini menjadi tanggung jawab kaum muslimin (Politik Ekonomi Islam, Abdurrahman Al-Maliki). 
 
Dalam sejarah kekhilafahan Islam,  pernah dibangun kereta api Hijaz di masa Sultan Abdul Hamid II. Proyek Kereta Api Pembangunan jalur kereta api dibagi beberapa termin. Termin pertama dimulai dari Damaskus sampai Makkah. Keuangan negara memang tengah kritis, namun Sultan tidak mau meminjam uang sebagaimana Khalifah sebelumnya kepada Jerman. Maka Sultan pun memerintahkan segenap kaum Muslimin saja untuk berpartisipasi dalam pembangunan suci ini.
 
Sultan memulai pendaftaran para penyumbang kaum Muslimin dengan dimulai oleh dirinya sendiri yang memberikan 50.000 keping uang emas Utsmani. Kemudian dibayar juga uang sebanyak 100.000 keping emas Utsmani dari kas negara. Kaum Muslimin dari berbagai penjuru dunia juga turut berlomba-lomba dalam membantu pembangunan rel kereta api Hijaz baik dengan harta maupun jiwa. 
 
Pada 1907 M, proyek pembangunan rel kereta api Hijaz ini dikerjakan oleh sekitar 7.500 pekerja yang hampir kesemua pekerja itu adalah kaum Muslimin. Sultan sangat meminimalisasi peran pekerja asing seperti arsitek dan pekerja lainnya dalam proyek ini. Sultan memaksimalkan tenaga para kaum Muslimin. Dengan menghabiskan total biaya yang sangat besar, sekitar 4.283.000 lira Utsmani, pada Agustus 1908 M rel kereta api Hijaz ini telah sampai pada Madinah Al Munawwarah. 
 
Pada tanggal 1 September 1908 jalur ini selesai dibangun dan mulai dioperasikan dan pada tahun 1912 telah mencapai 30.000 penumpang pertahun. Perjalanan haji semakin mudah serta menumbuhkan bisnis dan perdagangan di kawasan itu. Tercatat pada tahun 1914 telah mencapai 300.000 penumpang. 
 
Selain para jamaah haji, angkatan bersenjata Usmaniyah memanfaatkannya untuk mengirimkan suplai pasukan dan barang. Sebelum dibangun jalur kereta api sepanjang 814 kilometer dari Damaskus ke Madinah, biaya perjalanan haji cukup mahal. Dengan menyewa unta dan perlengkapannya menghabiskan biaya 3.50 pound per empat hari sedangkan perjalanan lima hingga delapan pekan. Sementara perjalanan dengan kereta api jauh lebih murah dan hanya menghabiskan waktu tiga hari saja. 
 
Demikianlah dengan sistem Islam, pembangunan infrastruktur bisa terjadi dengan pesat, dengan metode pembiayaan yang mandiri, dan hasilnya berkualitas level dunia bisa dinikmati rakyat secara gratis. Sungguh sebuah sistem yang akan menyejahterakan.
 
 
 
Rubrik   : Opini (Tulisan langsung dari Pihak Penulis).
Penulis : Tawati (Muslimah Revowriter Majalengka dan Member WCWH).
 
 

Editor: Dimas Madia

Bagikan melalui:

Komentar