SOLUSI: Dugaan Korupsi dan Ketidakpastian Pejabat dalam Mengabdi Adalah Masalah Utama

Jika Konsep Transfaransi Anggaran Seperti ini, Pejabat Pasti Nolak?

Jika Konsep Transfaransi Anggaran Seperti ini, Pejabat Pasti Nolak? Dimas Madia, Jurnalis Sinarpaginews.com. Foto: Dok.

PERTAMA pada tulisan ini, penulis akan memperkenalkan diri secara singkat, penulis saat ini berprofesi seorang Jurnalis pemula yang baru berkecimpung kurang lebih 11 tahun dan hanya bersertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) setingkat Muda, sangat jauh jika disejajarkan dengan Bang Karni Ilyas yang sudah melewati UKW Muda, Madya dan saat ini beliau setingkat Utama.

Pada tulisan ini, penulis hanya akan mengeksplorasi pemahaman mengenai transfaransi anggaran berlandaskan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disertai pengalaman yang belum matang didunia jurnalis ini. Namun, penulis anggap dan kira tidak ada salahnya, terlepas bermanfaat atau tidak berhubung saat ini sedang hangat kembali persoalan transfaransi anggaran di Daerah.

Tidak akan terlalu luas yang akan dibahas, kiranya penulis langsung kepada poin inti mengenai konsep strategi transfransi anggaran yang kemungkinan akan membuat gerah pihak terkait. Penulis ambil sempel (sample) anggaran di Daerah sektor terbawah yaitu Pemerintah Desa, namun sebelumnya penulis kembali ulas introduct mengenai Pemerintah Desa.

Berdasarkan riset angket yang dikantongi lembaga swasta Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebut pada semester I 2021, pemerintah desa menjadi lembaga pelaku kasus korupsi terbesar di Indonesia.

"Dari sisi sektor, aktor yang paling banyak melakukan tindak korupsi atau yang ditetapkan sebagai tersangka disemester I 2021 adalah aparat desa," Ungkap peneliti ICW Lalola Easter, pada webinar pemaparan tren penindakan kasus korupsi semester I 2021, Minggu (12/9/2021).

Mengingat anggaran yang dikucurkan untuk desa cukup fantastis yaitu Rp72 triliun pada tahun 2021 ini, beberapa rentan dan kasus yang terjadi dugaan penyalahgunaan anggaran itu diantaranya, ribuan pengadaan masker dimasa Covid 19 per desa, dana pengadaan alat darurat, dana bansos, dana BLT, anggaran covid-19, terutama anggaran DD dan ADD reguler yang setiap tahun dikucurkan Pusat dan daerah.

Mengulas Biaya Politik di Indonesia

Sudah menjadi rahasia umum di Indonesia, khususnya tempat kelahiran penulis yang berdomisili di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, biaya politik pencalonan Kepala Desa itu bisa meronggok dana pencalonnya mulai Rp500 juta hingga diatas 1 Miliar, cukup fantastis, lalu darimana modal politik tersebut bisa dikemblikan apabila terpilih.

Jika dikarkulasi upah atau gaji Kepala Desa/lurah berdasarkan rata-rata kabupaten-kota, saat ini hanya mencapai Rp3 juta – Rp5 Juta perbulan, selanjutnya apabila kurun waktu 1 tahun gaji kades disimpan, maka, hanya berkisar sejumlah Rp60 juta, lebih jauh jika dikalikan selama 1 priode gaji tersebut disimpan, Maka Kades akan terkumpul sekira Rp240 juta, sangat jauh jika diorientasikan untuk mengembalikan biaya kampanye.

Lantas, darimana para Kades bisa mengembalikan modal politik pencalonan awal? Silahkan para pembaca yang menjawab dan mentafsirkan sendiri, jika dengan nalar saja potensi korupsi dapat dikaji oleh siapa saja, lalu dimana kewenangan para pengawas dan penegak hukum?, Pantas saja para kepala Desa saat ini termuat opini takut dengan wartawan dalam fungsi sosial kontrol.

Tekhnis Transfaransi Anggaran Melalui Media Digital

Penulis memandang, bagaimana jika pengawasan itu langsung secara gamblang dikontrol oleh masyarakat melalui konsep publikasi media berlandaskan keterbukaan informasi publik, tekhnisnya adalah setiap Kabupaten/Kota memiliki channel TV sendiri, misalnya bernama channel, Pemkab Bandung TV atau dengan nama moto bupatinya BEDAS TV.

Dalam tayangannya itu, pemerintah Kabupaten Bandung menyiarkan jumlah anggaran yang masuk kepada Pemerintah Desa baik bersumber dari APBN Pusat, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/kota, selain itu alokasi anggaran dipublikasikan berdasarkan Rancangan Pembelanjaan yang dipertanggungjawabkannya, untuk apa anggaran dikucurkan dan berapa pernominasinya.

Selanjutnya, dalam channel TV Perkabupaten/Kota tersebut memiliki “jadwal wajib tayang” per Kecamatan menyiarkan jumlah anggaran dan fisik yang disalurkan bagi penerima manfaat, selain itu, konten dapat disetting visi dan misi setiap pembangunan yang diarahkan pemerintah, tidak hanya itu, juga setiap potensi berbagai sektor dapat dipublikasikan guna peningkatan APBD setempat.

Masih banyak asumsi yang dapat dimanfaatkan selain mempublikasikan anggaran, selain desa, lembaga-lembaga atau dinas yang ada di Pemerintah Daerah dapat dipublikasikan secara terbuka dengan strategi digital media, namun, apakah Pemerintah dari bawah hingga pusat secara jujur dan adil benar – benar tulus dalam berkiprah kepada masyarakat mengabdikan dirinya sebagai pejabat.

Sehingga, korelasi pemahamannya berkembang, bukan persoalan kesadaran penegakan hukum yang lemah, akan tetapi sistem politik yang mengarah terhadap kepentingan pribadilah yang perlu dibenahi, peluang berpolitik menjadi penguasa dianggap lahan basah untuk memenuhi kehidupannya dengan cara korupsi, lingkaran itulah yang berdampak salahsatu lemahnya penegakan hukum.

Jika Negara ini dapat menciptakan sistem Pemerintahannya dengan utuh benar-benar bertujuan melayani dan mengabdikan kepada masyarakat, niscaya keadilan di Negara ini akan terwujud dengan berwujudkan penegakan hukum yang pasti, bersosial yang alami dan berbudaya luhur yang hakiki.

 

 

Rubrikasi : Opini

Penulis    : Dimas Madia - Redaksi Sinarpaginews.com

Editor: Dimas Madia

Bagikan melalui:

Komentar