Langkah Indonesia Menuju Negara sebagai Pusat Produsen Produk Halal Dunia

Langkah Indonesia Menuju Negara sebagai Pusat Produsen Produk Halal Dunia Ahmad spn Ket. Foto: (Abdulloh Mubarok)

Oleh: Abdulloh Mubarok

(Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal)

Dipublish Pada 3 Maret 2022

SINARPAGINEWS.COM, TEGAL - DinarStandard, lembaga riset berpusat di Dubai Uni Emirat Arab, merilis laporan bertajuk “The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2021/2022. Laporan tersebut menjelaskan Indonesia menduduki peringkat keempat Indikator Ekonomi Islam global (The Global Islamic Economy Indicator) setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirate Arab. Dengan hasil survey ini berarti Indonesia kembali menduduki peringkat yang sama dengan periode sebelumnya (2020/2021). 

Meskipun demikian ada perbedaannya, yaitu adanya kenaikan signifikan di satu sektor, yaitu sektor makanan halal (halal food). Indonesia naik dua peringkat ke posisi kedua dalam sektor ini.

Terkait sektor halal food, Indonesia ditargetkan menjadi negara sebagai Pusat Produsen Halal Dunia pada 2024 mendatang. Target ini diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia yang sekaligus Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Perry Warjiyo pada saat menjadi narasumber webinar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sabtu 12 Maret 2022 yang lalu.  

Tidak berlebihan kiranya jika pemerintah menargetkan Indonesia menjadi produsen produk halal terbesar di dunia pada tahun 2024. Hal ini karena Indonesia memiliki banyak modal yang dapat digerakkan untuk merealisasikan target tersebut. Mastuki (2021) menyebut paling tidak Indonesia memiliki enam modal halal, yaitu modal religius-demografis, sosio-kultural, usaha dan dunia industri, ekonomi, regulasi dan dukungan politik dan kerja sama bilateral-multilateral. Secara demografis, terdapat 209,1 juta jiwa atau 87,2 persen total penduduk Indonesia beragama Islam. Jumlah ini sama dengan 13,1% populasi Muslim di dunia. Besarnya penduduk muslim ini tentunya berkorelasi dengan kebutuhan konsumsi dan pemakaian produk halal. Secara sosio-kultural, di tengah-tengah masyarakat telah tumbuh kreativitas dalam menghasilkan aneka produk halal, seperti kuliner khas daerah. 

Di masyarakat juga muncul trend gaya hidup halal yang tentunya berkaitan denga produk halal. Dari sisi industri, data menunjukkan jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Indonesia telah mencapai 62 juta. Dari aspek ekonomi, terjadi pertumbuhan market share perbankan syariah. Tercatat per Januari 2021 market share perbankan syariah ada di level 6,55%. Dari segi regulasi, sudah terbit undang undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun dari segi modal hubungan bilateral dan multilateral, Indonesia telah berperan aktif di berbagai kerja sama seperti WTO, IMT-GT dan SMIIC. Kerja sama ini membuka potensi ekspor Indonesia yang semakin luas. 

Agar dapat memenuhi target menjadi produsen produk halal terbesar di dunia, maka modal halal tersebut perlu digerakkan dan direalisasikan. Misalnya terkait UMKM (aspek industri), perlu diarahkan bukan hanya menjadi produsen produk lokal tetapi menjadi produsen yang produknya dapat menembus pasar global. Terkait hal ini, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyarankan 4 hal, pertama mengakselerasi sertifikasi halal produk buatan Indonesia. Kedua, mengembangkan ekosistem pelaku usaha melalui integrasi antar unit usaha kelompok kecil, unit menengah, dan unit besar (industri). Ketiga, mengembangkan beberapa sektor produk terutama lima produk unggulan Indonesia, yaitu makanan, fesyen, kosmetik, wisata halal, dan energi terbarukan. Keempat, pemasaran, baik melalui kampanye gaya hidup halal, seminar, pameran hingga penggunaan platform digital. 

Selanjutnya memperkuat industri halal melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH) dan zona-zona halal dalam kawasan industri yang sudah ada. Saat ini sudah ada dua kawasan industri halal yang sudah di proses Kementerian Perindustrian yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang Banten, dan SAFE n LOCK Halal Industrial Park di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Sedangkan kawasan industri lain yang sedang disiapkan menjadi KIH, antara lain Kawasan Industri Bintan Inti (Bintan-Kepri), Kawasan Industri Batamindo (Batam-Kepri), Kawasan Industri Jakarta Pulogadung (DKI Jakarta), dan Kawasan Industri Surya Borneo (Kalimantan Tengah).

Langkah lainnya adalah mengakselerasi ekosistem industri halal dalam negeri. Terkait hal ini pemerintah telah meresmikan Ekosistem Global Halal Hub sebagai gerakan nasional sinergitas menuju Indonesia sebagai Pusat Produsen Halal Dunia pada tahun 2024. Ekosistem Global Halal Hub merupakan rangkaian berbagai komponen halal yang saling bersinergi antara lain peningkatan kapasitas SDM kompetensi e-commerce, peningkatan kualitas produk dan kemasan, marketplace global, dan offline networking kepada pelaku usaha.

Program fasilitasi pengembangan industri halal yang disediakan di berbagai kementerian dan lembaga juga perlu dikoordinasikan dan dikonsolidasikan. Terkait hal ini KNKS yang beranggotakan 3 Menteri Koordinator, 7 Menteri, 3 Ketua lembaga pemerintah, Ketua Umum MUI dan Ketua Umum KADIN, dengan Menteri Keuangan merangkap sebagai Sekretaris tahun ini sedang menyusun Masterplan Industri Produk Halal Indonesia (MPIPHI) 2022-2029. MPIPHI ini nantinya menjadi rujukan utama fokus rencana aksi pengembangan industri produk halal di Indonesia.

Terdapat beberapa tantangan dalam proses pengembangan industri halal nasional yang perlu diatasi agar target pemerintah di atas tercapai. Tantangan tersebut, sebagaimana dijelaskan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, meliputi aspek produksi, konsumsi dan ekosistem. Pada aspek produksi, tantanganya antara lain pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA) belum optimal, proses produksi belum efisien, daya saing industri belum kompetitif, dan literasi produsen terhadap halal rendah. Pada aspek konsumsi, tantangannya meliputi literasi masyarakat yang masih rendah terhadap produk non halal dan turunannya. Sedangkan, pada aspek ekosistem, tantangannya adalah regulasi halal yang belum lengkap, infrastruktur dan riset halal yang masih tertinggal.(***). 

 

Editor: Ahmad Wahidin

Bagikan melalui:

Komentar