PENEGAK HUKUM TIDAK BOLEH TUTUP MATA

Buruknya Pengelolaan Keuangan Negara, Tragedi Lemahnya Kepastian Hukum

Buruknya Pengelolaan Keuangan Negara, Tragedi Lemahnya Kepastian Hukum Red Dimas Madia, Sinarpaginews.com saat berbincang talkshow terkait Berita Politik. Foto: Istimewa.

Oleh: Dimas Madia Pemimpin Redaksi Sinarpaginews.com

 

Pada undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut.

 

Lebih jelas, pengelolaan keuangan negara itu diatur pada pasal 3 yaitu, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

 

Namun, dapat dilihat saat ini banyak terjadi tindakan indisiplin dalam tahapan pengelolaan keuangan sehingga memperlambat pencapaian tujuan negara. Selain itu, sering terekam adanya manipulasi dalam pengelolaan keuangan di beberapa daerah, sehingga menyebabkan kebocoran anggaran yang merugikan negara dan berdampak negatif bagi pembangunan. Untuk itu perlu pemahaman yang lebih mendalam mengenai APBN dari barbagai pihak agar dapat meningkatkan peran sertanya dalam APBN.

 

Fakta persoalan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa terdapat 6.011 masalah di laporan keuangan Pemerintah Pusat. Temuan yang dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tersebut disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada Selasa (24/5/2022). Dalam laporannya, BPK menemukan terdapat 6.011 masalah yang nilainya mencapai Rp.31,34 Triliun di laporan keuangan Pemerintah Pusat.

 

Rinciannya, permasalahan tersebut terdiri dari 53% masalah berkaitan dengan ketidak-hematan, ketidak-efisienan, dan ketidak-efektifan bernilai Rp1,64 Triliun. Kemudian, 29% masalah berkaitan dengan ketidak-patuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp29,7 Triliun. Sisanya, 18% masalah berupa kelemahan sistem pengendalian intern.

 

Berdasarkan penulis, melihat laporan dari BPK tersebut, tentu ternilai cara pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang banyak bermasalah hingga sebagian dianggap tidak patuh peraturan perundang-undangan.

 

Menurut Penulis, buruknya pengelolaan keuangan menambah banyak daftar masalah Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat, selain yang sebelumnya tidak mampu meredam kenaikan utang yang kini mencapai Rp7.052,5 Triliun atau setara 40,2% PDB kini menambah daftar catatan buruk dengan hasil laporan BPK yang menemukan banyaknya masalah dan berimbas pada kerugian negara.

 

 

Referensi:

  1. https://www.mpr.go.id/berita/Pertanyakan-Pengelolaan-Keuangan-Pusat,-Wakil-Ketua-MPR-:-pengelolaan-anggaran-yang-tidak-transparan-dan-akuntabel
  2. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/2970-keuangan-negara-dan-keuangan-publik.html
  3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003

 

Editor: Dimas Madia

Bagikan melalui:

Komentar