Peringati Hardiknas, Balitbang Hukum Dan Ham Gelar ICLHR 2021 Bertajuk "Restructuring "

Peringati Hardiknas, Balitbang Hukum Dan Ham Gelar ICLHR 2021 Bertajuk "Restructuring " Chairul Ichsan

SINARPAGINEWS.COM, JAKARTA – Ditengah tantangan dan perubahan yang begitu besar, Badan Penelitian danPengembangan Hukum dan HAM bekerjasama dengan Djokosoetono Research Center, memanggil dan mengundang peneliti, praktisi, dan pengambil kebijakan dari seluruh leveld dan lintas disiplin keilmuan dengan ide-ide inovatif dan eksperimental untuk berkontribusi pada 2nd International Conference on Law and Human Rights pada bulan Mei 2021. 

Ini merupakan konferensi kedua di Indonesia dalam bidang hukum dan HAM yang diselenggarakan secara virtual dan diikuti oleh ribuan peserta.

konferensi ini dibuka oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Dr. Edward Omar Sharief disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., SH., S.U., M.P sebagai Keynote Speaker.

Konferensi yang diselenggarakan secara virtual ini melibatkan puluhan pemakalah dari dalam dan luar negeri dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat secara gratis. 16 negara terlibat dalam Konferensi ini dengan jumlah peserta yang mendaftar 10.903 orang.

Ini merupakan konferensi kedua di Indonesia dalam bidang hukum dan HAM yang diselenggarakan secara virtual dan diikuti oleh ribuan peserta.

ICLHR 2021 dibagi dalam dua sesi yaitu Plenary Session dan Class Session.PlenarySession akan dihadiri oleh lima belas pembicara dari berbagai negara.

“Penyelenggaraan Konferensi Internasional ini sangat tepat waktu dan tema yang dipilih “Restrukturisasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Normal Baru” sangat relevan dengan situasi saat ini.

Penataan hukum sebagai norma yang hidup dalam masyarakat bukanlah proses yang sederhana dan mungkin merupakan isu yang paling menantang di ranah hukum,” terang Yasonna dalam keterangan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej.

Faktanya, Yasonna menambahkan bahwa banyak kekhawatiran yang muncul tentang peran hukum dalam menyelesaikan ketidakadilan dan ketidakadilan, terutama dalam situasi merugikan saat ini yang menciptakan ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, ketidakamanan dan dugaan pelanggaran HAM.

“Kita telah menyaksikan bahwa dalam situasi tertentu, hukum sebagai produk kedaulatan telah gagal melindungi kelompok rentan dan terpinggirkan. Konferensi kita kali ini akan membahas masalah ini dalam empat topik berbeda yang meliputi pembangunan sosial ekonomi, pemberdayaan hukum, sistem perawatan kesehatan, dan identitas budaya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Kabalitbang Kumham) Sri Puguh Utami dalam keterangan tertulisnya mengajak praktisi.

akademisi dan pengambil kebijakan dari seluruh dunia untuk berpikir bagaimana membangun kembali hukum dan hak asasi manusia di era tatanan baru.

Menurutnya, Pandemi virus Corona (Covid-19) pada tahun 2020 telah menuntut dan membawa perubahan serta penyesuaian di berbagai aspek kehidupan masyarakat, perubahan yang terus menerus, konstan, dan timbal baiik tersebut, terlebih lagi menuntut pemerintah untuk bertindak dinamis.

“Kemampuan pemerintah dalam membuat kebijakan yang dapat disesuaikan secara berkelanjutan dan terus menerus sangat penting untuk menopang pembangunan ekonomi dan sosial di situasi dan lingkungan yang tidak dapat ditebak,” imbuhnya.

Forum ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan ekosistem riset dengan mengakomodasi pemiikiran-pemikiran kritis dan membangun dalam menunjang research-based policy making.

Pemikiran-pemikiran yang disampaikan pada konferensi ilmiah akan didokumentasikan dalam media publikasi ilmiah yaitu prosiding. Media ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan atau referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan HAM.

Ke depan, hasil konferensi ilmiah internasional akan dirumuskan kembali melalui kajian dan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan kinerja unit kerja di pusat dan wilayah.

Dalam kesempatan itu juga digelar pemberian penghargaan kepada penyelenggara sosialisasi hasil penelitian Balitbanghukam 2020 dari 5 Kanwil dan narasumber terbaik.

Para pembicara di ICLHR 2021 antara lain Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A. Ph.D, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Prof. Dr. Agus Sardjono, SH., MH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo,

MPP., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Prof. Dr. Sri Puguh Budi Utami, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Prof. David Kinley, Dekan Sekolah Hukum Universitas Sydney, Australia:

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran: Prof. Dr. M. R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Blucer Welington Rajagukguk, S.E., S.H., M.Sc., CFE, CA,

“Pandemi virus Corona (Covid-19) pada tahun 2020 telah menuntut dan membawa perubahan serta penyesuaian di berbagai aspek kehidupan masyarakat, perubahan yang terus menerus, konstan, dan timbal balik tersebut, terlebih lagi menuntut pemerintah untuk bertindak dinamis. Kemampuan pemerintah dalam membuat kebijakan yang dapat disesuaikan secara berkelanjutan dan terus menerus sangat penting untuk menopang pembangunan ekonomi dan sosial di situasi dan lingkungan yang tidak dapat ditebak,” jelasnya dalam keterangan persnya.

Menurutnya, forum ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan ekosistem riset dengan mengakomodasi pemiikiran-pemikiran kritis dan membangun dalam menunjang research-based policy making.

Pemikiran-pemikiran yang disampaikan pada konferensi ilmiah akan didokumentasikan dalam media publikasi ilmiah yaitu prosiding.

Media ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan atau referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan HAM. Ke depan, hasil konferensi ilmiah internasional akan dirumuskan kembali melalui kajian dan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan kinerja unit kerja di pusat dan wilayah.

TujuanThe 2nd International Conference on Law and Human Rights bertujuan untuk: Pertama, Menjadi media produksi pengetahuan bagi para akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari seluruh tingkatan dan berbagai disiplin keilmuan untuk berkontribusi dalam memahami dan membuka jalan dalam penyelesaian permasalahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

Kedua, Memajukan ekosistem penelitian dalam proses pembuatan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia serta bidang terkait lainnya melalui pembentukan jaringan

keahlian serta mempelajari praktik-praktik terbaik; dan Ketiga, Mendorong kapasitas dan budaya publikasi di antara sumber daya manusia penelitian, khususnya studi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, melalui penerbitan dibeberapa media publikasi ilmiah bereputasi baik nasional maupun internasional. (Dok).

Editor: Chairul Ichsan

Bagikan melalui:

Komentar